DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi perlu didukung pemberian gaji, tunjangan, dan/atau fasilitas sebagai bentuk kesejahteraan, penghargaan atau prestasi yang ditetapkan berdasarkan suatu sistem yang terstruktur, terbuka, adil, dan layak;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan dan/ atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, perlu menyesuaikan tunjangan perumahan berdasarkan nilai standar satuan harga sewa rumah yang berlaku di wilayah Kabupaten Wonogiri;
c.bahwa besaran tunjangan perumahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 132 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIWONOGIRI, Menimbang TENTANG PERUBAHANATASPERATURANBUPATIWONOGIRI NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANGTUNJANGANPERUMAHAN BAGI PIMPINANDAN ANGGOTADEWANPERWAKJLANRAKYATDAERAH KABUPATENWONOGIRI TAHUN 20253NOMOR PERATURAN BUPATI WONOGIRI BUPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH l 2 Daerah Kabupaten Wonogiri belum memenuhi perkembangan nilai standar satuan harga sewa rumah yang berlaku sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana di.maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai.mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat l 3
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggotan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 163);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengolaan Keuangan Daerah ( Lernbaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
7.Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 132); l 4

(1)Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
1. a.Tunjangan Perumahan Ketua DPRD sebesar Rp.20.150.000,- (dua puluhjuta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. b.Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.15.070.000,- (lima belas belas juta tujuh puluh ribu rupiah);
3. c.Tunjangan Perumahan Anggota DPRD sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 132), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasall PERATURAN SUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI. MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 46); Menetapkan 5 RAH KABUPATENWONOGIRITAHUN2025 NOMOR 3 Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 2 Januari 2025 ~~~ARIS DAERAHKABUPATEN ' Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 2 Januari 2025 ). BU ATIWONOGIRI,,'

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

(2)Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2025.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…