DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kelembagaan Pemerintah Daerah; Penugasan Urusan Keistimewaan; Nomenklatur Lokal; Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah; Hubungan Kerja Urusan Keistimewaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi;
b.bahwa pelaksanaan urusan kelembagaan harus mempertimbangkan penghormatan terhadap kearifan lokal dengan cara melakukan penugasan urusan keistimewaan, penguatan kelembagaan dan pengoptimalan hubungan kerja urusan keistimewaan;
c.bahwa Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal- usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
5.Peraturan Daerah Istimewa DIY yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
6.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disingkat DPRD DIY adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
9.Parampara Praja adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai urusan Keistimewaan kepada Gubernur.
10.Kalurahan adalah sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 2

Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.efektivitas pemerintahan;
b.efisiensi;
c.manfaat;
d.akuntabilitas;
e.keterbukaan;
f.partisipasi; dan
g.pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup Perdais ini meliputi:

a.kelembagaan Pemerintah Daerah;
b.penugasan urusan Keistimewaan;
c.nomenklatur lokal;
d.penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
e.hubungan kerja urusan Keistimewaan.

BAB II

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kelembagaan Pemerintah Daerah, meliputi:

a.kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah;
b.Parampara Praja; dan
c.ketatalaksanaan. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 5

(1)Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja Keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi, dan program kerja pembangunan daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan tipelogi A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Paniradya Kaistimewan;
c.Sekretariat DPRD;
d.Inspektorat;
e.Dinas Daerah;
f.Badan Daerah; dan
g.Badan Penghubung Daerah.

Pasal 7

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelayanan administratif.

Pasal 8

(1)Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan Keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan Keistimewaan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paniradya Kaistimewan berkoordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah lainnya. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
(3)Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan Keistimewaan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien.

Pasal 9

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD DIY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022