DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3: (1) Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa berpedoman pada rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 4: Alokasi anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh jenis pajak dan retribusi daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa; Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 ten tang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Hkmsetdawktb 0251009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ; 1 0. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 1 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Hkmsetdawktb 0251009 Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. HkRmsetdawktb 0251009
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 1 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menghitung Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian cara perhitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Wakatobi.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 3

(1)Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBD.
(2)Penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa berpedoman pada rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

Alokasi anggaran Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk semua jenis pajak dan retribusi daerah. Hkmsetdawktb 0251009 -5

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

(1)Tata cara penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
(2)Pengalokasian bagian dari dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
2. b.40% (empat puluh per seratus) dibagi kepada Desa secara proporsional.

Pasal 6

(1)Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah berdasarkan indikator prosentase realisasi pajak dan retribusi per desa terhadap total realisasi setoran pokok pajak bumi dan bangunan se-Kabupaten Wakatobi.
(2)Pembagian dan tata cara pengalokasian ditetapkan dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut: BHPRD = RPR x 10% ABHPRM = BHPRx60% Jumlah Desa ABHPRMP = RPR per Desa X (40%) RPR Desa Keterangan: BHPRD = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa RPR = Realisasi Pajak dan Retribusi ABHPRM = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata ABHPRMP = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional Merata BABV PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa oleh Bendahara Umum Daerah.
(2)Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing masing desa setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Hkmsetdawktb 0251009

Pasal 8

(1)Penerimaan desa yang berasal dari bagi basil pajak dan retribusi daerah harus dimasukan dalam APBDesa masing-masing Desa sebagai sumber pendapatan desa.
(2)Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi. Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 28 - 4 - 2025 BUPA I WAKATOBI, Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 28 - A - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR Hkmsetdawktb 0251009

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…