DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi. UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah diklasifikasikan sebagai UPTD Tipe A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Hkmsetdawktb 0251023 • Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
8.Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI. • Hkmsetdawktb 0251023 •

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
6.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
8.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
9.Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.

(1)UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah UPTD Tipe A. Hkmsetdawktb 0251023 -4 •
(2)Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(1)UPTD berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional meliputi: 1 . Divisi Sentra lndustri Kerajinan Anyaman; dan
  1. 2.Divisi Sentra Industri Kerajinan Logam.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang industri kecil dan menengah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program/kegiatan operasional teknis UPTD sesuai prosedur untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
2. b.perumusan program/kegiatan operasional teknis UPTD berdasarkan program yang telah disusun untuk kelancaran pelaksanaan tugas; • Hkmsetdawktb 0251023 •
3. c.pengoordinasian kegiatan operasional teknis UPTD bersama instansi terkait untuk tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
4. d.pelaksanaan, pembinaan dan penataan kegiatan UPTD melalui pertemuan untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. e.pelaksanaan pengawasan kegiatan UPTD sesuai prosedur untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
6. f.pelaksanaan penyuluhan/pelatihan proses produk IKM untuk terwujudnya basil produksi yang optimal;
7. g.penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan pelaporan UPTD;
8. h.pelaporan basil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
  1. 1.penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tugas yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

( 1 ) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan Sentra IKM.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program dan kegiatan UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
2. b.pengoordinasian kegiatan Sentra !KM dengan instansi terkait melalui pertemuan untuk mensinkronkan kegiatan;
3. c.pelaksanaan pembinaan terhadap pelayanan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional melalui pertemuan dan memberi arahan untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
4. d.pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dan bahan evaluasi;
5. e.penyelengaraan kaji ulang sistem manajemen mutu lndustri kecil dan menengah sesuai prosedur ketentuan yang berlaku untuk meningkatan mutu sentra !KM; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program, surat menyurat, mengelola administrasi keuangan, Hkmsetdawktb 0251023 • kepegawaian, sarana prasarana, kearsipan, dan rumah tangga, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup UPTD.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan perencanaan program/kegiatan dibidang ketatausahaan UPTD sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan administrasi surat menyurat UPTD sesuai prosedur untuk tertibnya administrasi;
3. c.penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan UPTD sesuai dengan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
4. d.penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD sesuai prosedur untuk bahan kegiatan selanjutnya;
5. e.pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD untuk tertibnya pengelolaan sarana dan prasarana;
6. f.penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(3)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya. • Hkmsetdawktb 0251023 •
(2)Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Fungsional, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 7 angkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Fungsional, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Fungsional, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan masing-masing dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(6)Dalam menyampaikan laporan masing-masing tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan kerja kepada atasan, perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 1 1 Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B AB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

(1)Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kepala UPTD, merupakan jabatan Strutural Eselon IV /a atau jabatan pengawas.
(3)Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1)Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. • Hkmsetdawktb 0251023 -8 •
(2)Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVll PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi. Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 29- J9-2025 Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 29 - J0- 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, NADAR BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 2$ • Hkmsetdawktb 0251023 • LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DIN AS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI I KEPALA UPTD I • I KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA I ' •RAINDUSTRI DIVISI SENTRA INDUSTRI ANYAMAN KERAJINAN LOGAM l l KJABATAN KELOMPOK JABATAN SIONAL FUNGSIONAL KELOMPO FUNG DIVISI SENT KERAJINAN BUPA I WAKATOBI, • Hkmsetdawktb 0251023 •

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…