DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dimiliki pemerintah, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilakukan penggabungan dengan urusan pemerintahan yang serumpun, yaitu dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah. Nomenklatur perangkat daerah hasil penggabungan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub bagian Program, Keuangan, dan Perlengkapan; 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional. c. Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; d. Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; e. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi: 1. Seksi Pertanahan; dan 2. Kelompok Jabatan Fungsional. g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan tuntutan kebutuhan unit kerja untuk mewadahi pembinaan sub urusan jasa konstruksi, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi perlu diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perkembangan regulasi yang ada;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Hkmsetdawktb 0251030 -2 • Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); • Hkmsetdawktb 0251030 • Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS UMUM DAN PENATAAN RUANG WAKATOBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM SUSUNAN PEKERJAAN KABUPATEN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki pemerintah, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilakukan penggabungan dengan urusan pemerintahan yang serumpun, yaitu dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah. • Hkmsetdawktb 0251030 •

Pasal 4

Nomenklatur perangkat daerah hasil penggabungan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.

Pasal 5

(1)Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan atas tipe B.
(2)Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
(3)Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi: 1 . Sub bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan;
  1. 2.Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Hkmsetdawktb 0251030 -5
4. d.Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
5. e.Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
6. f.Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi:
  1. 1.SeksiPertanahan;dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. d.penyelenggaraan kinerja dan umum, penataan ruang dan kewenangan daerah;
5. e.pembinaan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. f.pelaksanaan administrasi Dinas; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Hkmsetdawktb 0251030 pelayanan bidang pekerjaan pertanahan yang menjadi -6 •
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menetapkan perencanaan kinerja dan anggaran di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
3. c.mengoordinasikan penyelenggaraan kinerja dan anggaran di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. d.mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
5. e.mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, perencanaan, pelaporan dan pelayanan internal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja Dinas;
6. f.mengoordinasikan menelaah peraturan perundang undangan di bidang bina marga, bidang cipta karya, tata bangunan, sumber daya air, bidang penataan ruang dan pertanahan, dan bidang bina jasa konstruksi;
7. g.mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan, dan pemberian izin terhadap urusan yang menyangkut bidang bina marga, bidang cipta karya, tata bangunan, sumber daya air, bidang penataan ruang dan pertanahan, dan bidang bina jasa konstruksi sesuai dengan pedoman yang berlaku guna peningkatan kualitas kerja;
8. h.mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian teknis bidang bina marga, bidang cipta karya, tata bangunan, sumber daya air, bidang penataan ruang dan pertanahan, dan bidang bina jasa konstruksi sesuai dengan pedoman yang berlaku agar kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
  1. 1.melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; Hkmsetdawktb 0251030 -7 • j . merumuskan laporan di bidang pekerjaan um um, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
9. k.membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; I. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
10. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Pasal 10

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah dan perlengkapan rumah tangga di lingkungan Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis Sekretariat;
2. b.pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. c.pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
4. d.pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
5. e.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
6. f.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Hkmsetdawktb 0251030 -8 • Pasal 1 1
(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.merumuskan kebijakan teknis Sekretariat meliputi umum, keuangan dan perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
2. b.menyusun perencanaan dan penetapan kinerja Sekretariat meliputi umum, keuangan dan perencanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan kinerja Sekretariat meliputi umum, keuangan dan perencanaan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
4. d.mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
5. e.mengoordinasikan penyusunan perencanaan kinerja Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dokumen perencanaan;
6. f.mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku agar terwujud akuntabilitas kinerja;
7. g.mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi keuangan;
8. h.mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan administrasi barang inventaris sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris;
9. i.mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan internal sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta pelayanan prima dan tertib administrasi pelayanan; Hkmsetdawktb 0251030 -9
10. j.mengoordinasikan pemenuhan dokumen pelaksanaan program Pemerintah dan/atau penilaian dan/atau evaluasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi;
11. k.melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  1. 1.memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada atasan secara langsung baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
12. m.menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. n.membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
14. o.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…