DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BAB IV JENIS BANTUAN BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BAB VI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PENGADUAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian di Kabupaten Tulungagung dan untuk memberikan kepasatian serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu mengatur penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
5.Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.
6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
8.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
9.Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang tunai yang bersumber dari DBHCHT yang diberikan kepada buruh tani tembakau, buruh tani cengkeh, buruh pabrik rokok, dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10.Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang meyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari Desa.
11.Buruh tani cengkeh adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam cengkeh serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang meyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari Desa.
12.Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi baik Sigaret Kretek Tangan, maupun Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Putih Mesin, Cerutu, Tembakau Iris, dan Kelembak Menyan.
13.Petani Cengkeh adalah petani yang mengelola lahan berupa lahan sawah, lahan pekarangan, atau lahan perkebunan, baik milik sendiri maupun menyewa dari orang lain yang dipergunakan untuk budidaya cengkeh, baik yang dikelola sendiri dan/atau dipekerjakan ke orang lain.
14.Masyarakat miskin adalah masyarakat dengan kondisi sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15.Pabrik rokok legal adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
16.Tim verifikasi dan validasi adalah tim yang melaksanakan tugas verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT.
17.Verifikasi data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data usulan.
18.Validasi data yang selanjutnya disebut Validasi adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
19.Virtual Account adalah rekening bank virtual atau tidak nyata yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran.

Pasal 2

Maksud pemberian BLT DBHCHT adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian BLT DBHCHT adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.sasaran dan kriteria penerima;
b.jenis bantuan;
c.mekanisme pemberian bantuan;
d.mekanisme pertanggungjawaban;
e.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
f.pembiayaan;
g.pengaduan.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

(1)Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah :
1. a.buruh tani tembakau;
2. b.buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan keija; dan/atau
3. c.anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
(2)Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.petani cengkeh;
2. b.buruh tani cengkeh;
3. c.pekerja di pabrik rokok diluar proses kegiatan produksi; dan
4. d.masyarakat miskin.
(3)Pekerja di pabrik rokok diluar proses kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya adalah :
1. a.tenaga kebersihan;
2. b.satpam;
3. c.sopir;
4. d.staf pemasaran;
5. e.tenaga teknis;
6. f.staf administrasi kantor; dan/atau
7. g.pekerja lain yang menunjang proses kegiatan produksi di pabrik rokok.
(4)Kriteria calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
2. b.buruh tani tembakau, buruh tani cengkeh, petani cengkeh, dan masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa setempat;
3. c.buruh pabrik rokok dan pekerja di pabrik rokok diluar proses kegiatan produksi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
4. d.memiliki surat keterangan dari Desa terkait profesi calon penerima BLT DBHCHT;
5. e.diprioritaskan bagi yang belum pernah menerima bantuan apapun, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

BAB IV

JENIS BANTUAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT berupa uang.
(2)Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

(1)Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh :
1. a.Pemerintah Desa/Kelurahan untuk buruh tani tembakau, buruh tani cengkeh, petani cengkeh, dan masyarakat miskin;
2. b.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk buruh pabrik rokok dan pekerja lainnya di pabrik rokok.
(2)Dalam melaksanakan pendataan calon penerima BLT DBHCHT untuk buruh tani tembakau, buruh tani cengkeh, petani cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa/Kelurahan dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian.
(3)Dalam melaksanakan pendataan calon penerima BLT DBHCHT untuk buruh pabrik rokok dan pekerja lainnya di pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan/pabrik rokok.
(4)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilakukan verifikasi dan validasi.
(5)Untuk melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Daerah membentuk Tim Verifikasi dan Validasi data calon penerima BLT DBHCHT.
(6)Susunan Tim Verifikasi dan Validasi data calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
1. a.Penanggung : Sekretaris Daerah, jawab
2. b.Ketua : Kepala Dinas Sosial.
3. c.Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial.
4. d.Anggota : 1. Kepala Bidang yang membidangi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  1. 2.Dinas Pertanian;
  2. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  3. 4.Perangkat Daerah terkait.
(7)Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi dan Validasi.
(8)Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima BLT DBHCHT.

Pasal 8

(1)BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan selama 5 (lima) bulan dalam 2 (dua) periode penyaluran.
(2)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(3)Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, untuk kemudian dilakukan proses pemindahbukuan kepada rekening penerima bantuan melalui virtual account.

Pasal 9

(1)Perubahan penerimaan BLT DBHCHT dilakukan dalam hal :
1. a.penerima meninggal dunia;
2. b.penerima tidak ditemukan keberadaannya sesuai domisili dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
3. c.penerima menolak BLT;
4. d.adanya penambahan atau pengurangan data jumlah penerima BLT;
5. e.adanya penambahan atau pengurangan anggaran.
(2)Penerima BLT DBHCHT yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di periode tertentu, masih diterimakan BLT DBHCHT di periode berjalan dan akan dinonaktifkan pada periode berikutnya.
(3)Penerimaan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterimakan kepada ahli waris penerima yang meninggal dunia.
(4)Penerima BLT DBHCHT yang tidak ditemukan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa wajib membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Dinas Sosial.

BAB VI

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Dinas Sosial selaku Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan, harus menyusun laporan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretariat DBHCHT Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Bupati untuk menyusun bahan laporan realisasi penggunaan DBHCHT yang akan dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…