DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); b. Bupati dan Wakil Bupati; c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS yang: a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; dan d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Pejabat Negara Adalah Bupati, Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Hkmsetdawktb 0251004 -3
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
10.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. d.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK}.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir;
9. j.fungsional terampil;
10. k.fungsional pemula; dan I. pelaksana. Hkmsetdawktb 0251004 -4
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang sedang cuti di tuar tanggungan negara;
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di tuar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan ketuarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumutasi dari uang representasi, tunjangan ketuarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas secara proporsional sesuai butan bekerja yang mengacu pada besaran penghasitan 1 (satu) butan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) butan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) butan katender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga betas.
(4)Dalam hal penghasilan 1 (satu) butan pada 2 (dua) butan sebelum butan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) betum dibayarkan sebesar penghasitan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasitan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(5)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS metiputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan ketuarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum; Hkmsetdawktb 0251004 -5

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Hkmsetdawktb 0251004 -6 BABV

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi. Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal I4 -, - 2025 BUPATI AKATOBI, 4 .,L _ Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 1A - 3 - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, NADAR BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 4 Hkmsetdawktb 0251004

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…