Perbup ini menjabarkan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 beserta rinciannya.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi,dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); HkRmsetdawktb 0251019 -2 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimanatelah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan, Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Hkmsetdawktb 0251019
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:a. Pendapatan:1. Pendapatan Asli Daerah:a) Pendapatan Pajak Daerah b) Pendapatan Retribusi c) Pendapatan Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp54.803.457 .590,00 Rpl0.172.930.042,00Rpl.242.362.950,00Rp19.330.807.614,00RD24.057.356.984,00 2. Pendapatan Transfer:a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya c) Transfer Antar Daerah 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan b. Belanja:1 . Belanja Operasi:a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa c) Belanja Bunga d) Belanja Subsidi e) Belanja Hibah Hkmsetdawktb 0251019 Rp728.576.082.434,00Rp67 .810.533.000,00RD22,007.768.727,00Rp333.139.332.840,00Rp242.650.518.313,00Rp0,00Rpl .500.000.000,00Rp39.745. l 79.000,00 Rp818.394.384.161,00RD5.569.946.145,00Rp878.767.787.896,00 f) Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Modal:a) Belanja Tanah b) Belanja Peralatan dan Mesin c) Belanja Gedung dan Bangunan d) Belanja Jalan, Jaringan dan lrigasi e) Belanja Aset Tetap Lainnya f) Belanja Aset Lainnya 3. Belanja Tidak Terduga:Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer:1. Belanja Bagi Hasil: a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaPemerintahan Desa b) Belanja Bagi Hasil Retribusi DaerahKabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporanrealisasi anggaran.
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Hkmsetdawktb 0251019 -7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam SeritaDaerah Kabupaten Wakatobi. Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tangga1 Z7- g- 2025 BUPA[I WAKATOBI, Diundangkan di Wangi-Wangipada tangga1 27-8- 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR { Hkmsetdawktb 0251019
Membuka PDF…