DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Kemasan. UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan sebagai Kelas A. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Kemasan pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Wakatobi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); SALINAN Hkmsetdawktb 0251022
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
10.Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 74); Hkmsetdawktb 0251022 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH KEMASAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
7.Rumah Kemasan adalah tempat yang dijadikan sebagai pusat kegiatan pengemasan produk, yang menyediakan fasilitas fisik dan non fisik, yang memiliki kapasitas segala bentuk pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan pengemasan.
8.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Kemasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Kemasan. Hkmsetdawktb 0251022

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan Kelas A.
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPTD Rumah Kemasan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Rumah Kemasan terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.sub bagian tata usaha; dan
3. c.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

UPTD Rumah Kemasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana kerja UPTD; Hkmsetdawktb 0251022
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD;
c.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis UPTD;
d.pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD; dan
e.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD.

Pasal 8

(1)Sub bagian tata usaha melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD.
(2)Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.penyusunan rencana kegiatan UPTD;
3. c.penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
4. d.penatausahaan kepegawaian;
5. e.pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
6. f.pengelolaan barang milik daerah pada UPTD;
7. g.pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan UPTD;
8. h.pengelolaan data dan sistem informasi;
9. i.penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD;
10. j.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja sub bagian tata usaha; dan
11. k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Jumlah tenaga fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hkmsetdawktb 0251022

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan UPTD sesuai dengan tugas masing- masing.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…