Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah lembaga daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Keberadaannya sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintah pusat dan penentu arah pembangunan lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup penyusunan regulasi daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tulungagung. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat lokal, mengelola sumber daya daerah, serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional dan kebutuhan spesifik daerah.
Ruang lingkup tugas Pemkab Tulungagung mencakup aspek regulatory, pelayanan, dan program. Lembaga ini berwenang membuat dan menegakkan peraturan daerah, menyediakan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di berbagai sektor.
Dalam menjalankan fungsinya, Pemkab Tulungagung memiliki beberapa program strategis. Salah satunya adalah dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk mendapatkan data akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penyelenggaraan Tulungagung Job Fair 2026 menjadi intervensi penting untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Pemkab Tulungagung turut berkontribusi dalam isu-isu nasional melalui perannya. Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 merupakan kontribusi langsung dalam penyediaan data makroekonomi vital bagi perencanaan pembangunan nasional. Melalui penyelenggaraan Job Fair, Pemkab juga berpartisipasi dalam upaya nasional untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas angkatan kerja.
Warga negara berinteraksi dengan Pemkab Tulungagung untuk berbagai layanan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan akta, perizinan usaha, akses ke fasilitas kesehatan daerah, serta layanan terkait pendidikan dan infrastruktur dasar. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan ketenagakerjaan dan menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memainkan peran sentral dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta program-program strategis, Pemkab Tulungagung berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada agenda pembangunan nasional. Kehadirannya sangat penting sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal, memastikan bahwa setiap warga negara di Tulungagung mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan untuk berkembang.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2021
materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan sebagai landasan hukum agar Pengelolaan Perikanan di PUD yang tidak bersifat lintas Daerah dapat mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, maksud dan tujuan; Pengelolaan Perikanan di PUD berdasarkan asas: a . manfaat; b. keadilan; c. kebersamaan; d. kemitraan; e. kemandirian; f. pemerataan; g. keterpaduan; h . keterbukaan; 1. efisiensi; J. kelestarian; dan k. pembangunan yang berkelanjutan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 14 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia; memuat antara lain: ketentuan umum; azas, prinsip dan tujuan; hak dan kewajiban; pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; sektor formal; sektor non formal; pelayanan pendidikan dan pelatihan; perlindungan sosial; bantuan sosial; kelembagaan dan koordinasi;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur terkait Perangkat Desa dengan substansi: (a) Susunan dan Kedudukan Perangkat Desa; (b) Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa; (c) Ketentuan jumlah Perangkat Desa; (d) Hak dan Kewajiban Perangkat Desa; (e) Kekosongan Jabatan dan Mekanisme Pengisian Perangkat Desa; (f) Pemberhentian Perangkat Desa; (g) Pembinaan dan Pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 17 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah; perubahan terkait antara lain pasal 4 tentang objek pajak; pasal 7 ; penambahan pasal 23 a terkait ketentuan penggunaan karcis tanda masuk
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; perubahan meliputi penjaringan dan persyaratan perangkat desa
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas; meliputi : Ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur; kriteria ukuran; dokumen penyusunan andalalin; sertifikasi tenaga ahli; penilaian dokumen hasil andalalin; tindak lanjut andalalin; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; ketentuan peralihan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur mengenai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perubahan antara lain: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah terkait ruang lingkup ; 2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah terkait kriteria penetapan kawasan pertanian; 3. Diantara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 2 (BAB), yakni BAB XVIIA dan BAB XVIIB, dan diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 56A dan Pasal 56B terkait pembiayaan dan pelaporan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2021
Materi Pokok: mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d . Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; g. Catatan atas Laporan Keuangan.