DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAB III PENDATAAN BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam memberikan ganti kerugian akibat dampak kegiatan eksplorasi seismik minyak dan gas bumi di Kabupaten Wajo, perlu standar teknis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dimana lokasi, subjek dan manfaat atau dampak negatifnya di wilayah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Teknis Pemberian Ganti Kerugian Akibat Kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentagg Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TEKNIS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KEGIATAN EKSPLORASI SEISMIK MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah bupati wajo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang telah dibudidayakan mencangkup tanaman semusim dan tahunan berupa komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
6.Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
7.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan.
8.Ganti Kerugian adalah penggantian berupa uang atas nilai Tanaman dan/atau API atau ABPI yang rusak sebagai akibat kegiatan eksplorasi seismik minyak dan gas bumi.
9.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah kerja yang ditentukan.
10.Seismik Minyak dan Gas Bumi adalah metode eksplorasi geofisika yang menggunakan gelombang suara untuk memetakan struktur geologi di bawah permukaan bumi dan mencari potensi cadangan minyak serta gas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi di Daerah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

Pasal 3

(1)Kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi yang mengakibatkan kerusakan lahan, Tanaman dan/atau API atau ABPI wajib diselesaikan dengan pemilik lahan, Tanaman dan/atau API atau ABPI.
(2)Penyelesaian dampak kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pemberian Ganti Kerugian.
(3)Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
(4)Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib menjadi fasilitator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Objek Ganti Kerugian adalah Tanaman dan/atau API atau ABPI yang terkena dampak kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi.
(2)Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:
1. a.Tanaman muda atau baru;
2. b.Tanaman belum menghasilkan atau remaja; dan
3. c.Tanaman menghasilkan atau produksi.
(3)Subjek Ganti Kerugian adalah orang pribadi dan/atau persekutuan yang terkena dampak kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi dan pelaksana kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5

(1)Penilaian jenis dan nilai Ganti Kerugian Tanaman dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
(2)Perhitungan besaran nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus: Ganti Kerugian = nilai pasar tanaman x hasil produksi per satuan produksi
(3)Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal komoditi Tanaman belum ditetapkan nilainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), besarnya nilai Ganti Kerugian dihitung sesuai dengan analisa usaha tani atau dapat diperhitungkan sesuai harga pasar.

Pasal 7

(1)Besarnya nilai Ganti Kerugian untuk API atau ABPI mengacu pada harga barang yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal daftar barang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada harga yang telah disepakati bersama.

Pasal 8

Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya nilai Ganti Kerugian.

BAB III

PENDATAAN

Pasal 9

(1)Pendataan Tanaman yang terkena dampak kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
(2)Pendataan API atau ABPI yang terkena dampak kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
(3)Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pendataan pemilik, jenis, jumlah dan klasifikasi Tanaman dan/atau API atau ABPI.
(5)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemberian Ganti Kerugian.

Pasal 10

(1)Apabila terdapat keberatan dari masyarakat terhadap pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, masyarakat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Bupati menugaskan tim untuk menindaklanjuti keberatan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan analisis terhadap keberatan masyarakat.
(4)Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Bupati sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
(5)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat pemberitahuan atau tanggapan secara tertulis kepada masyarakat yang keberatan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022