DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 28 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM ASISTENSI KESEJAHTERAAN LANJUT USIA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya terkait penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis data penetapan sasaran program kesejahteraan sosial perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pendataan dan penetapan penerima manfaat Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia;
c.bahwa untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas, dan pemerataan pelaksanaan Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kriteria penerima manfaat Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menetapkan (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 25); MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM ASISTENSI KESEJAHTERAAN LANJUT USIA KABUPATEN TULUNGAGUNG. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung
7.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
8.Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10.Desa/Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagai tugas Camat.
11.Kepala Desa/Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja desa/kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
12.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
13.Lanjut Usia Risiko Tinggi yang selanjutnya disebut Lansia Risiko Tinggi adalah seseorang yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun ke atas.
14.Dihapus
15.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
16.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh pemerinah untuk jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
17.Tenaga Kesehatan Desa/Kelurahan adalah orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu.
18.Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Prakarsa adalah kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan penghormatan dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.
19.Dihapus.
20.Home Care adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan desa kepada lanjut usia risiko tinggi dengan cara didatangi langsung ke rumah/tempat tinggalnya.
21.Dihapus.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Prakarsa diberikan kepada Lansia Risiko Tinggi yang tinggal di keluarga miskin berdasarkan DTSEN dengan ketentuan:
1. a.masuk ke dalam kategori kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang telah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial;
2. b.merupakan penduduk Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
3. c.bertempat tinggal/berdomisili di Daerah;
4. d.bukan penerima Program Keluarga Harapan.
(2)Penerima Prakarsa dapat diprioritaskan Lansia Risiko Tinggi miskin yang berada dalam kondisi:
1. a.tinggal sebatang kara/tinggal hanya bersama pasangan/tinggal bersama orang lain yang tidak mampu bekerja;
2. b.sakit telah menahun;
3. c.hanya mampu berbaring di tempat tidur;
4. d.tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari;
5. e.terlantar secara psikis dan/atau sosial;
6. f.indera penglihatan dan/atau indera pendengaran sudah tidak berfungsi dengan baik;
7. g.memiliki disabilitas. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada /anggai 28 Januari 2026 BUPATI TULUNGAGUNG, fGATUT S JNU WIBOWO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 28 Januari 2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH, SOEROTO, S.Sos., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19700402 199303 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 Nomor 4 PARAF KOORDINASI JABATAN PAI^AF Pj. Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat V Kepala Dinas Sosial 1 Kepala Bagian Hukum

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…