DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri Yang Meliputi a. modal; b. organ PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda). c. operasional; d. tahun buku dan laporan-laporan; e. penggunaan laba; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan Daerah. (2) PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda) didirikan dengan tujuan: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; d. melaksanakan bank perkreditan rakyat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan. f. aktiva tetap dan inventaris; dan g. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri, perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri;

1.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Daerah Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang BUPATIWONOGIRI DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang BUPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAHK.ABUPATENWONOGIRI NOMOR4 TAHUN2024 TENTANGPERUSAHAANPERSEROANDAERAH BANKPEREKONOMIANRAKYATBANKWONOGIRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 756) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas a tau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 ten tang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 207);

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda).
6.Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
7.Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
8.Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda).
9.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda).
10.Direksi adalah Direksi PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda).
11.Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda).
12.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat se bagai anggota Komisaris dan anggota Direksi.
13.Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain.
14.Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah rencana bisnis yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris.
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah forum, dimana pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAANPERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYATBANK WONOGIRI. MEMUTUSKAN: perbandingan sebagai berikut:

BAB IV

MODAL

Pasal 4

( 1) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda) dengan

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

a.modal;
b.organ PT BPR Bank Wonogiri(Perseroda).
c.operasional;
d.tahun buku dan laporan-laporan;
e.penggunaan laba;
f.aktiva tetap dan inventaris; dan
g.tanggung jawab dan tun tu tan ganti rugi.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

(1)PT BPR Bank Wonogiri(Perseroda)didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan Daerah.
(2)PT BPR Bank Wonogiri(Perseroda)didirikan dengan tujuan:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.melaksanakan bank perkreditan rakyat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan. mengenai PT BPR Bank Wonogiri(Perseroda) dari Direksi/Komisaris dan juga mengambil keputusan untuk PT BPR Bank Wonogiri(Perseroda).
  1. 16.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMDadalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar adalah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan modal inti lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliyar) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS. BABV ORGANPT BPR BANKWONOGIRI(PERSERODA) Umum Pasal 5 ( 1) Organ PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda), terdiri dari :
1. a.RUPS;
2. b.Dewan Komisaris; dan
3. c.Direksi.
(2)Struktur organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Wonogiri {Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
1. a.Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sebagai pemegang saham kendali; dan
2. b.BUMD Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sebesar 1 % (satu persen).
(2)Komposisi penyertaan modal oleh BUMD Pemerintah Daerah/Perumda Air Minum Giri Tirta Sari tidak boleh melebihi dari komposisi setoran modal Pemerintah Daerah, dikecualikan bagi PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda) yang rasio kecukupan modal dibawah 20% (dua puluh persen).
(3)Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.
(4)Modal disetor merupakan bagian kepemilikan PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda) baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Penghitungan setoran modal setiap tahun anggaran yang dipergunakan sebagai komponen pembagi deviden ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Setoran bulan Januari - Juli sebesar = 100%
2. b.Setoran bulan Agustus - Oktober sebesar = 50%
3. c.Setoran bulan Nopember- Desember sebesar = 0%

Pasal 12

(1)RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda).
(2)RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
(3)RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat- lambatnya bulan April tahun berikutnya.

Pasal 11

Ukuran, bentuk dan wama stempel/ cap PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Bentuk dan warna logo PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal 9

Kedudukan, Togas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

(2)Struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unit kerja yang menangani fungsi perkreditan, penghimpun dana, pengawasan, akuntansi, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia dan umum, kepatuhan, manajemen risiko, dan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

Pasal 7

Struktur Organisasi PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Direksi dan dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR Bank Wonogiri ( Perseroda).

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…