DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAB VI TATA KERJA BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) SALINAN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 160); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut dengan BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo.
7.Kepala Badan adalah kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo.
8.Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
12.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
13.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)BAPPERIDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
(2)BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi BAPPERIDA, terdiri atas:
1. a.Kepala Badan:
2. b.sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian perencanaan dan pelaporan; dan
  3. 3.subbagian keuangan
3. c.bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. d.bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial;
5. e.bidang perekonomian dan sumber daya alam;
6. f.bidang infrastruktur dan kewilayahan;
7. g.bidang riset dan inovasi meliputi kelompok jabatan fungsional; dan
8. h.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)BAPPERIDA dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah;
4. d.pelaksanaan administrasi BAPPERIDA; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan funginya.
(3)Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimkaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana program kerja kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang riset dan inovasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bidang tugasnya;
2. b.menyusun kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
3. c.merumuskan sasaran dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
4. d.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya,bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
5. e.melakukan pembinaan terhadap bawahan dalam hal pelaksanaan program kerja kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang riset dan inovasi;
6. f.melaksanakan aktivitas kerja kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya,bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang riset dan inovasi;
7. g.memantau, mengendalikan dan mengevaluasi bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau unit kerja tekait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. i.melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
10. j.menilai hasil kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. k.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
12. l.melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris melaksanakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan BAPPERIDA;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kesekretariatan BAPPERIDA;
3. c.pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbagian; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sekretaris sebagaimna dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana operasional rencana kegiatan tahunan sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menyusun petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat;
3. c.menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahan;
4. d.merencanakan, menggerakkan, mengoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan dan mengajukan pertimbangan teknis pengelolaaan sekretariat meliputi administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
5. e.mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
6. f.mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. g.memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
9. i.melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
10. j.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
11. k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yangb diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Subbagian umum kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan perencanaan, operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
3. c.menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
4. d.mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga;
5. e.mengelola melaksanakan urusan surat menyurat;
6. f.mengelola melaksanakan urusan kearsipan;
7. g.mengelola melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
8. h.mengelola melaksanakan urusan ketalaksanaan;
9. i.mengelola melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;
10. j.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
11. k.membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur;
12. l.mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
13. m.melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
14. n.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
15. o.melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
16. p.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Subbagian perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan perencanaan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
3. c.menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
4. d.menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan;
5. e.menyiapkan bahan serta data dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas;
6. f.menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7. g.menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan laporan akuntabilitasi instansi pemerintahan;
8. h.menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
9. i.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
10. j.membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja;
11. k.memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
12. l.melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebujakan;
13. m.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
14. n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
15. o.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan perencanaan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan di bidang keuangan;
3. c.menginventarisasi permasalahan yang berhubugan dengan subbagian keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
4. d.melaksanakan penggajian pegawai di lingkup BAPPERIDA;
5. e.melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah lingkup BAPPERIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan perbendaharaan keuangan di lingkup BAPPERIDA;
7. g.melaksanakan verifikasi terhadap keuangan dilingkup BAPPERIDA;
8. h.menyusun laporan keuangan akhir tahun;
9. i.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. j.membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja;
11. k.memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan;
12. l.melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
13. m.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
14. n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
15. o.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang melaksanakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembanguan Daerah;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembanguan Daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembanguan Daerah; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana operasional kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
3. c.memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya;
5. e.menyelenggarakan kebijakan dibidang perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
8. h.melaksanakan analisis kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Daerah;
9. i.melaksanakam koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
10. j.melaksanakan pelaksanaan konsultasi publik;
11. k.melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
12. l.melaksanakan Musrembang Daerah;
13. m.menilai kinerja ASN sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi Musrembang kecamatan;
15. o.melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
16. p.melaksanakan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
17. q.melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;
18. r.melaksanakan penyusunan profil pembangunan Daerah;
19. s.melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
20. t.melaksanakan pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah;
21. u.melaksanakan monitoring, evaluasi dan punyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah;
22. v.mengevaluasi hasil kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
23. w.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
24. x.melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
25. y.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang melaksanakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.merencanakan operasional kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan sosial berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
3. c.memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan sosial untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. d.menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.mengevaluasi hasil kerja bawahan;
6. f.menyelenggarakan kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial dengan ketentuan peraturan perundan- undangan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. i.melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
10. j.menilai kinerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang di capai untuk mengetahuai tingkat keberhasilan tugas;
12. l.melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasaan lain yang di perintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024