DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III KECURANGAN, BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN, BAB V LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN, BAB VI PERILAKU ANTI KECURANGAN, BAB VII SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN, BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB IX SANKSI, BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, diperlukan adanya pengendalian atas kecurangan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian Daerah atau negara;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mengatur pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu disusun pedoman teknis pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENGENDALIANKECURANGANDI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH TENTANG PERATURANBUPATIWAKATOBI NOMOR a.; TAHUN2025 BUPATIWAKATOBI PROVINS!SULAWESITENGGARA • Hkmsetdawktb 0251025 "

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
6.Sistem Penegendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
7.Kecurangan atau fraud adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
8.Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana koru psi. SABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGANDI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); • Hkmsetdawktb 0251025

Pasal 5

Kategori Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu:

a.Kecurangan laporan keuangan, yaitu Kecurangan yang dilakukan

Pasal 4

Faktor penyebab sesorang melakukan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu:

a.motivasi, merupakan faktor pendorongan yang bisa menyebabkan terjadinya Kecurangan;
b.rasionalisasi, merupakan pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas Kecurangan yang dilakukan; dan
c.peluang timbul ketika terjadi kelemahan dalam pengendalian.

Pasal 3

Kecurangan:sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai 3 (tiga)unsur penting, yaitu:

a.perbuatan tidak jujur;
b.niat atau kesengajaan; dan
c.keuntungan yang merugikan orang lain.

BAB III

KECURANGAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Kecurangan;
b.Strategi Pengendalian Kecurangan;
c.Lingkungan Pengendalian Kecurangan;
d.Perilaku Anti Kecurangan;
e.Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
f.Pembinaan dan Pengawasan; dan
g.Sanksi.
1. 10.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko terse but terjadi.
2. 11.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
3. 12.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat Daerah. • Hkmsetdawktb 0251025

BAB II

STRATEGIPENGENDALIANKECURANGAN • Hkmsetdawktb 0251025

Pasal 7

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan Strategi Pengendalian Kecurangan yang meliputi keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
(2)Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.pemberian contoh tindakan atau perilaku dari pimpinan kepada pegawai di lingkungan kerjanya;
2. b.mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua perangkat Daerah;
3. c.menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan Kecurangan sehingga membuat jera;
4. d.mempersulit gerak langkah Pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
5. e.mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
6. f.melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada Pelaku.
(3)Prinsip dalam pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.penyusunan kebijakan pencegahan kecurangan;
2. b.pengembangan budaya pencegahan kecurangan:
  1. 1.membangun budaya integritas, nilai, etika, dan standar perilaku;
  2. 2.memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 6

Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga)strategi, yaitu:

a.pencegahan;
b.deteksi; dan
c.respon.
b.penyalahgunaan aset, yaitu penyalahgunaan aset yang dapat digolongkan ke dalam Kecurangan kas dan Kecurangan atas persediaan dan asset lainnya serta pengeluaran dalam biaya secara curang.
c.korupsi, yaitu benturan kepentingan, penyuapan, pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselebung dari penyuapan, pemerasan. • Hkmsetdawktb 0251025

BAB IV

PERILAKUANTIKECURANGAN

Pasal 10

( 1) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:

a.kebijakan anti Kecurangan;
b.standar perilaku dan disiplin;
c.penilaian risiko Kecurangan;
d.manajemen sumber daya manusia;
e.manajemen pihak ketiga;
f.Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
g.portal pengaduan dan konsultasi aparatur dan masyarakat (portal pakar);
h.whistleblowing system dan perlindungan pelapor;

Pasal 9

(1)Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan Strategi Pengendalian Kecurangan yang meliputi keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang, atau telah terjadi.
(2)Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.menilai respon manajemen terhadap risiko dalam kaitannya dengan pengendalian yang berkenaan dengan pengamanan aset, rehabilitas informasi, dan juga teknologi informasi yang dipergunakan.

Pasal 8

(1)Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan Strategi Pengendalian Kecurangan yang meliputi keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, serta menentukan keberadaan. dan keterjadian Kecurangan.
(2)Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.membangun komitmen seluruh perangkat Daerah dalam mengelola risiko Kecurangan;
2. b.melakukan identifikasi dan penilaian risiko Kecurangan;
3. c.menetapkan rencana pengendalian risiko Kecurangan;
4. d.mengomunikasikan potensi Kecurangan yang telah teridentifikasi;
5. e.melaksanakan tindakan korektif dalam menangani Kecurangan dengan cepat dan tepat; dan
6. f.melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala.
  1. 3.menciptakan lingkungan kerja yang positif. • Hkmsetdawktb 0251025

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…