DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah: a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya; b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; d. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat; e. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Desa; f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi; dan g. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan di tingkat Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa; Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 ten tang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Hkmsetdawktb 0251008 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. Hkmsetdawktb 0251008 -3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 1 1. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
12.Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
13.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung Hkmsetdawktb 0251008 -4 seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

a.meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
b.meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
c.meningkatkan pemerataan pembangunan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan masyarakat desa;
d.mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
e.meningkatkan kemandirian desa;
f.menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomis; dan
g.meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan di tingkat desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

a.pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
b.seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali; dan HkRmsetdawktb 0251008 kesejahteraan, berusaha bagi -5
d.Seluruh kegiatan yang didanai dilaksanakan dan dievaluasi secara seluruh unsur masyarakat di desa. oleh ADD, direncanakan, terbuka dengan melibatkan

BAB III

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

( 1 ) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(3)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan b.jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 6

Jumlah ADD tercantum dalam APBD Kabupaten Wakatobi setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

(1)Cara perhitungan penetapan besaran ADD adalah sebagai berikut: ADDX = ADD Merata + ADD Proporsional ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa ADD Merata = 90% (sembilan puluh per seratus) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang dibagi kepada seluruh Desa dengan jumlah yang sama dan merata. ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh per seratus) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang diterima oleh desa dan ditentukan berdasarkan perkalian jumlah total koefisien variabel dari suatu desa dengan total ADD Proporsional.
(2)Penentuan besaran variabel berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis. Hkm.setdawktb 0251008
(3)Pengalokasian ADD setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung dengan bobot:
1. a.25% (dua puluh lima per seratus) untukjumlah Penduduk Desa;
2. b.35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka Kemiskinan Desa;
3. c.10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;
4. d.30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
(4)Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Wakatobi dihitung dengan cara: ADDX = ADDMX + ADDPX ADD P X = ADDP ((0,25 Zl) +(0,35 Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 Z4)) Keterangan : ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa ADDMX = Alokasi Dana Desa Merata untuk setian Desa ADDPX = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten Wakatobi Zl = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

Pasal 8

(1)Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan besaran ADD dan rincian ADD untuk masing-masing desa.
(2)Besaran ADD untuk masing-masing desa setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 9

(1)Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
1. a.tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. b.tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
3. c.tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus). Hkmsetdawktb 0251008 -7
(2)Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan soft copy Dokumen APBDesa dan DPA yang telah ditetapkan.
(3)Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya.
(4)Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap II dan realisasi pajak bumi dan bangunan.
(5)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
(6)Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata per seratus capaian output dari seluruh kegiatan.
(7)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
(8)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Semester sebelumnya.
(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Semester sebelumnya.
(3)Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
(4)SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa (disederhanakan).
(5)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah adanya laporan secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani ADD. Hkmsetdawktb 0251008 B AB V PROPORSI DAN JENIS PENGGUNAAN ADD Pasal 1 1 ( 1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dari APBDesa yang bersumber dari ADD.
(2)Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
1. a.besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
2. b.besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
3. c.besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
(3)Dalam ha! ADD tidak mencukupi untuk mendanai pengahsilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…