DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025. Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) diubah, Ketentuan Pasal 14 ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (14) diubah, Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (16), ayat (19), dan ayat (20) diubah, Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (17), ayat (18),s ayat (21), ayat (22), dan ayat (26s) diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (38), ayat (41), dan ayat (42) diubah, Ketentuan Pasal 22 ayat (2), dan ayat (11s) diubah, Ketentuan Pasal 23 ayat (1), dan ayat (12) diubah, Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (17), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24), ayat (26), ayat (27), dan ayat (33) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan SALINAN 2 Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu yang dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan daerah agar tepat guna dan berhasil guna maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 3 dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturab Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 5 Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 6
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 6);
16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 7 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita 8 Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 168);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23.Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
24.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
25.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
26.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke 9 Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 56); Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepaan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan; 10 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.334.552.383.047,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp2.000.800.326.000,00 (dua triliun delapan ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), berupa:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah. 11
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.901.900.326.000,00 (satu triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.900.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).

3.Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.901.900.326.000,00 (satu triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.dana desa;
2. b.insentif fiskal;
3. c.dana bagi hasil (DBH);
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus.
(2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.053.184.000,00 (dua ratus lima puluh miliar lima puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
(3)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.647.494.000,00 (enam belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(4)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.916.312.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
(5)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.147.207.707.000,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
(6)Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp443.075.629.000,00 (empat ratus empat puluh 12 tiga miliar tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 14 ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.053.184.000,00 (dua ratus lima puluh miliar lima puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
(2)Anggaran Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.647.494.000,00 (enam belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berupa Insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.
(3)Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp16.647.494.000,00 (enam belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(4)Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.916.312.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
1. a.DBH Pajak; dan
2. b.DBH Sumber daya Alam (SDA)
(5)DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp43.913.512.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
(6)DBH sumber daya alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp1.002.800.000,00 (satu miliar dua juta delapan ratus ribu rupiah).
(7)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.147.207.707.000,00 (satu triliun seratus empat 13 puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
2. b.DAU yang ditentukan penggunaannya.
(8)DAU yang tidak ditentukan penggunanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.062.553.948.000,00 (satu triliun enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
(9)DAU yang ditentukan penggunanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)huruf b direncanakan sebesar Rp84.653.759.000,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
(10)Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai mana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp443.075.629.000,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.DAK Fisik; dan
2. b.DAK Non Fisik.
(11)DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp14.483.799.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
(12)DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp428.591.830.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.432.212.934.510,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah), berupa:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan 14
d.belanja transfer.
1. 6.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (9), ayat

(10), ayat (11), dan ayat (14) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut

Pasal 16

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.913.762.786.547,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), berupa:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.367.206.264.830,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah ).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp504.084.469.917,00 (lima ratus empat miliar delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.301.051.800,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus satu juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah).
(7)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp109.464.218.855,00 (seratus sembilan miliar 15 empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah ), berupa:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja aset lainnya.
(8)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.518.300.000,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
(9)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp58.011.872.933,00 (lima puluh delapan miliar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
(10)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)huruf c direncanakan sebesar Rp20.960.322.252,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
(11)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bagaimana dimaksud pada ayat
(7)huruf d direncanakan Rp26.194.850.260,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
(12)Belanja Modal dan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)huruf e direncanakan sebesar Rp2.773.873.410,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).
(13)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(14)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp24.459.816.568,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah). 16
(15)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp384.526.112.540,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah), berupa:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(16)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp13.714.531.240,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).
(17)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp370.811.581.300,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

7.Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), ayat

(10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (16), ayat (19), dan ayat (20) diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.367.206.264.830,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), berupa:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH;
5. e.belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH; dan
6. f.belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp847.002.305.810,00 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar dua juta tiga ratus lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah). 17
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp415.790.773.643,00 (empat ratus lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
(4)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.498.110.450,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp759.569.078,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).
(6)Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
(7)Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.303.505.849,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
(8)Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp504.084.469.917,00 (lima ratus empat miliar delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), berupa:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan Jasa BOSP;
7. g.belanja barang dan Jasa BLUD; dan
8. h.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
(9)Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp88.835.549.013,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus 18 tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga belas rupiah).
(10)Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp176.664.127.846,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
(11)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp16.804.481.347,00 (enam belas miliar delapan ratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
(12)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp15.204.680.493,00 (lima belas miliar dua ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(13)Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp12.245.120.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
(14)Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f direncanakan sebesar Rp77.628.608.520,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
(15)Belanja Barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g direncanakan sebesar Rp94.034.830.236,00 (sembilan puluh empat miliar tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
(16)Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)huruf h direncanakan sebesar Rp22.667.072.462,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
(17)Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) berupa belanja subsidi kepada BUMD. 19
(18)Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
(19)Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.301.051.800,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus satu juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), berupa:
1. a.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
2. b.belanja hibah dana BOS; dan
3. c.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
(20)Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp29.706.514.200,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam juta lima ratus empat belas ribu dua ratus rupiah).
(21)belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp10.508.720.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
(22)Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp1.085.817.600,00 (satu miliar delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
(23)Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah), berupa:
1. a.belanja bantuan sosial kepada individu;
2. b.belanja bantuan sosial kepada keluarga;
3. c.belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan keagamaan dan bidang lainnya).
(24)Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat
(22)huruf a direncanakan sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah). 20
(25)Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
(26)Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan keagamaan dan bidang lainnya) pada ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).

8.Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat

(11), ayat (17), ayat (18),s ayat (21), ayat (22), dan ayat (26s) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.518.300.000,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
(2)Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp58.011.872.933,00 (lima puluh delapan miliar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), berupa:
1. a.belanja modal alat besar;
2. b.belanja modal alat angkutan;
3. c.belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
4. d.belanja modal alat pertanian;
5. e.belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
6. f.belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
7. g.belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
8. h.belanja modal alat laboratorium;
9. i.belanja modal komputer;
10. j.belanja modal alat keselamatan kerja;
11. k.belanja modal rambu-rambu;
12. l.belanja modal peralatan olahraga;
13. m.belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
14. n.belanja modal peralatan dan mesin BLUD. 21
(3)Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Rp1.295.128.730,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
(4)Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.966.189.200,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
(5)Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp64.693.074,00 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah).
(6)Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp216.897.306,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus sembian puluh tujuh ribu tig aratus enam rupiah).
(7)Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp6.317.579.369,00 (enam miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
(8)Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp872.117.968,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
(9)Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp4.391.721.355,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
(10)Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp6.892.277.470,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
(11)Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp4.690.070.957,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah). 22
(12)Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf j direncanakan sebesar Rp36.272.808,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah).
(13)Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp283.493.250,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(14)Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
(15)Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m direncanakan sebesar Rp11.878.105.790,00 ( sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
(16)Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n direncanakan sebesar Rp17.106.961.656,00 (tujuh belas miliar seratus enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
(17)Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp20.960.322.252,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), berupa:
1. a.belanja modal bangunan gedung;
2. b.belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
3. c.belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(18)Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp19.767.790.366,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
(19)Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat
(17)huruf b direncanaka sebesar Rp185.514.570,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
(20)Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp1.007.017.316,00 (satu miliar tujuh juta tujuh belas ribu tiga ratus enam belas rupiah). 23
(21)Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp26.194.850.260,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah), berupa:
1. a.belanja modal jalan dan jembatan;
2. b.belanja modal bangunan air;
3. c.belanja modal jaringan; dan
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD; dan
5. e.belanja modal instalasi.
(22)Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp22.049.455.190,00 (dua puluh dua miliar empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah).
(23)Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp3.853.305.785,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
(24)Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c direncanakan sebesar Rp122.189.285,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)
(25)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat BLUD (21) huruf d direncanakan sebesar Rp129.900.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
(26)Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat BLUD (21) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
(27)Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp2.773.873.410,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah), berupa:
1. a.belanja modal bahan perpustakaan;
2. b.belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
3. c.belanja modal aset tetap lainnya BOSP; dan
4. d.belanja modal aset tetap lainnya BLUD. 24
(28)Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp37.080.300,00 (tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).
(29)Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp12.337.420,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
(30)Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(26)huruf c direncanakan sebesar Rp2.660.455.690,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
(31)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(26)huruf d direncanakan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).
(32)Anggaran Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat
(7)huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut

Pasal 19

(1)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (14) direncanakan sebesar Rp24.459.816.568,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

10.Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat

(8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (15), ayat (16), ayat
(17), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (38), ayat (41), dan ayat (42) diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…