DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Di Pemerintah Kabupaten Wonogiri Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Jenis Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, Perencanaan, Pengadaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian, Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah guna terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, perlu pemenuhan sumber daya manusia secara kuantitatif dan kualitatif;
b.bahwa belum terdapat peraturan teknis untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dari unsur penyedia jasa lainnya orang perseorangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Penyedia Jasa lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Mengingat Menimbang BUPATIWONOGIRI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEDOMANPENGADAANPENYEDIAJASA LAINNYA ORANGPERSEORANGAN DI PEMERINTAHKABUPATENWONOGIRI TENTANG PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 23 TAJ-JUN 2025 BUPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH I Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor12Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2021 nomor 63) dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2025 nomor 67);
5.Peraturan Daerah Kebupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesaia Tahun 2020 Nomor 1781);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan bukan termasuk dan/ a tau penyedia jasa selain jasa konsultasi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang.
6.Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja
7.Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah kegiatan untuk memperoleh penyedia jasa lainnya orang perseorangan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman, verifikasi data dan dokumen, serta seleksi guna memperoleh penyedia jasa lainnya orang perseorangan yang berkualitas sesuai dengan perencanaan berbasis program dan kegiatan.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak dalam pengambilan keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
9.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung. PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN DI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI. Menetapkan MEMUTUSKAN : 3

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah melakukan perencanaan kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan bersamaan dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. r

BAB III

JENIS PENYEDIAJASA LAINNYAORANGPERSEORANGAN

Pasal 4

(1)Jenis Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan ini terdiri dari:
1. a.tenaga teknis khusus; dan
2. b.tenaga teknis umum.
(2)Tenaga teknis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan penyedia jasa orang perseorangan yang :
1. a.pemah bekerja/ diangkat oleh Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah dan dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan; dan
2. b.memiliki pengalaman kerja sesuai bidangnya di Pemerintah Daerah, melalui proses pengadaan penyediajasa dan mengikatkan diri melalui kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan dan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
(3)Tenaga teknis umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyedia jasa orang perseorangan yang diadakan melalui proses pengadaan penyedia jasa, serta mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan dan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan Penyedia Jasa lainnya Orang Perseorangan. BABil MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pengadaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan untuk belanja jasa lainnya yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah/ Unit Kerja sesuai ketentuan perundang-undangan. 4

Pasal 7

( 1) Setiap Penyedia J asa Lainnya Orang Perseorangan harus memenuhi :

a.persyaratan kualifikasi; dan
b.persyaratan teknis

(2)Persyaratan kualifikasi senagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
2. b.memiliki Kartu Tanda Penduduk;
3. c.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.melampirkan Surat Keterangan Sehat dari dokter; r

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan melalui proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah
(2)Pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan standar harga jasa yang berlaku.
(3)Pendampingan atau layanan konsultasi penyusunan dokumen pemilihan dan pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengadaan barang dan jasa. BABV PENGADAAN
(2)Penyusunan perencanaan kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan, pengelola keuangan daerah, pengawasan, kepegawaian dan pengadaan barang/ jasa.
(3)Perencanaan kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada TimAnggaran Pemerintah Daerah dan harus mendapat persetujuan Bupati. 5 {
1. a.ruang lingkup pekerjaan;
2. b.dasar hukum;
3. c.masa kontrak;
4. d.uraian tugas;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pakaian, peralatan dan perlengkapan kerja;
7. g.penghentian dan pemutusan Surat Perintah Kerja; dan
8. h.keadaan kahar iforce majeure)
(3)Format Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagi.an Ketiga Penandatanganan Kontrak

Pasal 8

(1)Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan telah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja melanjutkan proses kontrak dengan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan melalui penandatanganan Surat Perintah Kerja.
(2)Surat Perintah Kerja sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. e.melampirkan Surat Pernyataan bertanda tangan sebagai berikut :
  1. 1.tidak dalam pengawasan pengadilan dan/ atau sedang menjalani sanksi pidana;
  2. 2.tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/ Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian/ Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/ Perangkat Desa/ pengurus atau anggota parta politik.
  3. 3.tidak terikat kontrak kerja di tempat lain yang mengganggu jam kerja di Pemerintah Daerah;
  4. 4.belum pemah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah; dan
  5. 5.tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
(4)Format Surat Pemyataan sebagaiman dimaksud ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian ti.dak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 6 t

Pasal 11

(1)Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaporan kinerja dilakukan untuk:
1. a.mengkoordinasikan dan memantau PPK dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kerja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan; dan
2. b.mengendalikan jumlah kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan sesuai dengan hasil perencanaan dan penganggaran.
(2)Monitoring dan evaluasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VI

MONITORING,EVALUASIDANPENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan meliputi:
1. a.kedisiplinan;
2. b.kinerja; dan
3. c.hasil pelaksanaan pekerjaan.
(2)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK secara obyektif, adil dan transparan.
(3)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalamjangka waktu 1 (satu) kali kontrak kerja.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…