DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. sasaran; b. rencana aksi daerah pengembangan anak usia dini holistik integratif; c. evaluasi dan pelaporan; dan d. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tahun 2025-2027; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Hkmsetdawktb 0251010 Mengingat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2025-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Hkmsetdawktb 0251010 -3
6.Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disingkat RAD adalah seperangkat pedoman bagi pemangku daerah untuk mencapai sasaran pengembangan anak usia dini yang terkoordinasi secara terpadu.
7.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8.Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Usia dini adalah anak yang berumur O (nol) bulan atau sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun.
10.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga, pendidikan dalam bentuk Taman Kanak Kanak dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis SPS. 1 1. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif selanjutnya disingkat RAD PAUDHI adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam mencapai sasaran pengembangan anak usia dini, serta sebagai komitmen global yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.
12.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnay disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.memastikan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan pembangunan yang terkait, agar anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
2. b.memberikan acuan kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini; dan
3. c.memberikan arahan pada pelaksana kebijakan dalam menyusun kegiatan pembangunan yang menghasilkan daya ungkit besar dalam memenuhi hak anak secara menyeluruh. Hkmsetdawktb 0251010 -4

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.sasaran;
b.rencana aksi daerah pengembangan anak usia dini holistik integratif;
c.evaluasi dan pelaporan; dan
d.pendanaan.

BAB ILL

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 5

(1)Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di Daerah melalui Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif Kabupaten Wakatobi.
(2)Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Pasal 6

(1)Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
(2)Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif disusun sesuai target dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratiftahun anggaran berkenaan dilakukan paling lambat semester berikutnya tahun berkenaan.
(2)Contoh format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Hkmsetdawktb 0251010 -5 Pasal 8
(1)Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dari masing-masing perangkat daerah sebagai penanggung jawab kegiatan kepada Bupati disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pendanaan dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi. Cal gu l l ..ht _do Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 29 - A - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, BERITA DAE H KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 10 Hkmsetdawktb 0251010 Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tany za1 2g - 4 - 2025 BUPA I WAKATOBI, ...... tv � o 0 ::0 z 0 tv 0 G1 3 (b e 2 0 tv S D w tv 0 V 0 ; tv O ,... l I w tv z 0 ,_.. 0 0 R0 ,_.. 0 0 -D 5 0- 5 l 0 0 ,_.. 0 0 R0 l 0 0 c=. 5 c° 5 ,_.. 0 0 t 0 0 ° 0 ,_.. 0 U 0 3 'J ' vJ Iv - z 0 d � a ° > M 15 3 3 3 > 2 0 2> 5 5 5 z 5 C, U U d 0 - d -z z ? . C' D> D> >> U [/) [/) 33 5 '::,, 3 au f �1 z 5 5 z 35 > t i E c > ? g g 5 5 5 3 0 34 2 zr ± ti C - O 2 i U c z • G - -z - - - U 0 0 0 - 0 0 0 5 � R 5°0 0 0 � 0 +4 t ] ] ;, 2 15 0

(1)(1) E t 4 ... 5 % ~ 0 (") 0 0 p A o o U 13 z

2.£. 2. 6 %% � � - t - 5 [/)

(1)- �3 . • 0 U A U 4> U c g °> A D> 00 U zp $ - - ;i;0 (1) 3 . 5 . - 7 0 0c o c' O g ° 0 O U M $ U ] p % ....;!: - - 7 0 0 M 0 0 2> - t � - 0(1) - 3 5 U [/) 2> c er 0 [/) SJ.) & ff 00 *SJ.) 0 *f ] ] ] 0 (1) (1) ... 4 4 - E #£ = "' "' "'c' p 2 U p 2 2J E E e g % # k :,;- :,;- M p • .. M a 0 0 ....;!: ::s • •0r 0r0 0 s s s 3 � .., M 53 z 2 0 ..... 2> t z 0 D> U D>0 4 7; 3 [/) - U D> M E ::i:: U M z 0 ( =UU D> z 0 2> z D> z =c [/) 5 C, -z - ::i:: '00 0 ' t -U ] 7 'f z ..., M 0 5 > z z g t t o t - ± z z z z 5zr] N g 7 2 3 5 5 3 0 c z g ?Iv 01 5 > O 2 f Iv } 5 - 2 = 0 : 9 . 7 Iv U J U => c z g a 3 [ Z 5 g g s 9 5 < 5 ± 2 ? CO "ti 0 3 tr ) 5 z . 0 • [1 ..., � a O 5> z z 5 £ 1 z I 0 OJ -

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…