DokumenPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Berlaku

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Perpusnas ini mengatur tentang Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Pustakawan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Perpustakaan Nasional ini mengatur mengenai: a. SKHK Pustakawan; dan b. pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan. Penilaian Kualitas Hasil Kerja dilaksanakan terhadap setiap uraian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pustakawan. Penilaian Kualitas Hasil Kerja dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir bulan Juli dan akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan, Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina, mempunyai tugas untuk menyusun dan

Menetapkan

menetapkan standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pustakawan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. 4.Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);
4. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1344); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PUSTAKAWAN.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pemustaka.
3.Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
4.Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut SKHK Pustakawan adalah persyaratan mutu dari uraian kegiatan Pustakawan yang harus dipenuhi oleh Pustakawan untuk mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja.
5.Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Pustakawan.
6.Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja, yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung Pustakawan.
7.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Pasal 2

Peraturan Perpustakaan Nasional ini bertujuan untuk:

a.memberikan panduan bagi Pustakawan dalam melaksanakan uraian kegiatan Pustakawan;
b.memberikan panduan bagi Pejabat Penilai dalam melakukan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan;
c.menyeragamkan pemahaman dan menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Pustakawan; dan
d.menjamin objektivitas dan keselarasan kualitas hasil kerja Pustakawan dalam proses penilaian kinerja Pustakawan.

Pasal 3

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mengatur mengenai:

a.SKHK Pustakawan; dan
b.pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan.

BAB II

PELAKSANAAN .......................................................................................................dst.

Pasal 4

SKHK Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.jenis SKHK Pustakawan; dan
b.komponen SKHK Pustakawan.

Pasal 5

(1)Jenis SKHK Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelompokan berdasarkan uraian kegiatan, terdiri atas:
1. a.kegiatan utama;
2. b.kegiatan pengembangan profesi; dan
3. c.kegiatan penunjang.
(2)Jenis SKHK Pustakawan untuk kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokan sesuai dengan jenjang jabatan, terdiri atas:
1. a.SKHK Pustakawan ahli pertama;
2. b.SKHK Pustakawan ahli muda;
3. c.SKHK Pustakawan ahli madya; dan
4. d.SKHK Pustakawan ahli utama.
(3)Jenis SKHK Pustakawan untuk kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, berlaku untuk semua jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan.
(4)Ketentuan mengenai jenis SKHK Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 6

(1)Komponen SKHK Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.hasil kerja;
2. b.satuan hasil kerja;
3. c.batasan;
4. d.ketentuan teknis;
5. e.manfaat;
6. f.format;
7. g.volume;
8. h.waktu; dan
9. i.bukti kerja.
(2)Komponen hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan nama hasil dari setiap kegiatan atau pekerjaan kepustakawanan.
(3)Komponen satuan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan hitung dari hasil kerja.
(4)Komponen batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ruang lingkup dan penjelasan tentang hasil kerja dari setiap kegiatan kepustakawanan.
(5)Komponen ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengendali teknis dalam mekanisme/tahapan dari suatu kegiatan kepustakawanan yang wajib dilaksanakan.
(6)Komponen manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil kerja Pustakawan yang dapat dimanfaatkan secara langsung/tidak langsung bagi kegiatan dan/atau unit kerja perpustakaan.
(7)Komponen format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bentuk hasil kerja yang harus dipenuhi dari setiap kegiatan/pekerjaan yang dilakukan.
(8)Komponen volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah minimal produk yang dihasilkan oleh Pustakawan.
(9)Komponen waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan periode yang diperlukan Pustakawan dalam melaksanakan kegiatan.
(10)Komponen bukti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i merupakan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan dan bukti pendukung.

BAB III

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PUSTAKAWAN

Pasal 7

Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan nilai kualitas; dan
b.tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Pasal 8

(1)Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan terhadap setiap uraian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pustakawan.
(2)Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir bulan Juli dan akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 9

(1)Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Pejabat Penilai untuk memberikan nilai kualitas terhadap hasil kerja Pustakawan.
(2)Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan sementara atau tetap, Pejabat Penilai dapat mendelegasikan pelaksanaan Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada pejabat pelaksana harian atau pejabat pelaksana tugas.
(3)Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kualitas hasil kerja Pustakawan sesuai SKHK Pustakawan.
(4)Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki konversi nilai sebagai berikut:
1. a.nilai 110 (seratus sepuluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) untuk hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume, dan waktu, ada unsur inovasi/terobosan kebijakan, dan dimanfaatkan unit kerja/organisasi;
2. b.nilai 90 (sembilan puluh) sampai dengan 109 (seratus sembilan) untuk hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, format, volume, dan waktu, dan dimanfaatkan unit kerja/organisasi;
3. c.nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) untuk hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format belum terpenuhi dan terdapat kekurangan (minor), serta belum dimanfaatkan unit kerja/organisasi;
4. d.nilai 50 (lima puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) untuk hasil kerja masih ditemukan memenuhi ketentuan teknis, namun format belum terpenuhi dan terdapat banyak kekurangan (mayor), serta belum dimanfaatkan unit kerja/organisasi; dan
5. e.nilai 0 (nol) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) untuk hasil kerja tidak memenuhi standar kualitas dan tidak didukung oleh bukti kerja.

Pasal 10

Tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a.Pustakawan harus mencatat atau merekam setiap kegiatan yang dilakukan serta menyimpan dan mendokumentasikan data dukung hasil kerja, baik kegiatan yang telah ditetapkan dalam SKP tahunan maupun kegiatan tugas tambahan;
b.Pustakawan menyampaikan usulan Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada Pejabat Penilai disertai dengan bukti dukung hasil kerja, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Penilaian Kualitas Hasil Kerja;
c.Pejabat Penilai melakukan verifikasi dan validasi usulan Penilaian Kualitas Hasil Kerja;
d.dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat Penilai dapat membentuk tim verifikasi dan validasi; dan
e.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Penilai menetapkan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 32 Tahun 2025