DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan Pasal 48 diubah,Ketentuan Pasal 61 diubah, Ketentuan Pasal 99 diubah, Ketentuan Pasal 108 diubah, Di antara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 117A, Ketentuan pasal 131 ayat (11) diubah, Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari SALINAN 2 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 3 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2024 5 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 46); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 46), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
(3)Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen perencanaan berupa data calon penerima.

2.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. 6
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(4)Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Daerah;
2. b.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Daerah;
3. c.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
4. d.peningkatan Penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Daerah;
5. e.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Daerah;
6. f.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagaiakibat langsung dari penyertaan modal Daerah;
7. g.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Daerah.
(5)Bentuk penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
(6)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
(7)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
(8)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. 7
(9)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
(10)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
(11)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah.
(12)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(13)Sebelum penyertaan modal Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), terlebih dahulu dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(14)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(15)Pengelolaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah Daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
(16)Pengelolaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
(17)Pengelolaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(18)Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
(19)Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 8 mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(20)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
(21)Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
(22)Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(21)disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
(23)Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21), Bupati menyusun analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
(24)Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (23) dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah.
(25)Penasihat investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (24) ditetapkan oleh Bupati.
(26)Hasil analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (23) berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

3.Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
(2)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai (pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran. 9
(3)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik dan atau manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
(4)Penerimaan pendapatan retribusi jasa usaha atas pemanfaatan BMD pada SKPD yang tidak terdapat Bendahara Penerimaan maka menjadi bagian dari penerimaan pendapatan pada SKPKD.
(5)Mekanisme pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijelaskan sebagai berikut :
1. a.masyarakat atau pihak ketiga dapat memanfaatkan BMD dalam penguasaan SKPD;
2. b.SKPD yang menguasai BMD memproses permohonan pemanfaatan BMD dari masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. c.SKPD yang memiliki objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan BMD menyampaikan data dan melaporkan pemanfaatan aset daerah kepada SKPKD melalui aplikasi pendapatan Daerah;
4. d.data sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi objek, subjek, waktu, dan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. e.SKPKD menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
6. f.SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan ke SKPD untuk selanjutnya dilakukan pembayaran non tunai oleh wajib retribusi
(6)Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1)Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.
(2)Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 10
(3)Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dan/ atau manual, yang diatur sebagai berikut:
1. a.setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
2. b.pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran Daerah;
3. c.pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
  1. 1.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
  2. 2.menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
  3. 3.menguji ketersediaan dana yang bersangkutan,
5. e.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi;
6. f.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
7. g.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara dan/ atau RKUD;
8. h.Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD;
9. i.dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada Penyedia atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK;
10. j.pembayaran belanja secara sekaligus kepada Penyedia atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat 11 persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK;
11. k.pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunaimelalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu ke rekening PPTK;
12. l.Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu;
13. m.Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK; dan
14. n.PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu.
(4)Pelaksanaan belanja barang/jasa khususnya belanja makanan dan atau minuman melalui market place diatur sebagai berikut:
1. a.PPTK menyiapkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD dan ditetapkan oleh PPKom, kemudian dikirimkan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
2. b.PPTK memastikan ketersediaan anggaran dan anggaran kas untuk rekening belanja barang/jasa;
3. c.dalam hal belanja barang/jasa dilakukan melalui toko daring, para Penyedia melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. d.Penyedia barang/jasa yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan bertanggungjawab atas:
  1. 1.pelaksanaan kontrak;
  2. 2.kualitas barang/jasa;
  3. 3.ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  4. 4.ketepatan waktu penyerahan; dan
  5. 5.ketepatan tempat penyerahan,
5. e.Penyedia yang sudah selesai melaksanakan pekerjaannya melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPKom.
6. f.apabila barang sudah sesuai dengan spesifikasi, PPKom menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan melakukan otorisasi tagihan 12 atau invoice yang selanjutnya disampaikan kepada Bendahara untuk dilakukan pembayaran atas persetujuan PA/KPA.
7. g.belanja makanan dan/atau minuman, dilakukan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10% (sepuluh persen), Pajak Penghasilan (PPh), dan biaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
8. h.belanja makanan dan/atau minuman setelah dipotong PBJT, PPh, dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada hurug g sisanya ditransfer ke Penyedia;
9. i.biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa biaya administrasi toko daring;
10. j.pemungutan PBJT, PPh, dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan secara otomatis oleh penyedia layanan toko daring;
11. k.maksimal 10 hari kerja pada awal bulan berikutnya, toko daring melakukan transfer ke RKUD atas PBJT yang telah dipungut; dan
12. l.SKPD melaporkan belanja makanan dan/atau minuman yang sudah dilaksanakan melalui toko daring kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  1. 5.Di antara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 117A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

(1)PPTK berkewajiban melakukan crosscek dokumen pendukung data pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat 2 (dua) huruf a sebelum melakukan permintaan pembayaran.
(2)Apabila ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka dilakukan pembaruan dokumen pendukung perubahan data pegawai.
(3)Dalam hal dokumen pendukung perubahan data pegawai terlambat diterima oleh PPTK maka akan mengakibatkan terjadinya selisih bayar dengan yang seharusnya diterima dalam bulan berkenaan.
(4)Selisih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa berupa kekurangan bayar dan kelebihan bayar.
(5)Dalam hal terjadi kekurangan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang sudah dibayarkan, maka dapat dimintakan kekurangan bayar lewat 13 pengajuan SPM kekurangan bayar senilai selisih yang seharusnya diterima, sebagaimana disebutkan dalam pasal 117 ayat (3) dan (4).
(6)Dalam hal terjadi kelebihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang sudah dibayarkan, maka kepada pegawai yang menerima kelebihan tersebut harus mengembalikan ke RKUD sebesar selisih dari yang seharusnya diterima.
(7)Mekanisme penyetoran kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebagai berikut:
1. a.Bendahara Pengeluaran menghitung besaran gaji dan tunjangan yang seharusnya diterima;
2. b.Bendahara Pengeluaran menghitung selisih antara gaji dan tunjangan yang sudah diterima dengan gaji dan tunjangan yang seharusnya diterima;
3. c.Bendahara Pengeluaran membuatkan STS sebesar selisih tersebut, dan memberitahukan kepada pegawai yang mengalami kelebihan bayar dan memintanya untuk menyetorkan uang sejumlah yang tertera pada STS ke RKUD; dan
4. d.bukti setor diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pegawai yang bersangkutan.
(8)Bendahara Pengeluaran berkewajiban untuk melakukan penatausahaan atas penyetoran kelebihan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

6.Ketentuan pasal 131 ayat (11) diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

(1)Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD;
2. b.penerimaan danpengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui RKUD;
3. c.dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut;
4. d.pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan; 14
5. e.alokasi anggaran dipindahbukukan dari RKUD ke rekening Dana Cadangan;
6. f.pemindahbukuan dilakukan dengan suratperintah BUD atas persetujuan PPKD.
(2)Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, BUD berkewajiban untuk:
1. a.meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
2. b.menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
3. c.menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
4. d.menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3)Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
(4)Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
(5)Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.
(6)Dana Cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada bank umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
(7)Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga Dana Cadangan sebagai lain-lain PAD yang sah.
(8)Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan sub Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
(9)Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan. 15
(10)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
(11)Penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, yang dilakukan setelah badan usaha menyetorkan deviden yang sudah disahkan oleh rapat umum pemegang saham atas laba bersih tahun sebelumnya.
(12)Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD merupakan pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
(13)Pemindahbukuan atas penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang dilakukan oleh BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:
1. a.Perda tentang penyertaan modal; dan
2. b.bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.
(14)Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
(15)Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(16)Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain:
1. a.Perda tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. b.bukti hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
3. c.nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.
(17)Pembukuan atas pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dilakukan oleh BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
(18)Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus.
(19)Pengalokasian anggaran untuk pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.
(20)Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. 16
(21)Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok Utang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian Utang/obligasi Daerah.
(22)Pembayaran pokok Utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan melalui RKUD.
(23)Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh kuasa BUD pada sisi pengeluaran.
(24)Tata cara pembayaran pokok Utang yang jatuh tempo diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(25)Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(26)Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dan/atau manual.

7.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 46):

a.angka 48 huruf C angka 5 diubah;
b.setelah huruf C ditambahkan huruf D; dan
c.setelah angka 105 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu 106 dan 107; sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 17 Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 14 Juli 2025 BUPATI WONOGIRI Ttd. SETYO SUKARNO Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 14 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Ttd. F.X. PRANATA BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Frc.MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum NIP. 19740519 199903 2 007 18 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. 48.ALUR PEMBAYARAN DAN KELENGKAPAN BERKAS PENCAIRAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN BELANJA PEGAWAI (DOKUMEN SPJ) A. ALUR PEMBAYARAN TRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA B. KELENGKAPAN BERKAS PENCAIRAN BARANG/JASA BERDASARKAN NOMINAL I. PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
a.Dengan Metode E-Purchasing (Katalog Elektronik dan Toko Daring), termasuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai s/d Rp. 10.000.000,- dan dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-, yang sifatnya tidak insidentil/mendesak/mendadak wajib dilakukan melalui Katalog Elektronik atau Toko Daring
1. 1.Kuitansi A2
2. 2.Cetak Informasi paket dalam aplikasi
3. 3.Surat Pesanan/Purchase Order (sebagai bentuk kontrak)
4. 4.Tagihan
5. 5.Copy nomor rekening bank penyedia jika tidak menggunakan Account
6. 6.Copy NPWP penyedia
7. 7.ID Billing
b.Pencatatan Non Tender/SPSE, hanya untuk pengadaan barang/jasa yang sifatnya insidentil/mendesak/mendadak seperti misalnya penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan/acara Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik oleh para pelaku pengadaan dari mulai perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, kontrak hingga serah terima pekerjaan Kelengkapan berkas pencairan dari proses pengadaan barang/jasa pada SKPD Proses pembayaran dengan mekanisme pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa melalui transfer (non tunai) ke rekening penyedia barang/jasa atau Pelaksana Swakelola Dana diterima penyedia barang/jasa atau Pelaksana Swakelola 19 yang insidentil/mendesak/mendadak atau pengadaan lainnya yang sejenis dan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan • Dengan nilai s/d Rp. 10.000.000,-
1. 1.Kuitansi A2
2. 2.Bukti Pembelian/Pembayaran (sebagai bentuk kontrak), yang dapat berupa faktur/bon/invoice/struk/Nota Kontan.
3. 3.Tagihan untuk pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, seperti tagihan pembayaran air, listrik, telepon, BBM, dan lainnya yang sejenis
4. 4.ID Billing
5. 5.Bukti tangkapan layar (screen shoot) / print out yang menunjukkan bahwa proses pengadaan sudah dilakukan/diinput di aplikasi SPSE (Pencatatan Non Tender/SPSE) • Dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
6. 1.Kuitansi A2
7. 2.Kuitansi (sebagai bentuk kontrak)
8. 3.Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah Kab. Wonogiri
9. 4.BA pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh penyedia dan PPKom
10. 5.BA penyerahan hasil pekerjaan dari PPKom kepada PA/KPA
11. 6.Tagihan
12. 7.Copy nomor rekening bank penyedia
13. 8.Copy NPWP penyedia
14. 9.ID Billing
15. 10.Bukti tangkapan layar (screen shoot) / print out yang menunjukkan bahwa proses pengadaan langsung sudah dilakukan secara elektronik di aplikasi SPSE (Pencatatan Non Tender)
c.Dengan nilai s/d Rp. 200.000.000,- (Pekerjaan Kontruksi) Dengan nilai s/d Rp. 100.000.000,- (Jasa Konsultasi) Dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- (Barang/Jasa)
1. 1.Kuitansi A2
2. 2.SPK (sebagai bentuk kontrak) yang ditandatangani oleh PPKom dan Penyedia
3. 3.SMPK = untuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya SPP (Surat Perintah Pengiriman) = untuk pengadaan barang
4. 4.Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah
5. 5.BA pembahasan/persetujuan Tim Teknis bagi Pengadaan Jasa Konsultansi
6. 6.BA pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh penyedia dan PPKom
7. 7.Laporan Kemajuan Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)
8. 8.BA penyerahan hasil pekerjaan dari PPKom kepada PA/KPA
9. 9.BA Pembayaran (jika pembayaran secara termin)
10. 10.Tagihan
11. 11.Jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi
12. 12.Copy nomor rekening bank penyedia
13. 13.Copy NPWP penyedia
14. 14.ID Billing
15. 15.Bukti tangkapan layar (screen shoot) / print out yang menunjukkan bahwa proses pengadaan langsung sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE (Non Tender) 20
d.Dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (Pekerjaan Konstruksi) Dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (Jasa Konsultansi) Dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (Barang/Jasa)
1. 1.Kuitansi A2
2. 2.Surat Perjanjian (sebagai bentuk kontrak) yang ditandatangani oleh PPKom dan Penyedia
3. 3.Addendum kontrak (bila ada)
4. 4.SMPK = untuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya SPP (Surat Perintah Pengiriman) = untuk pengadaan barang
5. 5.Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah
6. 6.BA pembahasan/persetujuan Tim Teknis bagi Pengadaan Jasa Konsultansi
7. 7.Surat Permintaan dari penyedia kepada PPKom untuk serah terima barang/ jasa hasil pekerjaan.
8. 8.BA pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh penyedia dan PPKom
9. 9.Laporan Kemajuan Pekerjaan
10. 10.BA Penyerahan Pertama (PHO)
11. 11.BA penyerahan hasil pekerjaan dari PPKom kepada PA/KPA
12. 12.BA Pembayaran
13. 13.Tagihan
14. 14.Copy Jaminan Pelaksanaan (legalisir lembaga yang menerbitkan)
15. 15.Copy Jaminan pemeliharaan (legalisir lembaga yang menerbitkan)
16. 16.Copy nomor rekening bank penyedia
17. 17.Copy NPWP penyedia
18. 18.ID Billing
19. 19.Bukti tangkapan layar (screen shoot) / print out yang menunjukkan bahwa proses pengadaan sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE (Tender/Tender Cepat/Seleksi/Penunjukkan Langsung)
e.UMK
1. 1.Kuitansi A2
2. 2.SPK atau Surat Perjanjian
3. 3.SMPK = untuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya SPP (Surat Perintah Pengiriman) = untuk pengadaan barang
4. 4.Permohonan UMK dari penyedia yang dilampiri rincian penggunaan UMK
5. 5.BA Pembayaran
6. 6.Copy Jaminan UMK (legalisir lembaga yang menerbitkan)
7. 7.Copy Jaminan pelaksanaan (legalisir lembaga yang menerbitkan)
8. 8.Copy nomor rekening bank penyedia
9. 9.Copy NPWP penyedia
10. 10.ID Billing
11. 11.Bukti tangkapan layar (screen shoot) / print out yang menunjukkan bahwa proses pengadaan sudah dilakukan secara elektronik II. PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA Pengajuan Tahap I
12. 1.Kuitansi A2
13. 2.SK Penetapan Tim Pelaksana/Penyelenggara Swakelola
14. 3.Kontrak Swakelola
15. 4.Surat Kesediaan Pelaksana Swakelola (Tipe IV)
16. 5.Surat Permohonan Pencairan Tahap I
17. 6.Berita Acara Pembayaran
18. 7.RAB 100% 21
19. 8.RAB Tahap I dan Tahap II dan seterusnya
20. 9.Gambar
21. 10.Foto Lokasi 0% dari 3 sudut foto
22. 11.Fotocopy Buku Rekening Pelaksana Swakelola
23. 12.Fotocopy NPWP Pelaksana Swakelola
24. 13.Fotocopy KTP Ketua Pelaksana Swakelola
25. 14.SK Pembentukan Kelompok Masyarakat
26. 15.Bukti tangkapan layar (screen shoot) / print out yang menunjukkan bahwa proses pengadaan melalui swakelola sudah dilakukan/diinput di aplikasi SPSE (Pencatatan Swakelola) Pengajuan Tahap II dan Seterusnya
27. 1.Kuitansi A2
28. 2.BA Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap I (dan seterusnya) yang ditandatangani oleh Tim Pengawas, Pelaksana Swakelola, dan PPKom
29. 3.Laporan kemajuan fisik tahap I (dan seterusnya) yang ditandatangani oleh Tim Pengawas, Pelaksana Swakelola, dan PPKom
30. 4.BA Penyerahan Pekerjaan Tahap I (dan seterusnya) yang ditandatangani oleh PPKom dan PA
31. 5.Surat Permohonan Pencairan Tahap II (dan seterusnya)
32. 6.Berita Acara Pembayaran
33. 7.Foto lokasi 0% dan 40% (dan seterusnya sesuai yang dipersyaratkan), dari 3 sudut foto
34. 8.Fotocopy Kontrak Swakelola
35. 9.Fotocopy SK Tim Pengawas
36. 10.Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK)
37. 11.Fotocopy RAB 100%
38. 12.Fotocopy RAB Tahap I dan Tahap II dan seterusnya
39. 13.Fotocopy Gambar
40. 14.Fotocopy Buku Rekening Pelaksana Swakelola
41. 15.Fotocopy NPWP Pelaksana Swakelola
42. 16.Bukti setor pajak dari pembelian material Tahap I dan seterusnya
43. 17.Bukti tangkapan layar (screen shoot) / print out yang menunjukkan bahwa proses pengadaan melalui swakelola sudah dilakukan/diinput di aplikasi SPSE (Pencatatan Swakelola). Foto Sudut 1 Nama Proyek (misalnya Rabat jalan RT 01 RW 02 . . . . . .) Foto 0% Foto 0 % 22 Foto 40 % Foto 100% Nama Proyek (misalnya Rabat jalan Rt 01 Rw 02 . . . . . .) Foto 0% Foto 40% Foto 100% Foto 40% Foto 100% Foto 0% Foto 40% Foto 100% 23 Foto Sudut 3 Nama Proyek (misalnya Rabat jalan RT 01 RW 02 . . . . . .) Foto 0% Foto 40% Foto 100% C. KELENGKAPAN BERKAS PENCAIRAN BELANJA SELAIN YANG DISEBUT PADA HURUF B
44. 1.Lampiran permintaan pembayaran Gaji dan Tunjangan ( yang penggunaanya disesuaikan sesuai peruntukannya), terdiri dari :
a.SK CPNS;
b.SK PNS;
c.SK kenaikan pangkat;
d.SK jabatan;
e.kenaikan gaji berkala;
f.surat pernyataan pelantikan;
g.surat pernyataan masih menduduki jabatan;
h.surat pernyataan melaksanakan tugas;
i.daftar keluarga (KP4);
j.foto copy surat nikah;
k.foto copy akte kelahiran;
l.surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
m.daftar potongan sewa rumah dinas;
n.surat keterangan masih sekolah/kuliah;
o.surat pindah;
p.surat kematian;
q.SSP atau bukti lain setoran PPh Pasal 21;
r.untuk TPP-ASN, dokumen yang juga perlu dilampirkan :
i.surat pernyataan tanggung jawab; ii. daftar penerimaan TPP-ASN; Foto 0% Foto 40 % Foto 100% 24 iii. daftar rekap per golongan.
1. 2.Pembayaran honorarium Tim/Panitia/Narasumber terdiri dari :
a.Kuitansi A2;
b.Daftar penerimaan honorarium;
c.Surat Keputusan pembentukan tim/panitia/narasumber/atau surat permohonan narasumber dll;
d.Surat Tugas dan/atau sejenisnya;
e.daftar hadir;
f.SSP atau bukti lain setoran PPh Pasal 21.
1. 3.Pembayaran Gaji Non PNS, terdiri dari:
a.kuitansi A2;
b.rekap penerimaan gaji Non PNS;
c.daftar penerimaan gaji Non PNS;
d.SK pengangkatan dan/atau Surat Perjanjian Kerja (untuk pembayaran yang pertama kali);
e.daftar hadir;
f.STS;
g.Lampiran penerimaan ke Bank.
1. 4.Pembayaran uang lembur terdiri dari:
a.kuitansi A2;
b.daftar penerimaan uang lembur;
c.surat perintah lembur;
d.daftar hadir lembur;
e.SSP atau bukti lain setoran PPh Pasal 21.
1. 5.Pembayaran Belanja BBM:
a.kuitansi A2;
b.rekap;
c.print out bukti pembelian BBM dari SPBU atau tanda bukti pengeluaran lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh SPBU atau penjual BBM; dan
d.untuk kegiatan dalam daerah yang memerlukan BBM dilengkapi dengan data dukung berupa: 1) surat perintah tugas; 2) surat perjalanan dinas; dan 3) print out pembelian BBM dari SPBU atau tanda bukti pengeluaran lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh SPBU atau penjual BBM.
1. 6.Pembayaran belanja makan dan minum rapat:
a.kuitansi A2;
b.nota atau tanda bukti pembelian yang sah;
c.undangan rapat;
d.daftar hadir rapat;
e.notulen rapat;
f.SSP atau bukti lain setoran pajak.
1. 7.Pembayaran belanja makan dan minum tamu:
a.kuitansi A2;
b.nota atau tanda bukti pembayaran lain yang sah;
c.memo/dokumen pemberitahuan/konfirmasi tamu/daftar hadir/buku tamu/bukti lainnya;
d.SSP atau bukti lain setoran pajak.
1. 8.Pembayaran belanja makan dan minum pelatihan/kursus:
a.kuitansi A2;
b.nota atau tanda bukti pembelian yang sah;
c.daftar hadir peserta;
d.jadwal pelaksanaan;
e.undangan/surat perintah;
f.SSP atau bukti lain setoran pajak. 25
1. 9.Pembayaran makan minum lembur:
a.kuitansi A2;
b.nota atau bukti pembayaran lain yang sah;
c.daftar hadir lembur;
d.surat perintah lembur.
1. 10.Pembayaran belanja konstribusi diklat/bintek/kursus yang diselenggarakan oleh pihak ketiga:
a.kutansi A2;
b.kuitansi atau bukti pembayaran lain yang sah dari penyelenggara;
c.surat penawaran/undangan dari penyelenggara/bukti lainnya yang sah.
1. 11.pembayaran belanja uang sakudiklat/bintek/ kursus/workshop/ seminar dan sejenisnya:
a.kuitansi A2;
b.Surat Perintah;
c.sertifikat atau bukti kelulusan yang lain;
d.selain yang tidak menerbitkan sertifikat/ bukti kelulusan, dapat menggunakan SPPD;
e.laporan pelaksanaan kegiatan.
1. 12.pembayaran Belanja Perjalanan Dinas:
a.kuitansi A2;
b.daftar penerimaan perjalanan dinas;
c.Surat Perintah Tugas dengan ketentuan: - Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah, ditandatangani oleh Kepala Daerah/pendelegasian kepada Sekretaris Daerah; - Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; - Pejabat Eselon III kebawah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
d.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
e.Undangan (jika sifatnya menghadiri sebuah undangan)/bukti lainnya;
f.bukti transport/tiket asli untuk perjalanan dinas luar Daerah yang menggunakan transportasi umum;
g.bukti penginapan/ bukti lainnya;
h.bukti pembayaran BBM, tol, parkir (apabila ada);
i.Untuk kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang di selenggarakan seperti di hotel, rumah makan, gedung pertemuan, kedai kopi, dan sejenisnya yang memerlukan biaya paket kegiatan rapat/meeting baik yang membayar sendiri maupun yang difasilitasi oleh penyelenggara maka uang harian mengacu pada Perpres No. 53 Tahun 2023;
j.Untuk kegiatan rapat atau pertemuan di dalam kantor penyelenggara seperti Kantor Provinsi, Kantor Kementrian/Lembaga, maupun Pemerintah Daerah Lainnya maka uang harian mengacu pada Perpres No. 53 Tahun 2023;
k.Untuk Eselon II diberikan uang representasi perjalanan dinas dan mengacu pada DPA;
l.Uang harian pengemudi pejabat eselon II untuk kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantordan di luar daerah sama dengan peserta yang mengikuti rapat. Sedangkan untuk pejabat lainnya memperhatikan prinsip efisien ekonomis dan efektif;
m.Untuk pengemudi yang mengantar/menjemput ke bandara/stasiun/terminal dalam rangka mengantar ASN yang akan mengikuti kegiatan maka tidak di berikan uang harian, dengan pertimbangan bahwa uang harian yang diberikan ke pada ASN pelaksana kegiatan pada hari tersebut sudah termasuk uang transport; 26
n.Untuk kegiatan rapat diluar kantor dan di luar daerah yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan diberikan uang harian perjalanan dinas 1(satu) hari sebelum dan/atau 1(satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang di lengkapi dengan dokumen seperti rundown acara/dokumen lainnya dan data dukung perjalanan/tiket/struk BBM/tol/dan bukti pembayaran lainnya sesuai dengan waktu 1(satu) hari sebelum dan/atau 1(satu) hari sesudah;
o.Uang harian untuk poin n mengacu pada indek perjalanan dinas rapat di dalam kantor dan luar daerah.
1. 13.Pembayaran belanja sewa:
a.kuitansi A2;
b.surat perjanjian sewa / kontrak/ bukti lain yang dipersamakan;
c.SSP atau bukti lain setoran pajak.
1. 14.pembayaran belanja langganan jasa (listrik/telepon/air/ internet dan sejenisnya) :
a.kuitansi A2;
b.tagihan atau billing pembayaran/bukti pembayaran lainnya.
1. 15.pembayaran belanja balik nama atau PKB kendaraan bermotor:
a.kuitansi A2;
b.foto Copy BPKB/STNK/bukti pembayaran lainnya.
1. 16.belanja pemeliharaan/service kendaraan dinas dan peralatan kantor:
a.kuitansi A2;
b.nota atau tanda bukti pembayaran lain yang sah;
c.untuk peralatan kantor disertai rincian/keterangan pekerjan perbaikan/service yang dilakukan.
1. 17.Penggantian biaya BPKB yang hilang:
a.Kuitansi A2;
b.Surat keterangan hilang dari kepolisian;
c.Tagihan/nota/bukti pembayaran lainnya. D. BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN PADA MASYARAKAT Bukti pertanggungjawaban untuk belanja barang yang diserahkan pada masyarakat berlaku secara mutatis mutandis terhadap belanja barang secara umum dan ditambah berita acara penyerahan barang kepada penerima. 27
1. 106.SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ( SKRD ) MASA HH-BB-TTTT s/d HH-BB-TTTT TAHUN : TTTT NOMOR KOHIR XXXX NOMOR BILLING XXXX NAMA : __________________________ ALAMAT : __________________________ NPWPD : __________________________ TGL JATUH TEMPO : HH-BB-TTTT 28 KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH (Rp) Rp JUMLAH KESELURUHAN Rp Dengan Huruf : __________________________________________________________ PERHATIAN :
2. 1.Harap penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Jateng, dengan menggunakan ID Billing.
3. 2.Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk jatuh tempo sebelum HH-BB-TTTT dan bunga sebesar 1% per bulan untuk jatuh tempo sesudah HH-BB-TTTT. WONOGIRI, HH Nama Bulan TTTT a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri KEPALA BIDANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN NAMA. (Pangkat/Gol) NIP. ____________________________ 29
4. 107.MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN MELALUI MARKETPLACE KOP PERANGKAT DAERAH MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN MELALUI MARKETPLACE BULAN : OPD: NO. NOMOR REKENING BELANJA REKENING BELANJA LRA REALISASI BELANJA MARKETPLACE SELISIH KET. JUMLAH Mengetahui, Kepala OPD Cap ttd. Nama Pangkat/Gol NIP. *) Nomer dan Rekening belanja pada level Rincian Obyek Belanja BUPATI WONOGIRI Ttd. SETYO SUKARNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Frc.MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum NIP. 19740519 199903 2 007 Wonogiri, Bendahara Pengeluaran Cap ttd Nama Pangkat/Gol NIP.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…