DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp659.997.269.052,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp701.147.002.383,00 (tujuh ratus satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasionalpelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobidan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Hkmsetdawktb 0251031Mengingat • -2 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); • 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025Nomor 727); 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenWakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah KabupatenWakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Hkmsetdawktb 0251031 • -3

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakiMnrakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikInsdonesia Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerahyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada PemerintahDaerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenanganmenyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 9. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahunanggaran yang bersangkutan.

10.Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah hak perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. 1 1. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misiSatuan Kerja Perangkat Daerah. Hkmsetdawktb 0251031 •
12.Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakanpengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semuajenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam bentuk barang dan jasa.
13.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.14. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp659.997.269.052,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar semblan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan rib lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp59.574.348.737,00 (Zima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuhrupiah), yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; Hkmsetdawktb 0251031 • -5 c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.169.579.713,00 (lima belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.741.910.400,00 (dua miliar tujuh ratus empat puZuh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah). •
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesarRp 19. 570. 527. 935, 00 ( sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembiZan ratus tiga puluh lima rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp22.092.330.689,00 (dua puluh dua miZiar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp 15.169. 579. 713, 00 ( Zima be las miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari: a. Pajak Reklame; b. Pajak Air Tanah; c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; d. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2); e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Hkmsetdawktb 0251031 • -6
(2)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.109.614,00 (sembilanpuluh delapan juta seratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).
(3)Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah).
(4)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar RpSl 7.264.668,00 (lima ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enampuluh delapan rupiah). •
(5)Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakansebesar Rp 1.

809.182 .418, 00 (satu miliar delapan ratus sembilan juta seratus delapan puluh dua rib empat ratus delapan belas rupiah).

(6)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakansebesar Rp93.003.900,00 (sembilanpuluh tigajuta tiga ribu sembilan ratus rupiah).
(7)Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp9. 184.401.266,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
(8)Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g direncanakan sebesar Rpl.590.701.457,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus satu rib empat ratus limapuluh tujuh rupiah)
(9)Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesarRpl.867.916.390,00 (sat miliar delapan ratus enam puluh tujuhjuta sembilan rats enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

Pasal 6

(1)Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

ayat

(1)huruf b direncanakan sebesar Rp2.741.910.400,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari:a. Retribusi Jasa Umum; Hkmsetdawktb 0251031 b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp433.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.275.310.400,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh Zima juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah). •
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf cdirencanakan sebesar Rp19.570.527.935,00 (sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta Zima ratus duapuluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
(2)(dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.570.527.935,00 (sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluhjuta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

ayat

(1)huruf d • direncanakan sebesar Rp22. 092. 330. 689, 00 ( dua puluh dua miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari: a. basil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; Hkmsetdawktb 0251031 • -8 c. jasa giro; d. pendapatan bunga; e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. pendapatan dari pengembalian; i. pendapatan BLVD; J. pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah;
(2)Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp23.863.025,00 (duapuluh tigajuta delapan ratus enampuluh tiga ribu dua puluh lima rupiah).
(3)Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp500.613.650,00 (lima ratus juta enam ratus ratus tiga belas ribu enam ratus limapuluh rupiah).
(4)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.872.692.456,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). ( 5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp 148 .441. 454,00 ( seratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat rats lima puluh empat rupiah).
(6)Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakansebesar Rp2.357.754.740,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuhjuta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) .
(7)Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesarRp105.184.219,00 (seratus lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah). Hkmsetdawktb 0251031 • -9
(8)Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g direncanakan sebesar Rp144.388.723,00 (seratus empat puZuh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuuh ratus dua puluh tiga rupiah).
(9)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufh direncanakan sebesar Rp1.219.172.986,00(satu miliar dua ratus sembiZan beZas juta seratus tujuh puluh dua ribu sembiZan ratus deZapan puZuh enam rupiah).
(10)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi direncanakan sebesar Rpl4.677.584.236,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puZuh enam rupiah).

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…