Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Pemerintah Kabupaten Wakatobi bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini memiliki signifikansi krusial dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan serta menjaga stabilitas dan ketertiban umum lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup pembentukan peraturan daerah, penyediaan layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Salah satu program strategisnya adalah pengumpulan dan publikasi data statistik melalui BPS Kabupaten Wakatobi untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Pemerintah Kabupaten Wakatobi, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah, mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah di berbagai sektor, serta menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi mencakup aspek regulasi melalui pembentukan peraturan daerah dan penetapan kebijakan lokal, serta pemberian perizinan. Selain itu, lembaga ini menyediakan pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi kependudukan. Berbagai program pembangunan daerah di sektor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan pariwisata juga menjadi fokus utamanya.
Salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah upaya pengumpulan dan publikasi data statistik melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi, seperti "Kabupaten Wakatobi Dalam Angka". Ketersediaan data ini sangat krusial untuk perencanaan pembangunan yang berbasis bukti. Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai geografi, pemerintahan, penduduk, dan berbagai sektor vital lainnya.
Pemerintah Kabupaten Wakatobi berkontribusi pada isu nasional melalui perannya dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya di sektor pariwisata bahari yang merupakan destinasi unggulan nasional. Dengan menjaga kelestarian lingkungan laut dan mengembangkan potensi pariwisata, Wakatobi turut mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kontribusi ini juga diperkuat melalui penyediaan data statistik yang akurat untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik di tingkat nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk berbagai keperluan, mulai dari mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga mengurus perizinan usaha atau pembangunan. Masyarakat juga mengakses layanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit daerah, serta layanan pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Informasi statistik dan data pembangunan daerah juga dapat diakses melalui BPS Kabupaten Wakatobi.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah pilar utama dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta program-program strategis, lembaga ini berperan vital dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Kontribusinya pada isu-isu nasional, terutama dalam pariwisata dan penyediaan data, menegaskan posisinya sebagai entitas pemerintahan yang strategis.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Wakatobi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup; kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pendanaan dan sistem pembiayaan; tugas dan kewajiban; pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal; persyaratan dan sanksi administrasi; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; . Terdapat penjelasan dalam peraturan ini.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 21 Tahun 2025
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp886.448.047.896,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), berkurang sebesar Rp33.555.150.373,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga menjadi Rp852.892.897.523,00 (delapan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2025
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp830.834.706.933,00 (delapan ratus tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), berkurang sebesar Rp84.116.619.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga menjadi Rp746.718.087.933,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 30 Tahun 2025
Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dimiliki pemerintah, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilakukan penggabungan dengan urusan pemerintahan yang serumpun, yaitu dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah. Nomenklatur perangkat daerah hasil penggabungan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub bagian Program, Keuangan, dan Perlengkapan; 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional. c. Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; d. Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; e. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi: 1. Seksi Pertanahan; dan 2. Kelompok Jabatan Fungsional. g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 23 Tahun 2025
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi. UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah diklasifikasikan sebagai UPTD Tipe A.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2018
Dalam Peraturan Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Dan Tujuan, Ruang Lingkup Dan Prinsip Umum, Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi Dan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 10 Tahun 2025
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. sasaran; b. rencana aksi daerah pengembangan anak usia dini holistik integratif; c. evaluasi dan pelaporan; dan d. pendanaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018