Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BAB III KETENTUANPENUTUP
(2)Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun sebagai penjabaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, pilihan, penunjang, pengawasan, kewilayahan, pemerintahan umum sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran RKPD. BABI PENDAHULUAN LAMPIRAN PERATURANBUPATIWONOSOBO NOMOR 32 TAHUN2025 TENTANG RENCANAKERJAPERANGKAT DAERAHDI LINGKUNGAN PEMERINTAHTAHUN2026 Dokumen Renja PD Kabupaten Wonosoboantara lain:
a.Sekretariat Daerah;
b.Inspektorat Daerah;
c.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
d.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
e.Badan KepegawaianDaerah;
f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
J. Dinas Kesehatan;
k.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
1.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
m.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
o.Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
p.Dinas Lingkungan Hidup;
q.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
BAB II RINCIANRENCANAKERJAPERANGKATDAERAH 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja PD Tahun 2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2026 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2026. Adapun tujuannya adalah untuk:
1.Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobodalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
2.Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
BUPATIWONOSOBO, Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan berserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan tahun 2026 yaitu "lntegrasi Agrobisnis dan Pariwisata Untuk Mendukung Perekonomian Daerah" guna pencapaian Visi "MewujudkanWonosobo Sejahtera, Adil, dan Makmur". BABIII PENUTUP
r.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
s.Dinas Komunikasi dan Informatika;
t.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
u.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
v.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
w.Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
x.Satuan Polisi Pamong Praja;
y.RSUD Setjonegoro;
z.Kecamatan Wonosobo;
aa. Kecamatan Kertek; bb. Kecamatan Selomerto; cc. Kecamatan Leksono; dd. Kecamatan Watumalang; ee. Kecamatan Mojotengah; ff. Kecamatan Garung; gg. Kecamatan Kejajar; hh. Kecamatan Kalikajar;
11.Kecamatan Sapuran;
JJ. Kecamatan Kepil; kk. Kecamatan Kaliwiro;
11.Kecamatan Wadaslintang;
mm. Kecamatan Sukoharjo; dan nn. Kecamatan Kalibawang.