DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu yang dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan daerah agar tepat guna dan berhasil guna maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturab Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 6 Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 6);
16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran 7 Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang 8 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 168);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23.Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
24.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
25.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025; 9
26.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 6); 10 Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
2.Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/398/2025 tanggal 19 Maret tentang Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 56) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.340.299.383.047,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan 11
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp2.006.547.326.000,00 (dua triliun enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), berupa:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.901.900.326.000,00 (satu triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.647.000.000,00 (seratus empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

3.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.647.000.000,00 (seratus empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
(2)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp104.647.000.000,00 (seratus empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah). 12

4.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.440.271.103.322,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), berupa:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 5.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat

(11), ayat (12), ayat (15), dan ayat (17) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.914.166.705.975,00 (satu triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), berupa:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.367.206.264.830,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah ).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp505.139.089.345,00 (lima ratus lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). 13
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.650.351.800,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah).
(7)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp116.371.468.239,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), berupa:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja aset lainnya.
(8)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.518.300.000,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
(9)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp63.040.267.433,00 (enam puluh tiga miliar empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
(10)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)huruf c direncanakan sebesar Rp22.163.577.436,00 (dua puluh dua miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
(11)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bagaimana dimaksud pada ayat
(7)huruf d direncanakan Rp26.867.850.260,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
(12)Belanja Modal dan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)huruf e direncanakan sebesar Rp2.776.473.110,00 (dua miliar tujuh 14 ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah).
(13)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(14)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp24.459.816.568,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
(15)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp385.273.112.540,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah), berupa:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(16)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp13.714.531.240,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).
(17)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp371.558.581.300,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milir lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

6.Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat

(11), ayat (14), ayat (19), dan ayat (20) diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.367.206.264.830,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), berupa:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD; 15
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH;
5. e.belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH; dan
6. f.belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp846.398.182.060,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu enam puluh rupiah).
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.121.036.143,00 (empat ratus enam belas miliar seratus dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
(4)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.498.110.450,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.033.430.328,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
(6)Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
(7)Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.303.505.849,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
(8)Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp505.139.089.345,00 (lima ratus lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), berupa:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas; 16
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan Jasa BOSP;
7. g.belanja barang dan Jasa BLUD;
8. h.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas;
9. i.belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD; dan
10. j.belanja barang dan jasa BOSP-Kesetaraan.
(9)Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp88.916.291.429,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
(10)Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp176.753.152.138,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
(11)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp17.069.628.267,00 (tujuh belas miliar enam puluh sembilan juta enam ratu dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
(12)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp15.204.680.493,00 (lima belas miliar dua ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(13)Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp12.245.120.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
(14)Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f direncanakan sebesar Rp78.248.314.320,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
(15)Belanja Barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g direncanakan sebesar Rp94.034.830.236,00 (sembilan puluh empat 17 miliar tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
(16)Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)huruf h direncanakan sebesar Rp22.667.072.462,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
(17)Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) berupa belanja subsidi kepada BUMD.
(18)Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
(19)Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.650.351.800,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), berupa:
1. a.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
2. b.belanja hibah dana BOS; dan
3. c.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
(20)Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp29.055.814.200,00 (dua puluh sembilan miliar lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah).
(21)belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp10.508.720.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
(22)Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp1.085.817.600,00 (satu miliar delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
(23)Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah), berupa: 18
1. a.belanja bantuan sosial kepada individu;
2. b.belanja bantuan sosial kepada keluarga;
3. c.belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan keagamaan dan bidang lainnya).
(24)Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat
(22)huruf a direncanakan sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
(25)Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
(26)Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan keagamaan dan bidang lainnya) pada ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).

7.Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (9), ayat (15), ayat (17), ayat (18), ayat (21), ayat (23), ayat (26), dan ayat (30) diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.518.300.000,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
(2)Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp63.040.267.433,00 (enam puluh tiga miliar empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), berupa:
1. a.belanja modal alat besar;
2. b.belanja modal alat angkutan;
3. c.belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
4. d.belanja modal alat pertanian;
5. e.belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
6. f.belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
7. g.belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
8. h.belanja modal alat laboratorium;
9. i.belanja modal komputer; 19
10. j.belanja modal alat keselamatan kerja;
11. k.belanja modal rambu-rambu;
12. l.belanja modal peralatan olahraga;
13. m.belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
14. n.belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
(3)Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Rp1.295.128.730,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
(4)Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.966.189.200,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
(5)Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp64.693.074,00 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah).
(6)Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp216.879.306,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah).
(7)Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp6.317.579.369,00 (enam miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
(8)Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp872.117.968,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
(9)Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp9.391.721.355,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
(10)Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp6.892.277.470,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). 20
(11)Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp4.690.070.957,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
(12)Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf j direncanakan sebesar Rp36.272.808,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah).
(13)Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp283.493.250,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(14)Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
(15)Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m direncanakan sebesar Rp11.906.500.290,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
(16)Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n direncanakan sebesar Rp17.106.961.656,00 (tujuh belas miliar seratus enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
(17)Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp22.163.577.436,00 (dua puluh dua miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), berupa:
1. a.belanja modal bangunan gedung;
2. b.belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
3. c.belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(18)Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp20.971.045.550,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). 21
(19)Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat
(17)huruf b direncanaka sebesar Rp185.514.570,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
(20)Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp1.007.017.316,00 (satu miliar tujuh juta tujuh belas ribu tiga ratus enam belas rupiah).
(21)Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp26.867.850.260,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah), berupa:
1. a.belanja modal jalan dan jembatan;
2. b.belanja modal bangunan air;
3. c.belanja modal jaringan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD; dan
5. e.belanja modal instalasi.
(22)Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp22.049.455.190,00 (dua puluh dua miliar empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah).
(23)Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp4.526.305.785,00 (empat miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
(24)Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c direncanakan sebesar Rp122.189.285,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)
(25)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat BLUD (21) huruf d direncanakan sebesar Rp129.900.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
(26)Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat BLUD (21) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
(27)Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp2.776.473.110,00 (dua 22 miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah), berupa:
1. a.belanja modal bahan perpustakaan;
2. b.belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
3. c.belanja modal aset tetap lainnya BOSP; dan
4. d.belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
(28)Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp37.080.300,00 (tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).
(29)Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp12.337.420,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
(30)Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(26)huruf c direncanakan sebesar Rp2.663.055.390,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
(31)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(26)huruf d direncanakan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).
(32)Anggaran Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat
(7)huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

8.Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat

(9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (15), ayat (20), ayat (21), ayat (30), ayat
(43)dan ayat (44) diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 846.398.182.060,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu enam puluh rupiah), berupa:
1. a.belanja gaji pokok ASN; 23
2. b.belanja tunjangan keluarga ASN;
3. c.belanja tunjangan jabatan ASN;
4. d.belanja tunjangan fungsional ASN;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum ASN;
6. f.belanja tunjangan beras ASN;
7. g.belanja tunjangan pph/ tunjangan khusus ASN;
8. h.belanja pembulatan gaji ASN;
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
10. j.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
11. k.belanja iuran jaminan kematian ASN;
12. l.belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
13. m.belanja tunjangan khusus.
(2)Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp616.940.403.783,00 (enam ratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.090.669.757,00 (enam puluh miliar sembilan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.454.804.668,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.444.485.077,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.820.911.141,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus empat puluh satu rupiah).
(7)Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.700.386.158,00 (tiga puluh lima miliar tujuh 24 ratus juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
(8)Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.236.840.339,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(9)Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.040.894,00 (dua puluh lima juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
(10)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i direncanakan sebesar Rp43.498.228.400,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
(11)Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.732.270.111,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus sebelas rupiah).
(12)Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf k direncanakan sebesar Rp4.764.996.311,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah).
(13)Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp578.057.345,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
(14)Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp111.088.076,00 (seratus sebelas juta delapan puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah).
(15)Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.121.036.143,00 (empat ratus enam belas miliar seratus dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah), berupa:
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
2. b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; 25
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
4. d.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN dan;
5. e.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
(16)Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp58.515.077.494,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
(17)Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp20.638.760.198,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
(18)Anggaran tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp110.373.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
(19)tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN (15) huruf d direncanakan sebesar Rp71.209.776.844,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
(20)Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf e direncanakan sebesar Rp265.647.048.607,00 (dua ratus enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah).
(21)Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (20) direncanakan Rp265.647.048.607,00 (dua ratus enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah), yang berupa:
1. a.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak Hotel;
2. b.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak restoran; 26
3. c.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak hiburan;
4. d.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak reklame;
5. e.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak penerangan jalan;
6. f.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak parkir;
7. g.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak air tanah;
8. h.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak mineral bukan logam dan batuan;
9. i.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
10. j.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan;
11. k.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parker di tepi jalan umum;
12. l.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah;
13. m.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat kegaitan usaha lainnya;
14. n.belanaja insentif ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
15. o.belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
16. p.belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
17. q.belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
18. r.belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
19. s.belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PPPK;
20. t.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
21. u.belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah; 27
22. v.belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
23. w.belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor (BBNKB).
(22)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp15.225.000,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(23)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak restoran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp43.217.278,00 (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(24)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c direncanakan sebesar Rp7.395.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
(25)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d direncanakan sebesar Rp73.950.000,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
(26)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf e direncanakan sebesar Rp1.303.620.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta enam ratus dua puluh rupiah).
(27)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf f direncanakan sebesar Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(28)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak air tanah dimaksud pada ayat (20) huruf g direncanakan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
(29)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak mineral bukan logam dimaksud pada ayat (20) huruf h direncanakan sebesar Rp52.200.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
(30)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) 28 huruf i direncanakan sebesar Rp926.550.000,00 ( sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
(31)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(20)huruf j direncanakan sebesar Rp543.750.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(32)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parker di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf k direncanakan sebesar Rp17.467.500,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
(33)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf l direncanakan sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
(34)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat kegaitan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf m direncanakan sebesar Rp208.911.360,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
(35)Belanja insentif ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf n direncanakan sebesar Rp45.942.500,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
(36)Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf o direncanakan sebesar Rp184.368.177.400,00 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh delpan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
(37)Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf p direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
(38)Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf q direncanakan sebesar Rp6.687.996.156,00 (enam miliar 29 enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah).
(39)Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf r direncanakan sebesar Rp66.747.315.600,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus rupiah).
(40)Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf s direncanakan sebesar Rp2.170.687.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(41)Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf t direncanakan sebesar Rp90.115.775,00 (sembilan puluh juta seratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
(42)belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf u direncanakan sebesar Rp2.990.538,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
(43)Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksusd pada ayat (20) huruf v direncanakan Rp1.269.112.500,00 ( satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
(44)Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksusd pada ayat (20) huruf w direncanakan Rp561.150.000,00 ( lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

9.Ketentuan Pasal 23 ayat (1), dan ayat (11) diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.033.430.328,00 30 (satu miliar tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), berupa:
1. a.belanja gaji pokok KDH/ WKDH;
2. b.belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH;
3. c.belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH;
4. d.belanja tunjangan beras KDH/ WKDH;
5. e.belanja tunjangan pph/ tunjangan khusus KDH/ WKDH;
6. f.belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH;
7. g.belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH;
8. h.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/ WKDH;
9. i.belanja iuran jaminan kematian KDH/ WKDH;
10. j.belanja insentif bagi KDH / WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
11. k.belanja insentif bagi KDH / WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
(2)Belanja Gaji Pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.375.752,00 (seratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
(3)Belanja Tunjangan Keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(4)Belanja Tunjangan Jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.280.000,00 (seratus juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(5)Belanja Tunjangan Beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah).
(6)Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.700.008,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan rupiah).
(7)Belanja Pembulatan Gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah).
(8)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.411.000,00 (tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah). 31
(9)Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
(10)Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(11)Belanja Insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp728.991.250,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(12)Belanja Insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp56.819.078,00 (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh puluh delapan rupiah).
(13)Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), berupa:
1. a.belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
2. b.belanja dana operasional KDH/WKDH.
(14)Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
(15)Belanja Dana Operasional KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(13)huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(16)Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.303.505.849,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

10.Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (17), ayat (19), ayat (21), dan ayat (29) diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 32

Pasal 24

(1)Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp88.916.291.429,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), berupa:
1. a.belanja barang pakai habis;
2. b.belanja barang tak habis pakai; dan
3. c.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
(2)Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.549.526.149,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp252.165.280,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
(4)Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.600.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah).
(5)Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp176.753.152.138,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), berupa:
1. a.belanja jasa kantor;
2. b.belanja iuran jaminan/ asuransi;
3. c.belanja sewa tanah;
4. d.belanja sewa peralatan dan mesin;
5. e.belanja sewa gedung dan bangunan ;
6. f.belanja sewa aset tetap lainnya;
7. g.belanja jasa konsultansi konstruksi;
8. h.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
9. i.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
10. j.belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemunguan pajak daerah; dan 33
11. k.belanja sewa aset tidak bewujud.
(6)Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp112.024.720.462,00 (seratus dua belas miliar dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
(7)Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp52.724.891.276,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
(8)Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
(9)Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp4.155.213.860,00 (empat miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
(10)Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e direncanakan sebesar Rp439.095.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
(11)Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f direncanakan sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
(12)Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g direncanakan sebesar Rp902.500.000,00 (sembilan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
(13)Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h direncanakan sebesar 1.692.823.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(14)Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i direncanakan sebesar Rp4.524.108.540,00 (empat miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
(15)Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemunguan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j direncanakan sebesar 34 Rp158.750.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
(16)Belanja sewa aset tidak bewujud sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k direncanakan sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
(17)Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat
(8)huruf c direncanakan sebesar Rp17.069.628.267,00 (tujuh belas miliar enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), berupa:
1. a.belanja pemeliharaan tanah;
2. b.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
3. c.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
4. d.belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
(18)Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan Rp91.241.300,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
(19)Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan Rp5.474.187.366,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
(20)Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp5.945.702.073,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh puluh tiga rupiah).
(21)Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d direncanakan sebesar Rp4.847.262.528,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
(22)Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya pada ayat (17) huruf e direncanakan sebesar Rp156.355.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). 35
(23)Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud pada ayat (17) hurug f direncanakan sebesar Rp554.880.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(24)Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp15.204.680.493,00 (lima belas miliar dua ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), berupa belanja perjalanan dinas dalam negeri.
(25)Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(24)direncanakan sebesar Rp15.204.680.493,00 (lima belas miliar dua ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(26)Anggaran Belanja Uang dan/atau untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat
(8)huruf e direncanakan sebesar Rp12.245.120.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), berupa:
1. a.belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
2. b.belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
(27)Belanja Uang yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp12.236.120.000,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
(28)Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(29)Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP pada Pasal 17 ayat (8) huruf f direncanakan Rp78.248.314.320,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), teriri atas:
1. a.Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Regular; dan
2. b.anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja.
(30)Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Regular sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar 36 Rp73.429.858.520,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
(31)Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp4.198.750.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(32)Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Pasal 17 ayat (8) huruf g direncanakan sebesar Rp94.034.830.236,00 (sembilan puluh empat miliar tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
(33)Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada Pasal 17 ayat (8) huruf h direncanakan sebesar Rp22.667.072.462,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
(34)Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) huruf i direncanakan sebesar Rp433.365.500,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
(35)Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) huruf j direncanakan sebesar Rp186.340.300,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).

11.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…