DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Renja PD memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pembangunan Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerin tahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perubahan Renja PD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pernerintah Tahun 2025;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 BUPATIWONOSOBO, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANRENCANAKERJAPERANGKATDAERAH DI LINGKUNGANPEMERINTAHTAHUN2025 TENTANG PERATURANBUPATIWONOSOBO NOMOR~ I TAHUN2025 BUPATIWONOSOBO PROVINS!JAWATENGAH s/ Pasal 2 Perubahan Renja PD memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pembangunan Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerin tahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHTAHUN 2025. Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6856);

4.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); Menetapkan Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD terdiri atas Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah meliputi :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Inspektorat;
3. c.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. d.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
5. e.Badan Kepegawaian Daerah;
6. f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. g.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. h.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; J. Dinas Kesehatan;
9. k.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  1. 1.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
10. m.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. n.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
12. o.Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
13. p.Dinas Lingkungan Hidup;
14. q.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. r.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. s.Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. t.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. u.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
19. v.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. w.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
21. x.Satuan Polisi Pamong Praja;
22. y.RSUD Setjonegoro;
23. z.Kecamatan Wonosobo; aa. Kecamatan Kertek; bb. Kecamatan Selomerto; cc. Kecamatan Leksono; dd. Kecamatan Watumalang; ee. Kecamatan Mojotengah;
24. e.BABV

Pasal 3

Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

a.BAB I PENDAHULUAN;
b.BAB II HASIL EVALUASIRENJA PERANGKAT DAERAHTRIWULANSEBELUMNYA;
c.BAB III TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH;
d.BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH;dan PENUTUP. ARDOYO H KABUPATENWONOSOBOTAHUN2025 NOMOR 31 ONE BERi Diundangkan di Wonosobo pada tanggal \ ~ A ') o s "l>') vO 2 S- IS DAERAHKABUPATENWONOSOBO, Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal { :1 A0\J~dl-O 2D15 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABIII KETENTUANPENUTUP ff. Kecamatan Garung; gg. Kecamatan Kejajar; hh. Kecamatan Kalikajar;

11.Kecamatan Sapuran; JJ. Kecamatan Kepil; kk. Kecamatan Kaliwiro;
11.Kecamatan Wadaslintang; mm. Kecamatan Sukoharjo; dan nn. Kecamatan Kalibawang.

(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan 1.1. Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun sebagai penjabaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, pilihan, penunjang, pengawasan, kewilayahan, pemerintahan umum sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. BABI PENDAHULUAN RENCANA KERJA DAERAH DI PEMERINTAHTAHUN LAMPIRAN PERATURANBUPATIWONOSOBO NOMOR 3 f TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN PERANGKAT LINGKUNGAN 2025 Dokumen Perubahan Renja PD Kabupaten Wonosobo antara lain:

a.Sekretariat Daerah;
b.Inspektorat Daerah;
c.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
d.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
e.Badan Kepegawaian Daerah;
f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
j.Dinas Kesehatan;
k.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
1. 1.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
m.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
o.Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
p.Dinas Lingkungan Hidup;
q.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
1. 1.Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
2. 2.Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1312;
3. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
5. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11); BUPATIWONOSOBO, Perubahan Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari Perubahan RKPD Kabupaten WonosoboTahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan berserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan tahun 2025 yaitu "Pemanta pan lnfrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusiayang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah" guna pencapaian Visi "Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera".
r.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
s.Dinas Komunikasi dan Informatika;
t.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
u.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
v.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
w.Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
x.Satuan Polisi Pamong Praja;
y.RSUD Setjonegoro;
z.Kecamatan Wonosobo; aa. Kecamatan Kertek; bb. Kecamatan Selomerto; cc. Kecamatan Leksono; dd. Kecamatan Watumalang; ee. Kecamatan Mojotengah; ff. Kecamatan Garung; gg. Kecamatan Kejajar; hh. Kecamatan Kalikajar;
1. 11.Kecamatan Sapuran; lJ. Kecamatan Kepil; kk. Kecamatan Kaliwiro;
2. 11.Kecamatan Wadaslintang; mm. Kecamatan Sukoharjo; dan nn. Kecamatan Kalibawang.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2023