(1)Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Perdais ini diundangkan.
(2)Pada saat selesainya penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan Perdais ini, maka Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2022 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 12-261/2022 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I. UMUM Bahwa Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Dalam implementasi kelembagaan dan untuk meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD maka perlu dilakukan restrukturisasi terhadap kelembagaan pada Paniradya Kaistimewan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, yang mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 beserta turunannya dalam hal kelembagaan di daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mewajibkan Daerah menyesuaikan nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan bergesernya regulasi tentang rumah sakit Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian, serta ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi rumah sakit khusus Daerah Provinsi yang terdiri dari Kelas A dan Kelas B. Demikian juga pengaturan terkait Jabatan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti terhadap struktur kelembagaan rumah sakit sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu merubah Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2