DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp 2.889.392.486.763,74
2. 2.Berkurang Rp 10.906.279.172,38 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.878.486.207.591,36
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp 3.054.392.486.763,74
2. 2.Bertambah Rp 160.204.098.750,83 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Jumlah Defisit setelah perubahan
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) Semula Rp 165.000.000.000,00 b) Bertambah Rp 171.110.377.923,21 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula Rp 0,00 b) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 3.214.596.585.514,57 Rp (336.110.377.923,21) Rp 336.110.377.923,21 Rp 0,00 Rp 336.110.377.923,21 Rp 0,00 f

Pasal 3

(1)Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:
1. a.Lampiran I mengatur mengenai Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. b.Lampiran II mengatur mengenai Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. c.Lampiran III mengatur mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. d.Lampiran IV mengatur mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. e.Lampiran V mengatur mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. f.Lampiran VI mengatur mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;
7. g.Lampiran VII mengatur mengenai Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. h.Lampiran VIII mengatur mengenai Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. i.Lampiran IX mengatur mengenai Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. j.Lampiran X mengatur mengenai Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
(2)Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 3 September 2025 BUPATI TUWNGAGUNG, GATUT SUNU WIBOWO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 3 September 2025 SEKRETARIS DAERAH, Drs. TRI HARI ADI, M. Si Pembina Utama Madya NIP. 19700906 199101 1 001 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 Nomor 41 PARAF KOORDINASI JABATAN PARAF Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabag Hukum 4

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…