DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Anggaran, Penerima BLT DBHCHT, Mekanisme Pendataan, Verifikasi dan Penetapan Data Calon Penerima BLT DBHCHT, Besaran BLT DBHCHT, Mekanisme Penyaluran BLT DBHCHT, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo, diperlukan pemberian Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menyusun Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
7.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
8.Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
9.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
10.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan masa pasca panen.
11.Buruh Tani Cengkeh adalah pekerja yang terlibat dalam proses panen dan pengelolaan tanaman cengkeh, yang meliputi pemetikan bunga cengkeh, pemilahan tangkai dan bunga, serta pengeringan hingga cengkeh siap dijual.
12.Anggota Masyarakat adalah orang yang memerlukan pelayanan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 2

Pemberian BLT DBHCHT didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB III

PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 3

(1)Penerima BLT DBHCHT adalah:
1. a.buruh Tani Tembakau;
2. b.buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
3. c.anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
(2)Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.buruh pengolah tanah;
2. b.buruh tanam;
3. c.buruh pemeliharaan tanaman;
4. d.buruh petik/panen tembakau;
5. e.buruh pikul;
6. f.buruh penggulung;
7. g.buruh pengrajang;
8. h.buruh penganjang; dan/atau
9. i.buruh penjemur.
(3)Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.masyarakat yang telah masuk dalam DTSEN desil 1 dan maksimal desil 7;
2. b.disabilitas dengan kategori miskin dan/atau masuk dalam DTSEN;
3. c.masyarakat miskin yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan/atau masuk dalam DTSEN; atau
4. d.Masyarakat kategori miskin yang belum masuk DTSEN.
(4)Buruh tani cengkeh sebagaimana ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.buruh pengolah tanah;
2. b.buruh tanam;
3. c.buruh pemeliharaan tanaman;
4. d.buruh petik/panen cengkeh;
5. e.buruh pemilah tangkai;
6. f.buruh pikul; dan/atau
7. g.buruh penjemur.
(5)Pemberian BLT DBHCHT diprioritaskan bagi Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 4

(1)Buruh Tani Tembakau penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Buruh Tani Cengkeh penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
2. b.bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau atau Buruh Tani Cengkeh di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau atau Buruh Tani Cengkeh dan/atau dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Desa/Kelurahan.
(2)Anggota Masyarakat Lainnya penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
2. b.memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB IV

MEKANISME PENDATAAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN DATA CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 5

(1)Untuk pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(2)Data calon penerima BLT DBHCHT bersumber dari usulan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan mengetahui Camat dan/atau data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

Pasal 6

(1)Usulan calon penerima BLT DBHCHT diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(2)Data penerima BLT DBHCHT yang memenuhi kriteria dan telah diverifikasi dan validasi sebagai penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BESARAN BLT DBHCHT

Pasal 7

(1)BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang tunai.
(2)Besaran BLT DBHCHT perbulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima.
(3)BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam kurun waktu paling lama 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BLT DBHCHT

Pasal 8

(1)Pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(2)Mekanisme pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendataan dan verifikasi calon penerima;
2. b.penetapan penerima; dan
3. c.penyaluran BLT DBHCHT.
(3)Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, melalui Lembaga Keuangan yang ditunjuk.
(4)Penunjukan penyalur BLT DBHCHT yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Dalam melaksanakan pemberian BLT DBHCHT sebagaimana ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.
(6)Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah terbitkan surat perintah pencairan dana dan tidak melampauai tahun anggaran berjalan.
(7)Apabila penerima yang telah ditetapkan meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh ahli waris dalam satu kartu keluarga dan jika tidak ada ahli waris maka dapat dialihkan/diganti dengan sasaran lain yang memenuhi kriteria serta melampirkan berita acara pergantian penerima.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyaluran BLT DBHCHT ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Bupati.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan laporan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
(2)Bupati dapat mendelegasikan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
(3)Dalam melaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024