Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
6.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
8.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
9.Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi. Bagian Kedua Klasifikasi Pasal 3
(1)UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah UPTD Tipe A.
Hkmsetdawktb 0251023 -4 •
(2)Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4
(1)UPTD berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
Bagian Kedua Susunan Organisasi