DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan perangkat daerah diharapkan dapat memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap perangkat daerah sehingga lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dan diperbarui sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah dan perkembangan regulasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah, terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A merupakan unsur staf pendukung Bupati;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B merupakan unsur staf pendukung DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah Tipe A merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. d.Dinas Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  6. 6.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  7. 7.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  8. 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  9. 9.Dinas Lingkungan Hidup tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  10. 10.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian, unsur pemerintahan bidang perdagangan dan unsur pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  13. 13.Dinas Perhubungan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  16. 16.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  17. 17.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  18. 18.Dinas Perikanan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
5. e.Badan Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pendapatan di daerah;
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
6. f.Kecamatan, terdiri atas:
  1. 1.Kecamatan Majauleng dengan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Sabbangparu dengan Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Tanasitolo dengan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Bola dengan Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Pammana dengan Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Pitumpanua dengan Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Takkalalla dengan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Tempe dengan Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Belawa dengan Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Maniangpajo dengan Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Gilireng dengan Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Keera dengan Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Penrang dengan Tipe A; dan
  14. 14.Kecamatan Sajoanging dengan Tipe A. Pasal II
(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
1. a.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan daerah ini dimuat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
2. b.Pejabat Manajerial dan Non Manajerial pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah, meliputi: 1) Dinas Perikanan; dan 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenWajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 18 November 2024 Pj. BUPATI WAJO, Ttd ANDI BATARALIFU Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 18 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.112.24 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAJO I. UMUM Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemmerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah membentuk Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomnor 6 Tahun 2016 ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah. Dalam efektivitas penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewanangan pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah khususnya pada urusan Perpustakaan dan kearsipan yang diwadahi dalam sub bagian di Sekretariat Daerah dinilai belum mampu untuk menjalankan fungsi dengan maksimal, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan peraturan daerah dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan daerah Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan konidisi daerah, dan dalam rangka efetifitas dan efesiensi kelembagaan Perangkat Daerah. Seiring dengan perkembangan dinamika kelembagaan Perangkat Daerah secara nasional pada tanggal 28 April 2021 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional yang bertujuan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dimaksud juga mengatur tentang pembentukan, tugas dan fungsi Badan Riset Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 66, dalam bentuk Perangkat Daerah atau diintegrasikan atau dapat diintegrasikan dalam Perangkat Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden diundangkan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diharapkan peraturan daerah ini menjadi instrument dalam mewujudkan perangkat daerah yang dinamis, rasional, proporsional efektif dan efesien dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan, yakni:

1.Pembentukan Perangkat Daerah baru yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menjalankan urusan dibindang perpustkaan dan dibidang kearsipan;
2.Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
3.Perubahan Tipe Dinas Perikanan menjadi Tipe A; Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 163

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan perangkat daerah diharapkan dapat memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap perangkat daerah sehingga lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dan diperbarui sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah dan perkembangan regulasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah, terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A merupakan unsur staf pendukung Bupati;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B merupakan unsur staf pendukung DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah Tipe A merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. d.Dinas Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  6. 6.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  7. 7.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  8. 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  9. 9.Dinas Lingkungan Hidup tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  10. 10.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian, unsur pemerintahan bidang perdagangan dan unsur pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  13. 13.Dinas Perhubungan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  16. 16.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  17. 17.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  18. 18.Dinas Perikanan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
5. e.Badan Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pendapatan di daerah;
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
6. f.Kecamatan, terdiri atas:
  1. 1.Kecamatan Majauleng dengan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Sabbangparu dengan Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Tanasitolo dengan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Bola dengan Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Pammana dengan Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Pitumpanua dengan Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Takkalalla dengan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Tempe dengan Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Belawa dengan Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Maniangpajo dengan Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Gilireng dengan Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Keera dengan Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Penrang dengan Tipe A; dan
  14. 14.Kecamatan Sajoanging dengan Tipe A. Pasal II
(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
1. a.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan daerah ini dimuat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
2. b.Pejabat Manajerial dan Non Manajerial pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah, meliputi: 1) Dinas Perikanan; dan 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenWajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 18 November 2024 Pj. BUPATI WAJO, Ttd ANDI BATARALIFU Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 18 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.112.24 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAJO I. UMUM Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemmerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah membentuk Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomnor 6 Tahun 2016 ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah. Dalam efektivitas penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewanangan pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah khususnya pada urusan Perpustakaan dan kearsipan yang diwadahi dalam sub bagian di Sekretariat Daerah dinilai belum mampu untuk menjalankan fungsi dengan maksimal, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan peraturan daerah dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan daerah Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan konidisi daerah, dan dalam rangka efetifitas dan efesiensi kelembagaan Perangkat Daerah. Seiring dengan perkembangan dinamika kelembagaan Perangkat Daerah secara nasional pada tanggal 28 April 2021 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional yang bertujuan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dimaksud juga mengatur tentang pembentukan, tugas dan fungsi Badan Riset Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 66, dalam bentuk Perangkat Daerah atau diintegrasikan atau dapat diintegrasikan dalam Perangkat Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden diundangkan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diharapkan peraturan daerah ini menjadi instrument dalam mewujudkan perangkat daerah yang dinamis, rasional, proporsional efektif dan efesien dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan, yakni:

1.Pembentukan Perangkat Daerah baru yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menjalankan urusan dibindang perpustkaan dan dibidang kearsipan;
2.Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
3.Perubahan Tipe Dinas Perikanan menjadi Tipe A; Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 163

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2025