DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN BAB V LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN BAB VI PERILAKU ANTI KECURANGAN BAB VII PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu melaksanakan pengendalian atas risiko tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap proses pengendalian atas risiko tindakan kecurangan, perlu landasan hukum untuk mengatur terkait pengendalian kecurangan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung]'awab langsung kepada Bupati.
6.Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8.Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.
9.Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10.Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
11.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada Penyelenggara Negara di Daerah tentang kecurangan;
2. b.meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. d.membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
6. f.mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Strategi pengendalian kecurangan;
b.Lingkungan pengendalian kecurangan;
c.Perilaku anti kecurangan;
d.Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan;
e.Pelaporan;
f.Satuan tugas pengendalian kecurangan; dan
g.Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (Zero Tolerance to Fraud).
(2)Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
(3)Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
1. a.pencegahan;
2. b.deteksi; dan
3. c.respon.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mencegah terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
(3)Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, serta menentukan keberadaan dan kejadian kecurangan.
(4)Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang, atau telah terjadi.
(5)Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
1. a.kebijakan anti kecurangan;
2. b.struktur anti kecurangan;
3. c.standar perilaku dan disiplin;
4. d.penilaian risiko kecurangan;
5. e.manajemen sumber daya manusia;
6. f.manajemen pihak ketiga;
7. g.whistleblowing system dan perlindungan pelapor;
8. h.deteksi proaktif;
9. i.investigasi;
10. j.tindakan korektif.
(6)Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut.

BAB V

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

(1)Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utama.
(2)Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.komitmen jajaran pimpinan;
2. b.budaya anti kecurangan;
3. c.kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

a.sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
b.deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
c.pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
d.menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan;
e.melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

a.penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
b.kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan;
c.pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB VI

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara Negara di Daerah wajib menerapkan perilaku anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain:

a.bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
b.menghindarkan diri dari perbuatan curang;
c.saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
d.menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan;
e.menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
f.melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
g.melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…