DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN Hkmsetdawktb 0251014
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
11.Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Hkmsetdawktb 0251014 Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penundaan pembayaran TPP diberlakukan kepada:
1. a.PNS yang tidak patuh terhadap kewajiban Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
2. b.PNS yang tidak patuh terhadap ketentuan pemanfaatan/penguasaan Barang Milik Daerah (BMD);
3. c.PNS yang tidak patuh terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan/atau Rekomendasi Pengembalian berdasarkan hasil audit BPK dan/atau Inspektorat/APIP;
4. d.PNS yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan satu tahun terakhir; dan Hkmsetdawktb 0251014
5. e.PNS yang tidak membayar retribusi sampah rumah tangga (khusus PNS yang berdomisili di wilayah wajib retribusi sampah).
(2)PNS yang mengalami penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibayarkan apabila yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi kepatuhan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
(3)Inspektorat Daerah menyampaikan laporan secara berkala terkait tindaklanjut hasil temuan audit BPK dan/atau APIP kepada PD setiap bulannya.
(4)TPP tidak diberikan kepada:
1. a.PNS yang memberi dan menerima gratifikasi;
2. b.PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, dan PNS/CPNS Guru yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional Guru dan serta Pengawas Sekolah;
3. c.PNS/CPNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan;
4. d.PNS yang terpilih dan terangkat menjadi Kepala Desa;
5. e.PNS yang mendapat penugasan khusus pada Instansi Pemerintah atau di Luar Instansi Pemerintah dari Instansi Induknya;
6. f.PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
7. g.PNS yang melaksanakan tugas belajar di luar wilayah Kabupaten Wakatobi;
8. h.PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
9. i.PNS yang menjalani cuti besar; dan
10. j.PNS/CPNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
  1. 2.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) serta diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Kriteria Pemberian TPP ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:
1. a.capaian kinerja aktivitas baik kinerja proses maupun kinerja keluaran (output)/hasil Hkmsetdawktb 0251014 (outcome) atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja dengan bobot 60% (enam puluh persen);
2. b.capaian kinerja kehadiran dengan bobot 40% (empat puluh persen).
(2)Kriteria perhitungan skor capaian kinerja aktivitas baik kinerja proses maupun kinerja output/outcome atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persentase dari nilai capaian kinerja yang didukung dengan hasil penilaian mengacu pada format Lampiran IV huruf A, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. a.skor 100% apabila nilai capaian kinerja ≥ 95%;
2. b.skor 95% apabila nilai capaian kinerja 90- 94%;
3. c.skor 90% apabila nilai capaian kinerja 85- 89%;
4. d.skor 85% apabila nilai capaian kinerja 80- 84%;
5. e.skor 80% apabila nilai capaian kinerja 75- 79%;
6. d.skor 75% apabila nilai capaian kinerja 70- 74%;
7. e.skor 70% apabila nilai capaian kinerja 65- 69%;
8. f.skor 65% apabila nilai capaian kinerja 60- 64%;
9. g.skor 60% apabila nilai capaian kinerja 55- 59%;
10. h.skor 55% apabila nilai capaian kinerja 50- 54%;
11. i.skor 50% apabila nilai capaian kinerja 45- 49%;
12. j.skor 45% apabila nilai capaian kinerja 40- 44%;
13. k.skor 40% apabila nilai capaian kinerja 35- 39%;
14. l.skor 35% apabila nilai capaian kinerja 30- 34%;
15. m.skor 30% apabila nilai capaian kinerja 25- 29%;
16. n.skor 25% apabila nilai capaian kinerja 20- 24%;
17. o.skor 20% apabila nilai capaian kinerja 15- 19%; Hkmsetdawktb 0251014
18. p.skor 15% apabila nilai capaian kinerja 10- 14%;
19. q.skor 10% apabila nilai capaian kinerja 5-9%;
20. r.skor 5% apabila nilai capaian kinerja 1-4%; dan
21. s.skor 0% apabila nilai capaian kinerja 0.
(2a)Untuk mendukung penilaian kinerja aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan pengukuran aktivitas bulanan serta uraian aktivitas dan output bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf B dan huruf C.
(3)Kriteria perhitungan skor nilai capaian kinerja kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan skor kehadiran dan ketidakhadiran, yang meliputi:
1. a.keterlambatan masuk kerja;
2. b.pulang kerja sebelum waktunya;
3. c.tidak melakukan presensi waktu istirahat dan masuk kerja kembali;
4. d.tidak mengikuti apel masuk kerja dan apel pulang kerja; dan
5. e.ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah.
(4)Kriteria penghitungan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. a.keterlambatan masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit: Skor 1 (0,50%) = 100 - (0,50% x jumlah hari keterlambatan);
2. b.keterlambatan masuk kerja lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (Enam Puluh Satu) menit: Skor 2 (1,00%) = 100 - (1,00% x jumlah hari keterlambatan);
3. c.keterlambatan masuk kerja lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit: Skor 3 (1,25%) = 100-(1,25% x jumlah hari keterlambatan);
4. d.keterlambatan masuk kerja ≥ 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi elektronik dan tidak mengisi daftar hadir hari kerja: Skor 4 (1,50%) = 100 - (1,50% x jumlah hari keterlambatan). Hkmsetdawktb 0251014
(5)Kriteria penghitungan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. a.pulang kerja sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh) menit: Skor 5 (0,50%) = 100 - (0,50% x jumlah hari pulang cepat);
2. b.pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (Enam Puluh) menit: Skor 6 (1,00%) = 100 - (1,00% x jumlah hari pulang cepat);
3. c.pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh) menit: Skor 7 (1,25%) = 100- (1,25% x jumlah hari pulang cepat);
4. d.pulang kerja sebelum waktunya ≥ 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi elektronik dan tidak mengisi daftar hadir hari kerja: Skor 8 (1,50%) = 100-(1,50% x jumlah hari pulang cepat).
(5a)Kriteria penghitungan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. a.tidak melakukan presensi istirahat tepat waktu senin-kamis (paling cepat jam 12.00) dan hari jum’at (paling cepat jam 11.00): Skor 9 (1,50%) = 100 - (1,50% x jumlah tidak melakukan presensi istirahat);
2. b.tidak melakukan presensi masuk kembali senin-kamis (paling cepat 12.45 dan paling lambat jam 13.00) dan hari jum’at (paling cepat 13.00 dan paling lambat jam 13.30): Skor 10 (1,50%) = 100 - (1,50% x jumlah tidak melakukan presensi masuk kerja kembali).
(6)Kriteria penghitungan skor ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. a.tidak hadir mengikuti apel masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Skor 11 (1,50%) = 100 - (1,50% x jumlah hari tidak mengikuti apel masuk kerja tanpa keterangan yang sah);
2. b.tidak hadir mengikuti apel pulang kerja tanpa keterangan yang sah. Hkmsetdawktb 0251014 Skor 12 (1,50%) = 100 - (1,50% x jumlah hari tidak mengikuti apel pagi pulang kerja tanpa keterangan yang sah);
3. c.tidak hadir kerja untuk setiap 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah dirumuskan sebagai berikut: Skor 13 (100%/jumlah hari kerja) = 100 - (100%/jumlah hari kerja x jumlah hari tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah);
4. d.tidak hadir kerja selama 1 (satu) bulan hari kerja tanpa alasan yang sah tidak dibayarkan TPP (TPP Kehadiran dan TPP Aktivitas) untuk bulan berkenaan.
(7)Total jumlah skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut: skor prestasi kehadiran = 100-{1.300-(Skor 1 + Skor 2 + Skor 3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 + Skor 7 + Skor 8 + Skor 9 + Skor 10 + Skor 11 + Skor 12 + Skor 13)}. Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan Skor 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) nilainya adalah 1.200, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).

3.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1)Ketentuan mengenai waktu kerja PNS/CPNS dan waktu perekaman pada mesin absensi elektronik untuk PD yang menerapkan kerja shift atau penugasan waktu kerja khusus bagi sebagian pegawai disebabkan tugas pokok dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD dan disesuaikan dengan mesin absensi elektronik dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu.
(1a)Ketentuan mengenai waktu perekaman pada mesin absensi elektronik untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juli masih menerapkan 2 kali absensi dan untuk absensi elektonik 4 kali absensi dilaksanakan pada bulan Agustus 2025.
(1b)Dengan berlakunya absensi elektonik 4 kali, maka khusus pelaksanaan absensi elektronik finjer pulang pada hari Jum’at dilaksanakan paling cepat jam 17.00. Hkmsetdawktb 0251014
(2)Ketentuan mengenai jam kerja PNS/CPNS pada saat bulan Ramadhan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jam kerja pada Bulan Ramadhan.

4.Ketentuan Lampiran, yakni Lampiran II untuk Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi menurut kelas jabatan dan Nomenklatur jabatan, Lampiran III untuk Besaran Penambahan Pemberian TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang ditambahkan karena Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bekerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif Lainnya, Lampiran IV dan Lampiran V huruf A diubah, Lampiran VI dihapus dan Lampiran VII diubah menjadi Lampiran VI, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi. Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 28-7-2025 BUPATI WAKATOBI, ttd/cap HALIANA Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 28-7- 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, ttd/cap NADAR BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 14 Hkmsetdawktb 0251014 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI BASIC TPP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI MENURUT KELAS JABATAN No. Kelas Jabatan Tunjangan Kinerja BPK RI Per Kelas Jabatan (Rp) IKFD IKK IPPD Basic TPP Per Kelas Jabatan (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 7 = (3x4x5x6) 1 15 29.286.000 0,70 0,84 0,80 13.781.874 2 14 22.295.000 0,70 0,84 0,80 10.491.938 3 13 20.010.000 0,70 0,84 0,80 9.416.626 4 12 16.000.000 0,70 0,84 0,80 7.529.536 5 11 12.370.000 0,70 0,84 0,80 5.821.273 6 10 10.760.000 0,70 0,84 0,80 5.063.613 7 9 9.360.000 0,70 0,84 0,80 4.404.779 8 8 7.523.000 0,70 0,84 0,80 3.540.294 9 7 6.633.000 0,70 0,84 0,80 3.121.463 10 6 5.764.000 0,70 0,84 0,80 2.712.515 11 5 4.807.000 0,70 0,84 0,80 2.262.155 12 4 2.849.000 0,70 0,84 0,80 1.340.728 13 3 2.354.000 0,70 0,84 0,80 1.107.783 14 2 1.947.000 0,70 0,84 0,80 916.250 15 1 1.540.000 0,70 0,84 0,80 724.718 BUPATI WAKATOBI, ttd/cap HALIANA Hkmsetdawktb 0251014 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI MENURUT KELAS JABATAN NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN TPP PER BULAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 SEKRETARIAT DAERAH A Jabatan Struktural 1 Sekretaris Daerah 15 6.691.000 2 Asisten Sekda 14 5.094.000 3 Staf Ahli Bupati 13 4.572.000 4 Kepala Bagian 12 3.655.000 5 Kepala Sub Bagian Protokoler 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Penataan Daerah) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Bina Kehidupan Agama) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pelayanan Sosial) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Komunitas Adat) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) 7 1.515.000 11 Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan (Analis Peraturan Perundang- Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Rencana Program dan Kegiatan) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Standar Harga) 7 1.515.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pengembangan Potensi Daerah) 7 1.515.000 15 Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa) 7 1.515.000 16 Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan (Analis Advokasi Hukum) 7 1.515.000 17 Penelaah Teknis Kebijakan (Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa) 7 1.515.000 Hkmsetdawktb 0251014 18 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Jabatan) 7 1.515.000 19 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kinerja) 7 1.515.000 20 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Humas) 7 1.515.000 21 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi) 7 1.515.000 22 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 23 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Laporan Keuangan) 7 1.515.000 24 Analis Aset Daerah 7 1.515.000 25 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Naskah Rapat Pimpinan) 7 1.515.000 26 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Administrasi Pemerintahan) 6 1.317.000 27 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Data) 6 1.317.000 28 Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Wisma) 6 1.317.000 29 Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas) 6 1.317.000 30 Pengolah Data dan Informasi (Notulis Rapat) 6 1.317.000 31 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum/Bendahara Pengeluaran) 5 1.098.000 32 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Bupati) 5 1.098.000 33 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum/ Bendahara Barang) 5 1.098.000 34 Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Umum/ (Bendahara Penerimaan) 5 1.098.000 35 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 36 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan) 5 1.098.000 37 Operator Layanan Operasional (Pengemudi VIP) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 38 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 2.458.000 39 Analis Kebijakan Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi Teknis) 10 2.458.000 40 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 41 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10 2.458.000 42 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 2.458.000 43 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda 10 2.458.000 44 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9 2.138.000 45 Analis Hukum Ahli Muda 9 2.138.000 46 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8 1.718.000 47 Analis Hukum Ahli Pertama 8 1.718.000 Hkmsetdawktb 0251014 2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH A Jabatan Struktural 1 Sekretaris DPRD 14 5.094.000 2 Kepala Bagian 12 3.655.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 4 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tata Usaha) 7 1.515.000 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Risalah) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Naskah Rapat Pimpinan) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Kesekretariatan Pimpinan Fraksi) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Administrasi Pegawai Legislatif) 7 1.515.000 11 Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan (Analis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Rencana Program dan Kegiatan) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Humas) 7 1.515.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Laporan Realisasi Anggaran) 7 1.515.000 15 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 16 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian/Bendahara Pengeluaran) 5 1.098.000 17 Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 5 1.098.000 18 Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi 5 1.098.000 19 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Persuratan) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 20 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 21 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda 10 2.458.000 22 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9 2.138.000 23 Perisalah Legislatif Ahli Muda 9 2.138.000 24 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 9 2.138.000 3 INSPEKTORAT DAERAH A Jabatan Struktural 1 Inspektur Daerah 14 5.094.000 2 Sekretaris Inspektorat Daerah 12 3.655.000 3 Inspektur Pembantu 11 2.826.000 4 Inspektur Pembantu 11 2.826.000 5 Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 9 2.138.000 Hkmsetdawktb 0251014 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1.515.000 8 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 9 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 10 JF Auditor Madya 12 3.655.000 11 JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya 12 3.655.000 12 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 13 JF Auditor Ahli Muda 10 2.458.000 14 JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda 10 2.458.000 15 JF Auditor Ahli Pertama 8 1.718.000 16 JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama 8 1.718.000 4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Seksi 9 2.138.000 6 Kepala Seksi 8 1.718.000 7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 8 1.718.000 8 Koordinator Pendidikan Kecamatan 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Sertifikasi Pendidik) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Perancang Sistem Informasi Kepegawaian) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Laporan Keuangan) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Data Peserta Didik) 7 1.515.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan (Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan) 7 1.515.000 15 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 7 1.515.000 16 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya) 7 1.515.000 17 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya) 7 1.515.000 18 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan) 7 1.515.000 19 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah) 6 1.317.000 Hkmsetdawktb 0251014 20 Pengelola Layanan Operasional (Teknisi Jaringan Teknologi Informasi Komputer Pendidikan) 6 1.317.000 21 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perencanaan dan Program) 5 1.098.000 22 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 23 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 24 Pamong Belajar Ahli Madya 11 2.826.000 25 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 26 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 9 2.138.000 27 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10 2.458.000 28 Pamong Budaya Ahli Muda 9 2.138.000 29 Kepala SKB (Pamong Belajar Ahli Muda) 9 2.138.000 30 Pengawas Sekolah Ahli Madya 11 2.826.000 5 DINAS KESEHATAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Direktur BLUD UPTD Puskesmas 9 2.138.000 6 Kepala UPTD Puskesmas 9 2.138.000 7 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Jabatan) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Rencana Program dan Kegiatan) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Penyakit Menular) 7 1.515.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Narkoba) 7 1.515.000 15 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Gizi) 7 1.515.000 16 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Obat dan Makanan) 7 1.515.000 17 Penata Kelola Layanan Kesehatan (Pemeriksa Sanitasi) 7 1.515.000 18 Pengelola Layanan Kesehatan (Pengelola Program Imunisasi) 6 1.317.000 19 Pengelola Layanan Kesehatan (Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung) 6 1.317.000 Hkmsetdawktb 0251014 20 Pengelola Layanan Kesehatan (Pengelola Program Kesehatan Keluarga) 6 1.317.000 21 Pengelola Layanan Kesehatan (Pengelola Kefarmasian) 6 1.317.000 22 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah) 6 1.317.000 23 Pengadministrasi Umum 5 1.098.000 24 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian) 5 1.098.000 25 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan) 5 1.098.000 26 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Gudang Farmasi) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 27 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 28 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10 2.458.000 29 Administrator Kesehatan Ahli Muda 9 2.138.000 30 Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda 9 2.138.000 31 Nutrisionis Ahli Muda 9 2.138.000 32 JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda 9 2.138.000 33 Sanitarian Ahli Muda 9 2.138.000 34 Apoteker Ahli Muda 9 2.138.000 35 JF Administrator Kesehatan Pertama 8 1.718.000 36 JF Administrator Kesehatan Muda 9 2.138.000 37 JF Administrator Kesehatan Madya 11 2.826.000 38 JF Analis Kepegawaian Pelaksana 6 1.317.000 39 JF Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 40 JF Analis Kepegawaian Penyelia 8 1.718.000 41 JF Analis Kepegawaian Pertama/Analis SDM Aparatur Pertama 8 1.718.000 42 JF Apoteker Pertama 8 1.718.000 43 JF Apoteker Muda 9 2.138.000 44 JF Apoteker Madya 11 2.826.000 45 JF Apoteker Utama 13 4.580.000 46 JF Arsiparis Pelaksana 6 1.317.000 47 JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 48 JF Arsiparis Penyelia 8 1.718.000 49 JF Arsiparis Pertama 8 1.718.000 50 JF Asisten Apoteker Terampil 6 1.317.000 51 JF Asisten Apoteker Pelaksana 6 1.317.000 52 JF Asisten Apoteker Mahir 7 1.515.000 53 JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 54 JF Asisten Apoteker Penyelia 8 1.718.000 55 JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula 5 1.098.000 56 JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana 6 1.317.000 57 JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 Hkmsetdawktb 0251014 58 JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia 8 1.718.000 59 JF Epidemiolog Kesehatan Pertama 8 1.718.000 60 JF Epidemiolog Kesehatan Muda 9 2.138.000 61 JF Epidemiolog Kesehatan Madya 11 2.826.000 62 JF Nutrisionis Terampil 6 1.317.000 63 JF Nutrisionis Pelaksana 6 1.317.000 64 JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 65 JF Nutrisionis Penyelia 8 1.718.000 66 JF Nutrisionis Pertama 8 1.718.000 67 JF Nutrisionis Muda 9 2.138.000 68 JF Nutrisionis Madya 11 2.826.000 69 JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 8 1.718.000 70 JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda 9 2.138.000 71 JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya 11 2.826.000 72 JF Sanitarian Pelaksana 6 1.317.000 73 JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 74 JF Sanitarian Penyelia 8 1.718.000 75 JF Sanitarian Pertama 8 1.718.000 76 JF Sanitarian Muda 9 2.138.000 77 JF Sanitarian Madya 11 2.826.000 78 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 6 1.317.000 79 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 80 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 8 1.718.000 81 JF Apoteker Mahir 7 1.515.000 82 JF Fisioterapis Terampil 6 1.317.000 83 JF Fisioterapis Pelaksana 6 1.317.000 84 JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 85 JF Fisioterapis Penyelia 8 1.718.000 86 JF Bidan Terampil 6 1.317.000 87 JF Bidan Pelaksana 6 1.317.000 88 JF Bidan Mahir 7 1.515.000 89 JF Bidan Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 90 JF Bidan Penyelia 8 1.718.000 91 JF Bidan Pertama 8 1.718.000 92 JF Bidan Muda 9 2.138.000 93 JF Bidan Madya 11 2.826.000 94 JF Dokter Pertama 9 2.138.000 95 JF Dokter Muda 10 2.458.000 96 JF Dokter Madya 12 3.655.000 97 JF Dokter Utama 14 5.094.000 98 JF Dokter Gigi Pertama 9 2.138.000 99 JF Dokter Gigi Muda 10 2.458.000 100 JF Dokter Gigi Madya 12 3.655.000 101 JF Dokter Gigi Utama 14 5.094.000 102 JF Perawat Terampil 6 1.317.000 103 JF Perawat Pelaksana 6 1.317.000 104 JF Perawat Mahir 7 1.515.000 105 JF Perawat Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 106 JF Perawat Penyelia 8 1.718.000 107 JF Perawat Pertama 8 1.718.000 Hkmsetdawktb 0251014 108 JF Perawat Muda 9 2.138.000 109 JF Perawat Madya 11 2.826.000 110 JF Perawat Gigi Terampil 6 1.317.000 111 JF Perawat Gigi Pelaksana 6 1.317.000 112 JF Perawat Gigi Mahir 7 1.515.000 113 JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 114 JF Perawat Gigi Penyelia 8 1.718.000 115 JF Perawat Gigi Pertama 8 1.718.000 116 JF Perawat Gigi Muda 9 2.138.000 117 JF Perawat Gigi Madya 11 2.826.000 118 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 6 1.317.000 119 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir 7 1.515.000 120 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama 8 1.718.000 121 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 8 1.718.000 122 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda 9 2.138.000 123 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya 11 2.826.000 124 JF Perekam Medis Terampil 6 1.317.000 125 JF Perekam Medis Pelaksana 6 1.317.000 126 JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan 8 1.718.000 127 JF Perekam Medis Penyelia 8 1.718.000 128 JF Analis Kesehatan Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 6 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A Jabatan Struktural 1 Direktur 12 3.655.000 2 Kepala Bagian Tata Usaha 11 2.826.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Seksi 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tata Usaha) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kesehatan) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Laporan keuangan) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Gizi) 7 1.515.000 12 Penata Kelola Layanan Kesehatan (Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan) 7 1.515.000 13 Penata Kelola Layanan Kesehatan (Penata Rontgen) 7 1.515.000 14 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/ Bendahara Barang) 6 1.317.000 15 Pengelola Pelayanan Kesehatan/Pengelola Layanan Kesehatan 6 1.317.000 16 Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Instalasi) 6 1.317.000 17 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 15 JF Dokter Pertama 9 2.138.000 16 JF Dokter Muda 10 2.458.000 17 JF Dokter Madya 12 3.655.000 Hkmsetdawktb 0251014 18 JF Dokter Utama 14 5.094.000 19 JF Dokter Gigi Pertama 9 2.138.000 20 JF Dokter Gigi Muda 10 2.458.000 21 JF Dokter Gigi Madya 12 3.655.000 22 JF Dokter Gigi Utama 14 5.094.000 23 JF Sanitarian Pelaksana Pemula 5 1.098.000 24 JF Sanitarian Pelaksana 6 1.317.000 25 JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 26 JF Sanitarian Penyelia 8 1.718.000 27 JF Sanitarian Penyelia (Bendahara Penerimaan) 8 1.718.000 28 JF Sanitarian Pertama 8 1.718.000 29 JF Sanitarian Muda 9 2.138.000 30 JF Sanitarian Madya 11 2.826.000 31 JF Teknisi Elektromedis Pelaksana 6 1.317.000 32 JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 33 JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia 8 1.718.000 34 JF Radiografer Pelaksana 6 1.317.000 35 JF Radiografer Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 36 JF Radiografer Medis Penyelia 8 1.718.000 37 JF Administrator Kesehatan Pertama 8 1.718.000 38 JF Administrator Kesehatan Muda 9 2.138.000 39 JF Administrator Kesehatan Madya 11 2.826.000 40 JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula 5 1.098.000 41 JF Asisten Apoteker Terampil 6 1.317.000 42 JF Asisten Apoteker Pelaksana 6 1.317.000 43 JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 44 JF Asisten Apoteker Mahir 7 1.515.000 45 JF Asisten Apoteker Penyelia 8 1.718.000 46 JF Asisten Penata Anestesi Penyelia 8 1.718.000 47 JF Apoteker Pertama 8 1.718.000 48 JF Apoteker Muda 9 2.138.000 49 JF Apoteker Madya 11 2.826.000 50 JF Apoteker Utama 13 4.580.000 51 JF Nutrisionis Pelaksana 6 1.317.000 52 JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 53 JF Nutrisionis Penyelia 8 1.718.000 54 JF Nutrisionis Pertama 8 1.718.000 55 JF Nutrisionis Muda 9 2.138.000 56 JF Nutrisionis Madya 11 2.826.000 57 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula 5 1.098.000 58 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 6 1.317.000 59 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 6 1.317.000 60 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 61 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir 7 1.515.000 62 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 8 1.718.000 63 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama 8 1.718.000 64 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda 9 2.138.000 Hkmsetdawktb 0251014 65 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya 11 2.826.000 66 JF Perekam Medis Pelaksana 6 1.317.000 67 JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 68 JF Perekam Medis Penyelia 8 1.718.000 69 JF Okupasi Terapi Pelaksana 6 1.317.000 70 JF Okupasi Terapi Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 71 JF Okupasi Terapi Mahir 7 1.515.000 72 JF Okupasi Terapi Penyelia 8 1.718.000 73 JF Fisioterapis Terampil 6 1.317.000 74 JF Fisioterapis Pelaksana 6 1.317.000 75 JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 76 JF Fisioterapis Penyelia 8 1.718.000 77 JF Fisioterapis Pertama 8 1.718.000 78 JF Fisioterapis Muda 9 2.138.000 79 JF Fisioterapis Madya 11 2.826.000 80 JF Refraksionis Optisien Terampil 6 1.317.000 81 JF Refraksionis Optisien Pelaksana 6 1.317.000 82 JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 83 JF Refraksionis Optisien Penyelia 8 1.718.000 84 JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana 6 1.317.000 85 JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 86 JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia 8 1.718.000 87 JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 8 1.718.000 88 JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda 9 2.138.000 89 JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya 11 2.826.000 90 JF Perawat Pelaksana Pemula 5 1.098.000 91 JF Perawat Pelaksana 6 1.317.000 92 JF Perawat Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 93 JF Perawat Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 94 JF Perawat Terampil 6 1.317.000 95 JF Perawat Mahir 7 1.515.000 96 JF Perawat Penyelia 8 1.718.000 97 JF Perawat Pertama 8 1.718.000 98 JF Perawat Muda 9 2.138.000 99 JF Perawat Madya 11 2.826.000 100 JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula 5 1.098.000 101 JF Perawat Gigi Pelaksana 6 1.317.000 102 JF Perawat Gigi Terampil 6 1.317.000 103 JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 104 JF Perawat Gigi Mahir 7 1.515.000 105 JF Perawat Gigi Penyelia 8 1.718.000 106 JF Perawat Gigi Ahli Pertama 8 1.718.000 107 JF Perawat Gigi Ahli Madya 11 2.826.000 108 JF Bidan Pelaksana Pemula 5 1.098.000 109 JF Bidan Terampil 6 1.317.000 110 JF Bidan Pelaksana 6 1.317.000 111 JF Bidan Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 112 JF Bidan Mahir 7 1.515.000 113 JF Bidan Penyelia 8 1.718.000 114 JF Bidan Pertama 8 1.718.000 115 JF Bidan Muda 9 2.138.000 116 JF Bidan Madya 11 2.826.000 Hkmsetdawktb 0251014 7 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Seksi 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Infrastruktur) 7 1.515.000 8 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Analis Pengelolaan Sumber Daya Air) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tata Ruang) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Perancang Sistem Informasi Kepegawaian) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Jalan dan Jembatan) 7 1.515.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan (Pemeriksa Jalan dan Jembatan) 7 1.515.000 15 Penata Layanan Operasional (Analis Bangunan Gedung dan Permukiman) 7 1.515.000 16 Penata Layanan Operasional (Pengawas Bangunan dan Gedung) 7 1.515.000 17 Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik) 7 1.515.000 18 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Tata Ruang) 7 1.515.000 19 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Tata Ruang) 7 1.515.000 20 Penata Layanan Operasional (Bendahara) 7 1.515.000 21 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Gaji) 6 1.317.000 22 Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang (Pengelola Tata Ruang) 6 1.317.000 23 Operator Layanan Operasional (Pemelihara Bangunan) 5 1.098.000 24 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan) 5 1.098.000 25 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 26 Petugas Operasi dan Pemeliharaan (Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 27 Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Muda 9 2.138.000 28 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda 9 2.138.000 29 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda 9 2.138.000 Hkmsetdawktb 0251014 30 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 9 2.138.000 31 Penata Ruang Ahli Muda 9 2.138.000 32 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda 9 2.138.000 33 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama 8 1.718.000 34 Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Pertama 8 1.718.000 8 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7 1.515.000 7 Analis Bangunan dan Perumahan 7 1.515.000 8 Penata Layanan Operasional (Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan) 7 1.515.000 9 Analis Penataan Kawasan 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan) 7 1.515.000 11 Pengawas Fisik Pemukiman 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 13 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Barang Milik Negara) 6 1.317.000 14 Pengelola Kepegawaian 6 1.317.000 15 Pengelola Perumahan dan Permukiman 6 1.317.000 16 Pengadministrasi Keuangan 5 1.098.000 17 Pengadministrasi Umum 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 18 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda 9 2.138.000 19 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama 8 1.718.000 20 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda 9 2.138.000 21 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama 8 1.718.000 9 DINAS SOSIAL A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tata Usaha) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pelayanan Sosial) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Rehabilitasi Masalah Sosial) 7 1.515.000 9 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Anak Terlantar) 5 1.098.000 Hkmsetdawktb 0251014 C Jabatan Fungsional 10 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 11 Penyuluh Sosial Ahli Muda 9 2.138.000 12 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 9 2.138.000 10 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Satuan 14 5.094.000 2 Sekretaris 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 6 Kepala Seksi 9 2.138.000 7 Kepala Seksi 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 9 Penata Layanan Operasional (Pengasuh Praja) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Satuan Pengawas Internal) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembina Jasmani dan Mental) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pengembangan Kompetensi) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Perlindungan Masyarakat) 7 1.515.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kebakaran) 7 1.515.000 15 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian) 5 1.098.000 16 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Data Peraturan Perundang- Undangan) 5 1.098.000 17 Operator Layanan Operasional (Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 18 Polisi Pamong Praja Mahir 7 1.515.000 19 Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil 6 1.317.000 11 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK A Jabatan Struktural 1 Kepala Badan 14 5.094.000 2 Sekretaris Badan 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pendayagunaan Lembaga Keagamaan) 7 1.515.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Ideologi) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Wawasan Kebangsaan) 7 1.515.000 8 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 9 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian) 5 1.098.000 Hkmsetdawktb 0251014 C Jabatan Fungsional 10 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 2.458.000 11 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 12 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH A Jabatan Struktural 1 Kepala Pelaksana Badan 14 5.094.000 2 Sekretaris Badan 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tata Usaha) 7 1.515.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Bencana) 7 1.515.000 C Jabatan Fungsional 7 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 8 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 2.458.000 13 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala UPTD 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan) 7 1.515.000 8 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Analis Perlindungan Perempuan) 7 1.515.000 C Jabatan Fungsional 9 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 10 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 9 2.138.000 11 Penyuluh Sosial Ahli Muda 9 2.138.000 14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara/ Bendahara Pengeluaran) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis tata Usaha) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Desa dan Kelurahan) 7 1.515.000 C Jabatan Fungsional 10 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 9 2.138.000 11 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Pengurus Barang Pengguna) 9 2.138.000 Hkmsetdawktb 0251014 15 DINAS KETAHANAN PANGAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Manajemen Perkantoran) 7 1.515.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pangan) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Harga Pangan) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyuluh Pangan) 7 1.515.000 C Jabatan Fungsional 11 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 12 Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda 10 2.458.000 16 DINAS LINGKUNGAN HIDUP A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekertaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 6 Kepala UPTD 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pengembangan SDM Aparatur) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pengamanan Lingkungan) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Dampak Lingkungan) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat) 7 1.515.000 12 Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan (Analis Hukum) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyuluh Lingkungan Hidup) 7 1.515.000 14 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian) 5 1.098.000 15 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 16 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 9 2.138.000 17 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 9 2.138.000 17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 Hkmsetdawktb 0251014 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Analis Data dan Informasi, Administrator Data Base Kependudukan) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Statistik, Analis Kerjasama, Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengelola Data Statistik) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kerja Sama) 7 1.515.000 9 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Sistem dan Jaringan) 6 1.317.000 10 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) 6 1.317.000 11 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Data Statistik) 6 1.317.000 12 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 13 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 14 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 2.458.000 15 Administrator Database Kependudukan Ahli Muda 9 2.138.000 16 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda 9 2.138.000 17 Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama 8 1.718.000 18 JF Operator Sistim Informasi Administrasi Kependudukan 7 1.515.000 18 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 5 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana/Bendahara Barang) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana) 7 1.515.000 10 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Kepegawaian) 6 1.317.000 11 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) 6 1.317.000 Hkmsetdawktb 0251014 C Jabatan Fungsional 12 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 13 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda 9 2.138.000 19 DINAS PERHUBUNGAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 6 Kepala Seksi 9 2.138.000 7 Kepala Seksi 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Keuangan) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kebutuhan Perlengkapan Jalan) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pelabuhan) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pelayaran) 7 1.515.000 14 Pengelola Layanan Operasional (Pengawas Fasilitas dan Perawatan Peralatan Pelabuhan) 6 1.317.000 15 Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Usaha Angkutan) 6 1.317.000 16 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan) 5 1.098.000 17 Operator Layanan Operasional (Juru Pungut Retribusi) 3 538.000 C Jabatan Fungsional 18 Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Muda 9 2.138.000 19 Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda 9 2.138.000 20 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Keuangan) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Berita) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Redaktur) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Pengembangan Sarana IPTEK) 7 1.515.000 10 Penata Layanan Operasional (Pengendali Teknologi Informasi) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Statistik) 7 1.515.000 Hkmsetdawktb 0251014 12 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Analis Data dan Informasi) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) 7 1.515.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Persandian) 7 1.515.000 15 Pengelola Layanan Operasional (Pranata Alat Persandian) 6 1.317.000 16 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Kepegawaian) 6 1.317.000 C Jabatan Fungsional 17 Pranata Humas Ahli Muda 9 2.138.000 18 Pranata Komputer Ahli Muda 9 2.138.000 19 Statistisi Ahli Muda 9 2.138.000 20 Sandiman Ahli Muda 9 2.138.000 21 Pranata Komputer Terampil 6 1.317.000 21 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 6 Kepala UPTD 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Koperasi) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Bimbingan Usaha) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Bahan Persyaratan Kerja) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Bahan Pengupahan) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Bahan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 7 1.515.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Jabatan) 7 1.515.000 C Jabatan Fungsional 15 Pengawas Koperasi Ahli Muda 10 2.458.000 16 Pengantar Kerja Ahli Muda 9 2.138.000 17 Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda 10 2.458.000 18 Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda 9 2.138.000 22 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 Hkmsetdawktb 0251014 B Jabatan Pelaksana 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Rencana Program dan Kegiatan) 7 1.515.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Penanaman Modal) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pengembangan Potensi Daerah) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kerjasama dan Permodalan) 7 1.515.000 9 Pengawas Penanaman Modal 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Laporan Hasil Pengawasan) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pelayanan) 7 1.515.000 12 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 13 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 14 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda 9 2.138.000 15 Penjamin Mutu Produk Ahli Muda 9 2.138.000 23 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kepemudaan) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyuluh Olah Raga) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Keolahragaan) 7 1.515.000 10 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 11 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 12 Pelatih Olah Raga Ahli Muda 9 2.138.000 24 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur) 7 1.515.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tata Usaha) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pelayanan) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Perpustakaan) 7 1.515.000 Hkmsetdawktb 0251014 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan Bakat) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyuluh Perpustakaan) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyuluh Kearsipan) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Laporan Hasil Pengawasan) 7 1.515.000 13 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Bahan Pustaka) 6 1.317.000 14 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Perpustakaan) 6 1.317.000 15 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 16 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 17 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 9 2.138.000 18 JF Pustakawan Terampil 6 1.317.000 19 JF Pustakawan Mahir 7 1.515.000 20 JF Pustakawan Pelaksana 6 1.317.000 21 JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 22 JF Pustakawan Penyelia 8 1.718.000 23 JF Pustakawan Pertama 8 1.718.000 24 JF Pustakawan Ahli Muda 9 2.138.000 25 JF Pustakawan Ahli Madya 11 2.826.000 26 JF Arsiparis Terampil 6 1.317.000 27 JF Arsiparis Mahir 7 1.515.000 28 JF Arsiparis Penyelia 8 1.718.000 29 JF Arsiparis Pertama 8 1.718.000 30 JF Arsiparis Ahli Muda 9 2.138.000 31 JF Arsiparis Ahli Madya 11 2.826.000 25 DINAS PERIKANAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 5 Kepala UPTD Perikanan 9 2.138.000 6 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perikanan 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Rencana Program dan Kegiatan) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan) 7 1.515.000 9 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Analis Mutu Hasil Perikanan) 7 1.515.000 10 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Analis Kenelayanan) 7 1.515.000 11 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Analis Data dan Informasi) 7 1.515.000 Hkmsetdawktb 0251014 12 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Analis Perikanan Budidaya) 7 1.515.000 13 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan) 7 1.515.000 14 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan) 5 1.098.000 15 Operator Layanan Operasional (Teknisi Mesin) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 16 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 17 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 9 2.138.000 18 Analis Akuakultur Ahli Muda 9 2.138.000 19 Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda 9 2.138.000 20 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda 9 2.138.000 21 Pengawas Perikanan Ahli Muda 9 2.138.000 22 Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda 10 2.458.000 23 Penyuluh Perikanan Ahli Muda 9 2.138.000 24 Pengawas Perikanan Ahli Pertama/ Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama 8 1.718.000 25 Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan 7 1.515.000 26 DINAS PERTANIAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Alat dan Mesin Pertanian) 7 1.515.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kapasitas Penyuluh) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Program Penyuluhan) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pengelolaan Komoditas Perkebunan) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas) 7 1.515.000 13 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perencanaan dan Program) 5 1.098.000 14 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 Hkmsetdawktb 0251014 C Jabatan Fungsional 15 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 16 Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda 9 2.138.000 17 Penyuluh Pertanian Ahli Muda 9 2.138.000 18 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda 9 2.138.000 19 Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda 9 2.138.000 20 Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda 9 2.138.000 21 Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda 9 2.138.000 22 Medik Veteriner Ahli Muda 9 2.138.000 23 Penyuluh Pertanian Madya 11 2.826.000 24 Penyuluh Pertanian Penyelia 8 1.718.000 25 Penyuluh Pertanian Ahli Pertama (Bendahara Pengeluaran) 8 1.718.000 26 Penyuluh Pertanian Ahli Pertama 8 1.718.000 27 Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula 5 1.098.000 27 DINAS PARIWISATA A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 B Jabatan Pelaksana 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tata Usaha) 7 1.515.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pariwisata) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Penataan Kawasan) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Kepariwisataan) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Pengembangan Usaha) 7 1.515.000 10 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Objek Wisata/ 6 1.317.000 11 Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Keuangan/ 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 12 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 13 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 9 2.138.000 14 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda 10 2.458.000 15 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 2.458.000 28 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN A Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 14 5.094.000 2 Sekretaris Dinas 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala UPTD Pengelola Pasar 9 2.138.000 Hkmsetdawktb 0251014 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Jabatan) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pengembangan Kompetensi Industri) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pengawasan Mutu Produk) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Promosi dan Kerjasama) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Dunia Usaha) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Penyidik Pegawai Negeri Sipil) 7 1.515.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur) 7 1.515.000 15 Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Sarana Perindustrian) 6 1.317.000 16 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Persuratan) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 17 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 2.458.000 18 Penyuluh Perindustrian Ahli Muda 9 2.138.000 19 Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda 9 2.138.000 20 Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda 9 2.138.000 21 Analis Perdagangan Ahli Muda 10 2.458.000 22 Pemeriksa Perdagangan Berjangka komoditi Ahli Muda 10 2.458.000 23 Penera Ahli Muda 9 2.138.000 24 Pengamat Tera Penyelia 8 1.718.000 25 Pengawas Kemetrologian Ahli Muda 9 2.138.000 26 JF Pengawas Perdagangan Ahli Muda 10 2.458.000 27 JF Penera Terampil 6 1.317.000 29 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH A Jabatan Struktural 1 Kepala Badan 14 5.094.000 2 Sekretaris Badan 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Rencana Program dan Kegiatan) 7 1.515.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Perencanaan) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Data Sumber Daya Alam) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pengembangan Infrastruktur) 7 1.515.000 Hkmsetdawktb 0251014 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Infrastruktur) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Penelitian dan Pengembangan) 7 1.515.000 13 Penata Layanan Operasional (Pengendali Teknologi Informasi) 7 1.515.000 14 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 15 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 16 Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda 9 2.138.000 30 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH A Jabatan Struktural 1 Kepala Badan 14 5.094.000 2 Sekretaris Badan 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 5 Kepala Sub Bidang 9 2.138.000 6 Kepala Sub Bidang 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pembiayaan Daerah) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Transaksi Keuangan) 7 1.515.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Perbendaharaan) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Laporan Keuangan) 7 1.515.000 12 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Anggaran) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 13 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 14 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 9 2.138.000 31 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA A Jabatan Struktural 1 Kepala Badan 14 5.094.000 2 Sekretaris Badan 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 6 Kepala Sub Bidang 9 2.138.000 7 Kepala Sub Bidang 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Jabatan) 7 1.515.000 10 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Analis Data dan Informasi) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Diklat) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Promosi) 7 1.515.000 Hkmsetdawktb 0251014 13 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) 6 1.317.000 14 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Kepegawaian) 6 1.317.000 15 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan) 5 1.098.000 16 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 17 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 2.458.000 18 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 19 Analis Kepegawaian Ahli Muda 9 2.138.000 20 Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda 9 2.138.000 21 Analis Kepegawaian Muda 9 2.138.000 22 Pranata Komputer Pertama 8 1.718.000 23 Pranata Komputer Ahli Muda 9 2.138.000 24 Analis Kepegawaian Madya 12 3.655.000 25 Analis Kepegawaian Muda 10 2.458.000 26 Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12 3.655.000 27 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10 2.458.000 28 Analis Perencana Pegawai 9 2.138.000 29 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 8 1.718.000 32 BADAN PENDAPATAN DAERAH A Jabatan Struktural 1 Kepala Badan 14 5.094.000 2 Sekretaris Badan 12 3.655.000 3 Kepala Bidang 11 2.826.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Sub Bidang 9 2.138.000 6 Kepala Sub Bidang 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Keuangan) 7 1.515.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Jabatan) 7 1.515.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pajak Daerah) 7 1.515.000 10 Penata Kelola sistem dan teknologi informasi (Analis Data dan Informasi) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Penagihan Pajak) 7 1.515.000 12 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan) 5 1.098.000 13 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Persuratan) 5 1.098.000 14 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 C Jabatan Fungsional 15 Perencana Ahli Muda 10 2.458.000 16 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 9 2.138.000 Hkmsetdawktb 0251014 33 KECAMATAN A Jabatan Struktural 1 Camat 13 4.572.000 2 Sekretaris Kecamatan 11 2.826.000 3 Kepala Sub Bagian 8 1.718.000 4 Kepala Sub Bagian 9 2.138.000 5 Kepala Seksi 8 1.718.000 6 Kepala Seksi 9 2.138.000 7 Lurah 9 2.138.000 8 Sekretaris Kelurahan 8 1.718.000 9 Kepala Seksi Kelurahan 8 1.718.000 B Jabatan Pelaksana 10 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 7 1.515.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat) 7 1.515.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan) 7 1.515.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Layanan Umum) 7 1.515.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pembangunan) 7 1.515.000 15 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Pertanahan) 7 1.515.000 16 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tata Usaha) 7 1.515.000 17 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Jabatan) 7 1.515.000 18 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Perlindungan Masyarakat) 7 1.515.000 19 Pengolah Data dan Informasi (Notulis Rapat) 6 1.317.000 20 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Dokumen Perizinan) 6 1.317.000 21 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Data) 6 1.317.000 22 Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Surat) 6 1.317.000 23 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum) 5 1.098.000 24 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian) 5 1.098.000 25 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Pemerintahan) 5 1.098.000 26 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Pertanahan) 5 1.098.000 27 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Batas Wilayah) 5 1.098.000 28 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Pengaduan Publik) 5 1.098.000 29 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Keuangan) 5 1.098.000 BUPATI WAKATOBI, ttd/cap HALIANA Hkmsetdawktb 0251014 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) 1 SEKRETARIAT DAERAH 1 Sekretaris Daerah 15 Kelangkaan Profesi 13.297.000 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 Beban Kerja 5.097.000 3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 Beban Kerja 5.097.000 4 Asisten Administrasi Umum 14 Beban Kerja 5.097.000 5 Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan 13 Beban Kerja 3.195.000 6 Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 13 Beban Kerja 3.195.000 7 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 13 Beban Kerja 3.195.000 8 Kepala Bagian Pemerintahan (PPTK) 12 Beban Kerja 2.680.000 9 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (PPTK) 12 Beban Kerja 2.680.000 10 Kepala Bagian Hukum (PPTK) 12 Beban Kerja 2.680.000 11 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (PPK 2) 12 Beban Kerja 3.056.000 12 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PPK 1) 12 Beban Kerja 2.855.000 Hkmsetdawktb 0251014 13 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PPK 1) 12 Beban Kerja 2.855.000 14 Kepala Bagian Organisasi (PPTK) 12 Beban Kerja 2.680.000 15 Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (PPTK) 12 Beban Kerja 2.680.000 16 Kepala Bagian Umum (PPTK) 12 Beban Kerja 2.680.000 17 Kepala Sub Bagian Protokoler 9 Beban Kerja 1.172.000 18 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (Bagian Hukum) 7 Beban Kerja 830.000 19 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengelola Evanjab, Anjab, ABK dan Pelayanan Publik) 7 Beban Kerja 1.038.000 20 Penelaah Teknis Kebijakan 7 Beban Kerja 511.000 21 Penelaah Teknis Kebijakan (Ketua LPSE) 7 Kondisi Kerja 1.038.000 22 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (Tim LPSE) 7 Kondisi Kerja 511.000 23 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengelolah Data TPP) 7 Beban Kerja 511.000 24 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 7 Kondisi Kerja 511.000 25 Pengolah Data dan Informasi (Pejabat Penatausahaan Barang) 6 Kondisi Kerja 511.000 26 Pengadministrasi Perkantoran (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 5 Kondisi Kerja 511.000 27 Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 1.150.000 28 Pengadministrasi Perkantoran (Pembantu Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 511.000 Hkmsetdawktb 0251014 29 Analis Hukum Ahli Muda 9 Beban Kerja 1.172.000 30 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda 10 Beban Kerja 1.213.000 31 Analis Hukum Ahli Pertama 8 Beban Kerja 1.107.000 32 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Beban Kerja 1.213.000 33 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 Beban Kerja 1.415.000 34 Perencana Ahli Muda 10 Beban Kerja 1.415.000 35 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9 Beban Kerja 1.172.000 36 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 Beban Kerja 1.213.000 2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 Sekretaris DPRD 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 3 Pengadministrasi Perkantoran (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 5 Kondisi Kerja 511.000 4 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 952.000 5 Perencana Ahli Muda (PPK- SKPD) 10 Beban Kerja 820.000 3 INSPEKTORAT DAERAH 1 Inspektur Daerah 14 Beban Kerja 8.029.000 2 Inspektur Pembantu Wilayah I 11 Beban Kerja 2.246.000 3 Inspektur Pembantu Wilayah II 11 Beban Kerja 2.246.000 4 Inspektur Pembantu Wilayah III 11 Beban Kerja 2.246.000 5 Inspektur Pembantu Wilayah IV 11 Beban Kerja 2.246.000 Hkmsetdawktb 0251014 6 Inspektur Pembantu Investigasi 11 Beban Kerja 2.246.000 7 Sekretaris Inspektorat (PPTK) 12 Beban Kerja 3.407.000 8 Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 9 Beban Kerja 1.407.000 9 Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 952.000 10 Pengadministrasi Perkantoran 5 Beban Kerja 391.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Pengeluaran) 7 Beban Kerja 540.000 12 Penelaah Teknis Kebijakan 7 Beban Kerja 540.000 13 JF Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD) 10 Beban Kerja 1.684.000 14 JF Auditor Ahli Madya 12 Beban Kerja 1.803.000 15 JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 8 Beban Kerja 1.413.000 16 JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya 12 Beban Kerja 1.803.000 17 JF Auditor Ahli Pertama 8 Beban Kerja 1.413.000 18 JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda 10 Beban Kerja 1.684.000 19 JF Auditor Ahli Muda 10 Beban Kerja 1.684.000 4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (PPK- SKPD) 9 Beban Kerja 820.000 Hkmsetdawktb 0251014 4 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana (Tim Teknis/Direksi Teknis) 9 Beban Kerja 400.000 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 7 Kondisi Kerja 511.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 511.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 1.150.000 8 JF Perencana Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi Teknis) 10 Kondisi Kerja 1.220.000 5 DINAS KESEHATAN 1 Kepala Dinas Kesehatan 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Kesehatan 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 4 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 820.000 5 Direktur BLUD UPTD Puskesmas (KPA BLUD) 9 Beban Kerja 500.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 1.150.000 7 JF Perencana Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 8 JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama (Bendahara Pengeluaran Pembantu) 8 Kondisi Kerja 511.000 9 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama (Pengelola TPP Dinkes) 8 Beban Kerja 511.000 10 JF Apoteker Ahli Muda (Pengurus Barang Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi) 9 Kondisi Kerja 450.000 11 JF Apoteker Ahli Madya (Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi) 11 Kondisi Kerja 450.000 Hkmsetdawktb 0251014 12 JF Bidan Mahir (Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi)) 7 Kondisi Kerja 450.000 13 JF Asisten Apoteker Mahir (Pengurus Barang Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi Selatan) 7 Kondisi Kerja 450.000 14 JF Perawat Penyelia (Bendahara Peneriman Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi Selatan) 8 Kondisi Kerja 450.000 15 JF Perawat Ahli Muda (Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Wangi-Wangi Selatan) 9 Kondisi Kerja 450.000 16 JF Apoteker Ahli Pertama (Pengurus Barang Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Kaledupa) 8 Kondisi Kerja 450.000 17 JF Apoteker Ahli Muda (Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Kaledupa) 9 Kondisi Kerja 450.000 18 JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda (Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Kaledupa) 9 Kondisi Kerja 450.000 19 JF Apoteker Ahli Muda (Pengurus Barang Pembantu) 9 Kondisi Kerja 450.000 20 JF Administrator Kesehatan Ahli Muda (Puskesmas Runduma) 9 Tempat Bertugas 451.000 21 JF Perawat Terampil (Puskesmas Runduma) 6 Tempat Bertugas 451.000 22 JF Perawat Mahir (Puskesmas Runduma) 7 Tempat Bertugas 451.000 23 Sanitarian Terampil (Puskesmas Runduma) 6 Tempat Bertugas 451.000 Hkmsetdawktb 0251014 24 JF Rekam Medik Terampil (Pengurus Barang Pembantu UPTD Puskesmas Tomia) 9 Kondisi Kerja 450.000 25 JF Apoteker Ahli Pertama (Pengurus Barang Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Usuku Tomia Timur) 8 Kondisi Kerja 450.000 26 JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama (Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Usuku Tomia Timur) 8 Kondisi Kerja 450.000 27 JF Sanitarian Ahli Madya (Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Usuku Tomia Timur) 11 Kondisi Kerja 450.000 28 JF Perawat Terampil (Bendahara Pengeluaran Pembantu) 6 Kondisi Kerja 450.000 29 JF Asisten Apoteker Terampil (Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Binongko) 6 Kondisi Kerja 450.000 30 JF Perawat Penyelia (Pengurus Barang Pembantu BLUD UPTD Puskesmas Binongko) 8 Kondisi Kerja 450.000 31 JF Perawat Ahli Muda (Pengurus Barang Pembantu) 8 Kondisi Kerja 450.000 6 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 12 Beban Kerja 3.231.000 2 Kepala Bagian Tata Usaha 11 Beban Kerja 929.000 3 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 9 Beban Kerja 820.000 4 Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan 9 Beban Kerja 820.000 Hkmsetdawktb 0251014 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 1.150.000 7 Dokter Ahli Madya 12 Beban Kerja 1.500.000 8 Dokter Ahli Muda 10 Beban Kerja 1.500.000 9 Dokter Ahli Pertama 9 Beban Kerja 1.500.000 10 JF Radiografer Penyelia 8 Kondisi Kerja 589.000 11 JF Perawat Mahir (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 7 Kondisi Kerja 511.000 12 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Ahli Muda (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 9 Kondisi Kerja 511.000 13 JF Asisten Apoteker Penyelia (Pembantu Pengurus Barang) 8 Kondisi Kerja 258.000 14 Apoteker Ahli Madya (Pembantu Pengurus Barang) 11 Kondisi Kerja 258.000 7 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Bidang Bina Marga (PPTK Bidang/Tim Teknis) 11 Kondisi Kerja 750.000 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (PPTK Sekretariat dan Tim Teknis/Direksi) 9 Beban Kerja 1.319.000 5 Kepala Sub Bagian Program, keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 879.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Penerima/Tim Teknis/Direksi) 7 Kondisi Kerja 750.000 Hkmsetdawktb 0251014 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Tim Teknis/Direksi) 7 Kondisi Kerja 750.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Tim Teknis/Direksi/Pembantu bendahara Pengeluaran) 7 Kondisi Kerja 750.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 1.150.000 10 Penata Layanan Operasional (Tim Teknis/ Direksi ) 7 Kondisi Kerja 750.000 11 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Tim Teknis/ Direksi ) 7 Kondisi Kerja 750.000 12 Operator Layanan Operasional (Tim Teknis/Direksi Teknis/Staf Pengelola Proyek ) 5 Kondisi Kerja 750.000 13 Petugas Operasi dan Pemeliharaan (Tim Teknis/Direksi Teknis/Staf Pengelola Proyek) 5 Kondisi Kerja 750.000 14 JF Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Pertama (Tim Teknis/Direksi) 8 Kondisi Kerja 750.000 15 JF Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi) 9 Kondisi Kerja 750.000 16 JF Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi) 9 Kondisi Kerja 750.000 17 JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama (Tim Teknis/Direksi) 8 Kondisi Kerja 750.000 18 JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi) 9 Kondisi Kerja 750.000 8 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 14 Beban Kerja 3.700.000 Hkmsetdawktb 0251014 2 Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD) 9 Beban Kerja 820.000 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 5 Pengolah Data dan Informasi (Pengurus Barang Pengguna) 6 Kondisi Kerja 952.000 9 DINAS SOSIAL 1 Kepala Dinas Sosial 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Dinas Sosial 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 4 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 952.000 5 Perencana Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 10 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (PPTK) 11 Kondisi Kerja 929.000 4 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 820.000 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 6 Kepala Sub Bagian Program 8 Beban Kerja 820.000 7 Kepala Seksi Pemadam dan Evakuasi 9 Kondisi Kerja 732.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Petugas Pemadam Kebakaran) 7 Kondisi Kerja 519.000 Hkmsetdawktb 0251014 9 JF Polisi Pamong Praja Mahir (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 10 JF Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 6 Kondisi Kerja 511.000 11 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 4 Kepala Sub Bagian Keuangan (PPK-SKPD) 9 Beban Kerja 820.000 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 12 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi (PPK) 11 Kondisi Kerja 1.000.000 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha 8 Beban Kerja 820.000 5 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 13 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 Beban Kerja 1.202.000 Hkmsetdawktb 0251014 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 4 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 7 Kondisi Kerja 511.000 5 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 6 JF Perencana Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 9 Beban Kerja 820.000 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 5 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Pengurus Barang Pengguna) 9 Kondisi Kerja 752.000 15 DINAS KETAHANAN PANGAN 1 Kepala Dinas Ketahanan Pangan 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 4 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 7 Kondisi Kerja 511.000 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (PPK) 7 Kondisi Kerja 1.000.000 7 Perencana Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 Hkmsetdawktb 0251014 16 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 Kepala Dinas Lingkungan Hidup 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas 11 Beban Kerja 503.000 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pejabat Penatausahaan Barang) 9 Beban Kerja 820.000 5 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (Pejabat Penatausahaan Keuangan) 9 Beban Kerja 820.000 6 Penata Layanan Operasional (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 952.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 7 Kondisi Kerja 511.000 17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan 11 Beban Kerja 929.000 4 Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 11 Beban Kerja 929.000 5 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 11 Beban Kerja 929.000 6 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (PPTK) 11 Beban Kerja 929.000 7 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 Hkmsetdawktb 0251014 8 Penelaah Teknis Kebijakan (PPK SKPD) 7 Beban Kerja 498.000 9 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Administrator Pengelola SIAK) 7 Beban Kerja 498.000 10 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Administrator Pengelola SIAK) 7 Beban Kerja 498.000 11 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Pengeluaran) 7 Beban Kerja 498.000 12 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 Beban Kerja 498.000 13 Pengadministrasi Perkantoran 5 Beban Kerja 361.000 14 Penelaah Teknis Kebijakan 7 Beban Kerja 498.000 15 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 952.000 16 Pengolah Data dan Informasi 6 Beban Kerja 433.000 17 JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda 9 Beban Kerja 703.000 18 JF Administator Database Kependudukan Ahli Muda 9 Beban Kerja 703.000 19 JF Administator Database Kependudukan Ahli Muda 9 Beban Kerja 703.000 20 JF Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama 8 Beban Kerja 565.000 18 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 Hkmsetdawktb 0251014 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 4 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 820.000 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Pengurus Barang) 7 Kondisi Kerja 511.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 7 Perencana Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 19 DINAS PERHUBUNGAN 1 Kepala Dinas Perhubungan 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Perhubungan (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Bidang Prasarana (PPTK/PPK) 11 Kondisi Kerja 1.000.000 4 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 820.000 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 1.150.000 20 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 1 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan Persandian (PA) 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan Persandian 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 820.000 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 Hkmsetdawktb 0251014 21 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA 1 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 4 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan (PPK-SKPD) 9 Beban Kerja 820.000 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 7 Kondisi Kerja 511.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 22 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 4 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 5 Perencana Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 23 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (PPK/PA) 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 Hkmsetdawktb 0251014 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 4 Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 752.000 5 Perencana Ahli Muda (PPK- SKPD) 10 Beban Kerja 820.000 24 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 Beban Kerja 1.202.000 3 JF Pustakawan Terampil (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 11 Kondisi Kerja 511.000 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 6 Pengolah Data dan Informasi (Pengurus Barang Pengguna) 6 Kondisi Kerja 752.000 7 Arsiparis Ahli Muda (Pejabat Penatausahaan Barang) 9 Kondisi Kerja 511.000 25 DINAS PERIKANAN 1 Kepala Dinas Perikanan 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Perikanan 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 4 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Pengeluaran Pembantu) 7 Kondisi Kerja 511.000 5 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 952.000 6 JF Pengawas Perikanan (Perencana/Program) 8 Kondisi Kerja 820.000 Hkmsetdawktb 0251014 7 Analis Aquakultur Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi) 9 Kondisi Kerja 400.000 8 Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi Teknis) 10 Kondisi Kerja 400.000 26 DINAS PERTANIAN 1 Kepala Dinas Pertanian 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Pertanian 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 4 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 952.000 5 JF Perencana Ahli Muda (PPK-SKPD) 10 Beban Kerja 820.000 6 JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda (Pejabata Penatausahaan Barang Pengguna/Direksi Teknis) 9 Kondisi Kerja 400.000 7 JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Tim Teknis/Direksi) 9 Kondisi Kerja 400.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan (Tim Teknis/Direksi Teknis) 7 Kondisi Kerja 400.000 27 DINAS PARIWISATA 1 Kepala Dinas Pariwisata 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Pariwisata (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Bidang Pengemb. Destinasi dan Industri Pariwisata (Tim Teknis) 11 Kondisi Kerja 400.000 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 Hkmsetdawktb 0251014 5 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 7 Kondisi Kerja 511.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Tim Teknis) 7 Kondisi Kerja 400.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna/Tim Teknis) 7 Kondisi Kerja 1.150.000 8 Pengadministrasi Perkantoran (Pembantu Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 511.000 9 JF Perencana Ahli Muda (Tim Teknis) 10 Kondisi Kerja 1.220.000 10 JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda (Tim Teknis) 10 Kondisi Kerja 400.000 28 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (PPTK) 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 820.000 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 5 Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 952.000 29 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 14 Beban Kerja 5.097.000 2 Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Bidang Perencanaan Makro 11 Beban Kerja 503.000 Hkmsetdawktb 0251014 4 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 820.000 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 6 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 7 Penelaah Teknis Kebijakan (PPK) 7 Kondisi Kerja 1.000.000 8 JF Perencana Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 30 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 14 Beban Kerja 5.097.000 2 Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Bidang Anggaran 11 Beban Kerja 1.936.000 4 Kepala Bidang Perbendaharaan 11 Beban Kerja 2.091.000 5 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 11 Beban Kerja 1.394.000 6 Kepala Bidang Aset 11 Beban Kerja 1.394.000 7 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 8 Kepala Sub Bidang Anggaran I 9 Beban Kerja 732.000 9 Kepala Sub Bidang Kas Daerah 9 Beban Kerja 732.000 10 Kepala Sub Bidang Pengeluaran 9 Beban Kerja 732.000 11 Kepala Sub Bidang Akuntansi 9 Beban Kerja 732.000 12 Kepala Sub Bidang Anggaran II 8 Beban Kerja 589.000 13 Kepala Sub Bidang Pelaporan 8 Beban Kerja 589.000 14 Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Aset 8 Beban Kerja 589.000 Hkmsetdawktb 0251014 15 Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset 8 Beban Kerja 589.000 16 Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 952.000 17 JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 9 Beban Kerja 732.000 18 JF Perencana Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 31 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 1 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14 Beban Kerja 3.700.000 2 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12 Beban Kerja 1.202.000 3 Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi 11 Beban Kerja 503.000 4 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 11 Beban Kerja 503.000 5 Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi 11 Beban Kerja 503.000 6 Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 11 Beban Kerja 503.000 7 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 820.000 8 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 9 Penelaah Teknis Kebijakan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) 7 Kondisi Kerja 511.000 10 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 11 JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 12 JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 Hkmsetdawktb 0251014 32 BADAN PENDAPATAN DAERAH 1 Kepala Badan Pendapatan Daerah 14 Beban Kerja 3.560.000 2 Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 12 Beban Kerja 1.202.500 3 Kepala Bidang Pendapatan I (Admin Simda) 11 Beban Kerja 350.000 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 5 Kepala Sub Bidang Penetepan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah (Admin Pusdalitbang Bapenda) 9 Kondisi Kerja 350.000 6 Kepala Sub Bidang Penetepan Keberatan PBB- P2 dan BPHTB (Admin PBB/SISMIOP) 9 Beban Kerja 350.000 7 Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 752.000 8 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Admin- BPHTB) 7 Beban Kerja 350.000 9 JF Perencana Ahli Muda 10 Beban Kerja 820.000 33 KECAMATAN 33.1 KECAMATAN WANGI-WANGI 1 Camat Wangi-Wangi 13 Beban Kerja 2.920.000 2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 3 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan 8 Beban Kerja 820.000 4 Pengolah Data dan Informasi (Pengurus Barang Pengguna) 6 Kondisi Kerja 752.000 5 Lurah Pongo 9 Beban Kerja 500.000 6 Sekretaris Kelurahan Pongo 8 Beban Kerja 350.000 7 Lurah Wanci 9 Beban Kerja 500.000 Hkmsetdawktb 0251014 8 Sekretaris Kelurahan Wanci 8 Beban Kerja 350.000 9 Lurah Wandoka Selatan 9 Beban Kerja 500.000 10 Sekretaris Lurah Wandoka Selatan 8 Beban Kerja 350.000 11 Lurah Wandoka 9 Beban Kerja 500.000 12 Sekretaris Lurah Wandoka 8 Beban Kerja 350.000 13 Lurah Wandoka Utara 9 Beban Kerja 500.000 14 Sekretaris Kelurahan Wandoka Utara0 8 Beban Kerja 350.000 15 Lurah Waetuno 9 Beban Kerja 500.000 16 Sekretaris Kelurahan Waetuno 8 Beban Kerja 350.000 33.2 KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN 1 Camat Wangi-Wangi Selatan 13 Beban Kerja 2.920.000 2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 Beban Kerja 820.000 3 Kepala Sub Program, Keuangan dan Perlengkapan 8 Beban Kerja 820.000 4 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 5 Lurah Mandati I 9 Beban Kerja 500.000 6 Sekretaris KeLurahan Mandati I 8 Beban Kerja 350.000 7 Lurah Mandati II 9 Beban Kerja 500.000 8 Sekretaris Kelurahan Mandati II 8 Beban Kerja 350.000 9 Lurah Mandati III 9 Beban Kerja 500.000 10 Sekretaris Kelurahan Mandati III 8 Beban Kerja 350.000 33.3 KECAMATAN KALEDUPA 1 Camat Kaledupa 13 Beban Kerja 2.920.000 2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 Hkmsetdawktb 0251014 3 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 820.000 4 Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 752.000 5 Lurah Ambeua 9 Beban Kerja 500.000 6 Sekretaris Kelurahan 8 Beban Kerja 350.000 7 Lurah Lagiwae 9 Beban Kerja 500.000 8 Sekretaris Kelurahan 8 Beban Kerja 350.000 9 Lurah Laulua 9 Beban Kerja 500.000 10 Sekretaris Kelurahan 8 Beban Kerja 350.000 11 Lurah Buranga 9 Beban Kerja 500.000 12 Sekretaris Kelurahan 9 Beban Kerja 350.000 33.4 KECAMATAN KALEDUPA SELATAN 1 Camat Kaledupa Selatan 13 Beban Kerja 2.920.000 2 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan 9 Beban Kerja 820.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 4 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengurus Barang Pengguna) 7 Kondisi Kerja 752.000 33.5 KECAMATAN TOMIA 1 Camat Tomia 13 Beban Kerja 2.920.000 2 Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan 8 Beban Kerja 820.000 3 Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 752.000 4 Penelaah Tekhnis Kebijakan Pada seksi Pembangunan (Penatausahaan Barang) 7 Kondisi Kerja 511.000 5 Lurah Waha 9 Beban Kerja 500.000 6 Sekretaris Kelurahan Waha 8 Beban Kerja 350.000 Hkmsetdawktb 0251014 7 Lurah Onemay 9 Beban Kerja 500.000 8 Sekretaris Kelurahan Onemay 8 Beban Kerja 350.000 33.6 KECAMATAN TOMIA TIMUR 1 Camat Tomia Timur 13 Beban Kerja 2.920.000 2 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Pengurus Barang Pengguna) 8 Kondisi Kerja 752.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 4 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan 8 Beban Kerja 820.000 5 Lurah Bahari 9 Beban Kerja 500.000 6 Sekretaris Kelurahan Bahari 8 Beban Kerja 350.000 7 Lurah Patipelong 9 Beban Kerja 500.000 8 Sekretaris Kelurahan Patipelong 8 Beban Kerja 350.000 9 Lurah Tongano Barat 9 Beban Kerja 500.000 10 Sekretaris Kelurahan Tongano Barat 8 Beban Kerja 350.000 11 Lurah Tongano Timur 9 Beban Kerja 500.000 12 Sekretaris Kelurahan Tongano Timur 8 Beban Kerja 350.000 33.7 KECAMATAN BINONGKO 1 Camat Binongko 13 Beban Kerja 2.920.000 2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 3 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 8 Beban Kerja 820.000 4 Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 752.000 5 Lurah Palahidu 9 Beban Kerja 500.000 6 Sekretaris Kelurahan Palahidu 8 Beban Kerja 350.000 Hkmsetdawktb 0251014 7 Lurah Rukuwa 9 Beban Kerja 500.000 8 Sekretaris Kelurahan Rukuwa 8 Beban Kerja 350.000 9 Lurah Taipabu 9 Beban Kerja 500.000 10 Sekretaris Kelurahan Taipabu 8 Beban Kerja 350.000 11 Lurah Wali 9 Beban Kerja 500.000 12 Sekretaris Kelurahan Wali 8 Beban Kerja 350.000 33.8 KECAMATAN TOGO BINONGKO 1 Camat Togo Binongko 13 Beban Kerja 2.920.000 2 Kepala Sub Program, Keuangan dan Perlengkapan 8 Beban Kerja 820.000 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 Beban Kerja 820.000 4 Pengadministrasi Perkantoran (Pengurus Barang Pengguna) 5 Kondisi Kerja 752.000 5 Lurah Popalia 9 Beban Kerja 500.000 6 Sekretaris Kelurahan Popalia 8 Beban Kerja 350.000 7 Lurah Kelurahan Sowa 9 Beban Kerja 500.000 8 Sekretaris Kelurahan Sowa 8 Beban Kerja 350.000 BUPATI WAKATOBI, ttd/cap HALIANA Hkmsetdawktb 0251014 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI A. FORMAT PENILAIAN KINERJA AKTIVITAS DAN KINERJA KEHADIRAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI Periode Penilaian : Bulan ................. Tahun ................... Perangkat Daerah : ..................................... No Pejabat Penilai PNS/CPNS Yang Dinilai 1 Nama Nama 2 NIP NIP 3 Pangkat, Gol. Ruang Pangkat, Gol. Ruang 4 Jabatan Jabatan 5 Unit Kerja Unit Kerja NO INDIKATOR KODE KRITERIA Skor HASIL PENGUKURAN 1 CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI Kinerja 1 Nilai ≥ 95% 100% Standar TPP x 60% x (K1/K2/ K3/K4/K5/K6/ K7/K8/K9/K10/K11 /K12/K13/ K14/K15/K16/ K17/K18/K19/ K20/K21) Kinerja 2 Nilai 90-94% 95% Kinerja 3 Nilai 85-89% 90% Kinerja 4 Nilai 80-84% 85% Kinerja 5 Nilai 75-79% 80% Kinerja 6 Nilai 70-74% 75% Kinerja 7 Nilai 65-69% 70% Kinerja 8 Nilai 60-64% 65% Kinerja 9 Nilai 55-59% 60% Kinerja 10 Nilai 50-54% 55% Kinerja 11 Nilai 45-49% 50% Kinerja 12 Nilai 40-44% 45% Kinerja 13 Nilai 35-39% 40% Kinerja 14 Nilai 30-34% 35% Kinerja 15 Nilai 25-29% 30% Kinerja 16 Nilai 20-24% 25% Kinerja 17 Nilai 15-19% 20% Kinerja 18 Nilai 10-14% 15% Kinerja 19 Nilai 5-9% 10% Kinerja 20 Nilai 1-4% 5% Kinerja 21 Nilai 0 0% Hkmsetdawktb 0251014 NO INDIKATOR KODE KRITERIA Skor HASIL PENGUKURAN 2 KEHADIRAN KERJA Skor 1 Terlambat 1 samapi 30 menit 100-(0,50 x jumlah hari keterlambatan) Standar TPP x 40% x 100 - {1.100 - (Skor 1 + Skor 2 + Skor 3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 + Skor 7 + Skor 8 + Skor 9 + Skor 10 + Skor 11)} Skor 2 Terlambat 31 samapi 60 menit 100-(1.00 x jumlah hari keterlambatan) Skor 3 Terlambat 61 samapi 90 Menit 100-(1,25 x jumlah hari keterlambatan) Skor 4 Terlambat lebih dari 91 menit 100-(1.50 x jumlah hari keterlambatan) Skor 5 Pulang kerja sebelum waktunya 1 samapi 30 menit 100-(0,50 x hari pulang kerja sebelum waktunya) Skor 6 Pulang kerja sebelim waktunya 31 samapi 60 menit 100-(1,00 x hari pulang kerja sebelum waktunya) Skor 7 Pulang kerja sebelum waktunya 61 samapi 90 menit 100-(1,25 x hari pulang kerja sebelum waktunya) Skor 8 Pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 91 menit 100-(1,50 x hari pulang kerja sebelum waktunya) Skor 9 Tidak hadir mengikuti apel masuk kerja tanpa keterangan yang sah 100-(1,00 x jumlah hari tidak mengikuti apel masuk kerja Skor 10 Tidak hadir mengikuti apel pulang kerja tanpa keterangan yang sah 100-(1,00 x jumlah hari tidak mengikuti apel pulang kerja Skor 11 Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah 100-(3 per jumlah hari kerja x 100 x jumlah hari ketidakhadiran) Hkmsetdawktb 0251014 JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN Jumlah TPP yang dibayarkan bulan : ......... Tahun …..…. Jumlah TPP = Standar TPP x (% Capaian Kinerja Aktifitas + % Capaian Kinerja Kehadiran) x % Hukuman Disiplin Rp.…………. Jumlah TPP = Standar TPP x ((60/100) x ( K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8)) + Standar TPP x ((40/100) X (100 – ((1.100 -(Skor1+ Skor2 + Skor3 + Skor4 + Skor5 + Skor6 + Skor7 + Skor8 + Skor9 + Skor10 + Skor11)) Jumlah TPP = Rp. ………. Tanda tangan pejabat yang menilai: (………….………………) NIP. Tanda tangan pejabat/ pegawai yang dinilai: (………….………………) NIP. Hkmsetdawktb 0251014 B. FORMAT PENGUKURAN KINERJA AKTIVITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PENGUKURAN KINERJA AKTIVITAS BULANAN NAMA : ………..... NIP : ………..... PANGKAT : ………..... JABATAN : ………..... INSTANSI : ………..... PERIODE PENILAIAN : ………..... RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVE NSI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET / SESUAI EKSPEKTASI REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG PENGHITU NGAN NILAI CAPAIA N KINERJ A KUANTI TAS KUALIT AS CAPAIAN DATA DUKUNG KUANTI TAS KUALIT AS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. UTAMA

1.1. 2. 3. dst. B. TAMBAHAN 0,00 Nilai Capaian Kinerja ……, ………… 20…. Pejabat Penilai Kinerja, ( ……………………….. ) Hkmsetdawktb 0251014 C. FORMAT URAIAN AKTIVITAS DAN OUTPUT BULANAN LAPORAN AKTIVITAS BULANAN NAMA : NIP. : PANGKAT/GOL. : JABATAN : UNIT KERJA : NO URAIAN KEGIATAN OUTPUT KET 1 2 3 4 MINGGU I (tanggal ... s.d. tanggal … 1 2 Dst... MINGGU II (tanggal ... s.d. tanggal … 1 2 Dst... MINGGU III (tanggal ... s.d. tanggal … 1 2 Dst... MINGGU IV (tanggal ... s.d. tanggal … 1 2 Dst... MINGGU V (tanggal ... s.d. tanggal … 1 2 Dst... BUPATI WAKATOBI, ttd/cap HALIANA Hkmsetdawktb 0251014 LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI A. FORMAT PERHITUNGAN KEHADIRAN, CAPAIAN KINERJA AKTIVITAS DAN CAPAIAN KINERJA KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ……..…… KABUPATEN WAKATOBI DATA KEHADIRAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA AKTIFITAS DAN KINERJA KEHADIRAN Perangkat Daerah : ………………… Bulan : …………. 202.. No Nama dan NIP Nama Jabatan Kelas Jabatan Tanggal Hari Kerja (5 Hari Kerja) Ket Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Hasil Penilaian Kinerja Aktivitas dari Atasan Langsung (%) Skor Prertasi Kinerja Aktivitas (%) Skor Prestasi Kehadiran Keterlambatan Masuk Kerja Pulang Kerja Sebelum Waktunya Istirahat dan Masuk Kerja Kembali Tidak Hadir Mengikuti Apel Tanpa Keterangan Yang Sah Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Yang Sah1 s.d < 31 menit 31 s.d < 61 menit 61 s.d < 91 menit ≥ 91 menit 1 s.d < 31 Menit 31 s.d < 61 Menit 61 s.d < 91 Menit ≥ 91 menit Istirahat Masuk Kembali Masuk Kerja Pulang Kerja 0,50% 1,00% 1,25% 1,50% 0,50% 1,00% 1,25% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 100% / Jumlah Hari Kerja 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 24 25 26 27 30 31 = ((100%-(1.100% - ((Skor 1 + Skor 2 + Skor 3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 + Skor 7 + Skor 8 + Skor 9 + Skor 10 + Skor 11 + Skor 12 + Skor 13 ))))) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skor1 - Skor4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skor5 - Skor8 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skor9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skor10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skor11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skor12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skor13 Keterangan : Mengetahui: Wangi-Wangi, ……………202…Skor1 = Terlamabat Masuk Kerja 1 s.d < 31 menit Skor2 = Terlamabat Masuk Kerja 31 s.d < 61 menit Kepala …………………., Pengelola Data, Skor3 = Terlamabat Masuk Kerja 61 s.d < 91 menit Skor4 = Terlamabat Masuk Kerja ≥ 91 menit ………………………………… Skor5 = Pulang Cepat 1 s.d < 31 menit ……………………………… NIP. Skor6 = Pulang Cepat 31 s.d < 61 menit NIP. ……………………….. Skor7 = Pulang Cepat 61 s.d < 91 menit Mengetahui/Menyetujui: Skor8 = Pulang Cepat ≥ 91 menit Pengguna Anggaran Skor9 = Tidak Presensi Jam Istirahat Kepala…………………………, Skor10 = Tidak Presensi Masuk Setelah Istirahat Skor11 = Tidak Mengukuti Apel Masuk Skor12 = Tidak Mengikuti Apel Pulang ………………………………. Skor13 = Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Pangkat/Gol……… NIP. ………………… Hkmsetdawktb 0251014 B. FORMAT DAFTAR PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN TPP BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI KABUPATEN WAKATOBI Bulan :……….. Tahun ……… No. Nama dan NIP Jabatan Golongan Kelas Jabatan Nominal Pagu TPP (Rp) Total Nominal Pagu TPP (Rp) Presentase Capaian Kinerja (%) Besaran TPP (Rp) BPJS 4% (Rp) Jumlah Kotor (Rp) Potongan Jumlah Potongan (Rp) Jumlah Bersih (Rp) TPP Beban Kerja TPP Kondisi Kerja TPP Kelangkaan Profesi Pemenuhan Basic TPP Tambahan Karena Beban Kerja Jumlah Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Jumlah (Rp) Potongan PPh 21 (Rp) BPJS 1% (Rp) BPJS 4% (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 7 8=(6+7) (9) (10) 11=(9+10) (12) (13) (14) (15) 16=(14+15) (17) 18=(16+17) (19) (20) (21) 22=(19+20+21) 23=(18- 22) 1 2 JUMLAH TOTAL ……….., …………… Mengetahui: Kepala …………………., Pembuat Daftar, ……………………………………….. ………………………………… NIP. NIP. Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) ………………………………. Pangkat/Gol……… NIP. Hkmsetdawktb 0251014 C. FORMAT DAFTAR PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN TPP BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN TEMPAT BERTUGAS Bulan :……….. Tahun ………. No. Nama dan NIP Jabatan Golongan Kelas Jabatan Nominal Pagu TPP (Rp) Total Nominal Pagu TPP (Rp) Presentase Capaian Kinerja (%) Besaran TPP (Rp) BPJS 4% (Rp) Jumlah Kotor (Rp) Potongan Jumlah Potongan (Rp) Jumlah Bersih (Rp) TPP Beban Kerja TPP Kondisi Kerja TPP Tempat BertugasPemenuhan Basic TPP Tambahan Karena Beban Kerja Jumlah Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadira n Jumlah (Rp) Potongan PPh 21 (Rp) BPJS 1% (Rp) BPJS 4% (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(6+7) (9) (10) 11=(8+9+10) (12) (13) (14) (15) 16=(14+15) (17) 18=(16+17) (19) (20) (21) 22=(19+20+21) 23=(18-22) 1 2 JUMLAH TOTAL …….., …………… Mengetahui: Kepala ……………………….., Pembuat Daftar, ……………………………… ………………………………… NIP. NIP. Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) ………………………………. Pangkat/Gol… NIP. Hkmsetdawktb 0251014 D. FORMAT DAFTAR PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN TPP BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA Bulan : …… Tahun ………. No. Nama dan NIP Jabatan Golongan Kelas Jabatan Nominal Pagu TPP (Rp) Total Nominal Pagu TPP (Rp) Presentase Capaian Kinerja (%) Besaran TPP (Rp) BPJS 4% (Rp) Jumlah Kotor (Rp) Potongan Jumlah Potongan (Rp) Jumlah Bersih (Rp) TPP Beban Kerja TPP Kondisi KerjaPemenuhan Basic TPP Tambahan Karena Beban Kerja Jumlah Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Jumlah (Rp) Potongan PPh 21 (Rp) BPJS 1% (Rp) BPJS 4% (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(6+7) (9) 10=(8+9) (11) (12) (13) (14) 15=(13+14) (16) 17=(15+16) (18) (19) (20) 21=(18+19+20) 22=(17-21) 1 2 JUMLAH TOTAL …….., …………… Mengetahui: Kepala …………………………, Pembuat Daftar, ……………………………………….. ………………………………… NIP. NIP. Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) ………………………………. Pangkat/Gol……… NIP. Hkmsetdawktb 0251014 E. FORMAT PERMINTAAN TPP BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ………………………….………. KABUPATEN WAKATOBI Bulan : ……….. Tahun ………. No. Nama dan NIP Jabatan Golongan Kelas Jabatan Nominal Pagu TPP Beban Kerja Presentase Capaian Kinerja (%) Besaran TPP (Rp) BPJS 4% (Rp) Jumlah Kotor (Rp) Potongan Jumlah Potongan (Rp) Jumlah Bersih (Rp) Pemenuhan Basic TPP Tambahan Karena Beban Kerja Jumlah Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Jumlah (Rp) Potongan PPh 21 (Rp) BPJS 1% (Rp) BPJS 4% (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 13=(11+12) (14) 15=(13+14) (16) (17) (18) 19=(16+17+18) 20=(15-19) 1 2 JUMLAH TOTAL …….., …………… Mengetahui: Kepala …………………………., Pembuat Daftar, ……………………………………….. ………………………………… NIP. NIP. Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) ………………………………. Pangkat/Gol … NIP. Hkmsetdawktb 0251014 F. FORMAT PERMINTAAN TPP KONDISI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ………………………….………. KABUPATEN WAKATOBI Bulan : ……….. Tahun ………. No. Nama dan NIP Jabatan Golongan Kelas Jabatan Nominal Pagu TPP Kondisi Kerja Presentase Capaian Kinerja (%) Besaran TPP (Rp) BPJS 4% (Rp) Jumlah Kotor (Rp) Potongan Jumlah Potongan (Rp) Jumlah Bersih (Rp) Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Jumlah (Rp) Potongan PPh 21 (Rp) BPJS 1% (Rp) BPJS 4% (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11=(9+10) (12) 13=(11+12) (14) (15) (16) 17=(14+15+16) 18=(13-17) 1 2 JUMLAH TOTAL …….., …………… Mengetahui: Kepala ………………………., Pembuat Daftar, ……………………………………….. ………………………………… NIP. NIP. Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) ………………………………. Pangkat/Gol……… NIP. Hkmsetdawktb 0251014 G. FORMAT PERMINTAAN TPP TEMPAT BERTUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ………………………….………. KABUPATEN WAKATOBI Bulan : …………. Tahun …………. No. Nama dan NIP Jabatan Golongan Kelas Jabatan Nominal Pagu TPP Tempat Bertugas Presentase Capaian Kinerja (%) Besaran TPP (Rp) BPJS 4% (Rp) Jumlah Kotor (Rp) Potongan Jumlah Potongan (Rp) Jumlah Bersih (Rp) Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Jumlah (Rp) Potongan PPh 21 (Rp) BPJS % (Rp) BPJS 4% (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11=(9+10) (12) 13=(11+12) (14) (15) (16) 17=(14+15+16) 18=(13-17) 1 2 JUMLAH TOTAL …….., …………… Mengetahui: Kepala ……………………………, Pembuat Daftar, ……………………………………….. ………………………………… NIP. NIP. Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) ………………………………. Pangkat/Gol … NIP. Hkmsetdawktb 0251014 H. FORMAT PERMINTAAN TPP KELANGKAAN PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ………………………….………. KABUPATEN WAKATOBI Bulan : …………. Tahun …………. No. Nama dan NIP Jabatan Golongan Kelas Jabatan Nominal Pagu TPP Kelangkaan Profesi Presentase Capaian Kinerja (%) Besaran TPP (Rp) BPJS 4% (Rp) Jumlah Kotor (Rp) Potongan Jumlah Potongan (Rp) Jumlah Bersih (Rp) Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Jumlah (Rp) Potongan PPh 21 (Rp) BPJS 1% (Rp) BPJS 4% (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11=(9+10) (12) 13=(11+12) (14) (15) (16) 17=(14+15+16) 18=(13-17) 1 2 JUMLAH TOTAL …….., …………… Mengetahui: Kepala ………………………….., Pembuat Daftar, ……………………………………….. ………………………………… NIP. NIP. Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) ………………………………. Pangkat/Gol … NIP. Hkmsetdawktb 0251014 I. FORMAT REKAPITULASI PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TPP) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA ………………………… KABUPATEN WAKATOBI Bulan : …………… Tahun ……………. No. Uraian/Jenis TPP Nominal Pagu TPP (Rp) Besaran TPP (Rp) BPJS 4% (Rp) Jumlah Kotor (Rp) Potongan Jumlah Potongan (Rp) Jumlah Bersih (Rp)Kinerja Aktivitas Kinerja Kehadiran Jumlah (Rp) Potongan PPh 21 (Rp) BPJS 1% (Rp) BPJS 4% (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) 6=(4+5) (7) 8=(6+7) (9) (10) (11) 12=(9+10+11) 13=(8-12) 1 2 3 JUMLAH TOTAL …….., …………… Mengetahui: Kepala ……………………, Pembuat Daftar, ……………………………… ………………………………… NIP. NIP. Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) ………………………………. Pangkat/Gol……… NIP. BUPATI WAKATOBI, ttd/cap HALIANA Hkmsetdawktb 0251014 Materai Rp 10.000,- LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI KOP SURAT PERANGKAT DAERAH SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Pada hari ini ....... tanggal ....... bulan ....... tahun ………. selaku pejabat yang bertanggungjawab mengesahkan Daftar Perhitungan Uang TPP untuk bulan ............. tahun ............... : Nama : .................................................... NIP : .................................................... Jabatan : .................................................... Instansi : .................................................... Dengan ini menerangkan bahwa Daftar Perhitungan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan adalah benar adanya, sesuai dengan realisasi penghitungan prestasi kerja proses dan output kegiatan sesuai kontrak kinerja dan prestasi kinerja kehadiran kerja berdasarkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ….. Tahun 202… tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 202…. Jika terjadi kesalahan dalam daftar dan perhitungannya, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul akibat terjadinya kesalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Wangi-Wangi, .................... 202.... Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Penanggungjawab, Ttd/Stempel (Nama).................................. NIP. ...................................... BUPATI WAKATOBI, ttd/cap HALIANA

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…