Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah lembaga vital dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, mengemban mandat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas terlihat dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta prestasi nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023. Ruang lingkup operasional Pemkab Wonogiri mencakup aspek regulasi, pelayanan publik yang mudah dan terintegrasi, serta beragam program pembangunan strategis seperti peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program Desa Nyawiji Migunani. Inovasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fokus utama, dibuktikan dengan penghargaan dalam Innovation Government Award (IGA) dan upaya pencegahan korupsi.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sebagai pilar utama pemerintahan daerah di Indonesia, mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal. Prestasi Kabupaten Wonogiri yang meraih peringkat 2 Nasional dan peringkat pertama di Provinsi Jawa Tengah dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023 menegaskan relevansi dan kinerja tinggi lembaga ini.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Wonogiri mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang komprehensif. Dalam aspek regulasi, Pemkab Wonogiri secara aktif mengunggah berbagai dokumen informasi publik yang bersifat terbuka, menunjukkan kepatuhan terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Dari sisi pelayanan, Pemkab berupaya menyediakan layanan yang mudah, murah, dan sederhana, termasuk integrasi aplikasi ke dalam kanal yang mudah diakses masyarakat.
Berbagai intervensi strategis dilakukan oleh Pemkab Wonogiri, termasuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai prioritas utama dan program Desa Nyawiji Migunani yang terus digaungkan. Komitmen terhadap transparansi juga terlihat dari konsistensi meraih predikat informatif dalam monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Pemkab juga aktif dalam pencegahan korupsi melalui penandatanganan Deklarasi dan Pakta Integritas.
Dalam isu nasional, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkontribusi signifikan melalui semangat otonomi daerah, yang menuntut pengembangan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan upaya pencegahan korupsi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat nasional. Keterlibatan aktif dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) turut menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam berbagai konteks, mulai dari akses informasi publik hingga pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan. Keterlibatan dalam ketenagakerjaan melalui Wonogiri Jobfair, pelayanan kesehatan di RSUD, serta urusan pendidikan seperti PPDB, merupakan contoh lain interaksi warga. Partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan proses pemilihan umum juga menjadi bagian penting dari interaksi ini.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pelayanan publik. Dengan berbagai program strategis, inovasi, dan partisipasi aktif dalam isu nasional, Pemkab Wonogiri berperan krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Prestasi yang diraih menegaskan posisi Wonogiri sebagai salah satu kabupaten terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber daya manusia, penyelenggaraan kearsipan, organisasi kearsipan, pengelolaan arsip, layanan kearsipan, pengawasan, kerja sama, peran serta masyarakat, pendanaan, larangan, ketentuan pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 9 Tahun 2016
1. asas, maksud dan tujuan 2. ruang lingkup 3. tertib tata ruang 4. tertib kesehatan 5. tertib kawasan tanpa rokok 6. tertib pengguna jalan dan fasilitas umum 7. tertib kependudukan 8. tertib lingkungan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum, Pelaksanaan Pembentukan, Tempat Kedudukan, Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan dan Anggaran Pasar, Asas, Maksud, Tujuan, Fungsi, Tugas, Usaha, Modal dan Saham, Susunan Organ Perseroan dan Struktur Organisasi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Tata Kelola Perusahaan, Tahun Buku, Rencana Kerja dan Laporan Tahunan, Penetapan dan Pembagian Laba Bersih, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Kerjasama, Peleburan dan Pengambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi, serta Pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPTD, Staf Ahli, Kelurahan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada pendapatan yang bertambah Rp155.597.746.340,- ; Belanja Daerah yang bertambah Rp239.570.054.127,- dan Pembiayaan Daerah yang bertambah Rp85.908.307.787,-.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (3) Pasal 3, perubahan Pasal 4.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Ketentuan angka 8 dan 25 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 36, Ketentuan Pasal 7 diubah, Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, Ketentuan ayat (2) diubah, ayat (3) Pasal 24 dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26 dihapus, Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, Ketentuan dalam Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B dan Pasal 35C, Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B, Ketentuan Pasal 46 diubah, Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 52A dan 52B, Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 53A dan 53B, Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 54A dan Pasal 54B, Ketentuan Pasal 55 diubah, Pasal 56 dihapus, Ketentuan Pasal 58 diubah, Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 58A, Pasal 58B dan Pasal 58C, Pasal 59 diubah, Ketentuan Pasal 62 diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Yang Meliputi a. kewenangan dan tanggungjawab; b. hak Perempuan dan Anak; c. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan; d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak: e. pengelolaan data dan informasi; f. kelembagaan; g. peran serta; h. penghargaan; i. pembinaan dan pengawasan; dan j. pembiayaan;