DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini terdiri dari 56 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Kewenangan Penyelesaian Kerugian Kabupaten, BAB III tentang Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Kabupaten, BAB IV tentang Penyelesaian Kerugian Kabupaten, BAB V tentang Penentuan Nilai Kerugian Kabupaten, BAB VI tentang Penagihan dan Penyetoran, BAB VII tentang Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, BAB VIII tentang Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, BAB IX tentang Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah, BAB X tentang Ketentuan Peralihan, BAB XI tentang Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan Tuntutan Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengakibatkan kerugian daerah, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten AcehBarat Daya tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain; 1.

Pasal 18

ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 4 Ta.hun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiangdi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun2002 Nomor 17, Tambahan Le1nbaran Negara Nomor 41 79); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tal~.un 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 TaJ1un 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 11,,I I . J!1:1 \('I "• I ' '' 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633),; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tfthun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang-Undang Nomor 23 1~ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repμblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neg'1"a Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beb~rapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 20~5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 1~hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repμblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarra Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran NegE~ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri .J c~ l,ii:11:1111(i ':.i i·iIi.I1.Ii11IiIiiii!I . I-'II .:1Ii ·~11 I11 :11 I ·~ t " ' Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 196).
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangnn Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentaEg Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap PegawaiNegeri Bukan Bendahara ci.tau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
21.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun ~~005 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 72);
22.Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten AcehBarat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
23.Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 128). Dengan Persetujuan .Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dan BUPATI ACEH BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARf\T DAYA TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN. BAB I KETENTUAN ·UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 2. Pemerintah Kabupaten adala::i Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. l ·~ '' ., { ' 4. Dewan Perwakilan Rakyat R~bupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan PerwaJ~ilan Rakyat Kabupaten Aceh Ba.rat Daya. .·
5.Sekretaris Daerah Kabupatep yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kal~upaten Aceh Ba.rat Daya. 6. Satuan Kerja Pengelola Keufl_ngan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah Kepfila Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Benda.hara Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Ba.rat Daya. 8. Satuan Kerja Perangkat Kahupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/ p engguna barang. 9. Kerugian Kabupaten adalah kekurangan uang, surat berharga dan ha.rang yang nyata den pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 10.11. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang ~~ dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat .·. lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. : . Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil '-· Negara termasuk Calon Pegavvai Negeri Sipil yang bekerja/ diserahi tugas selain tugas bendahara. 12.13.14.15. Pejabat Lain adalah Pimpin 3.n dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Ka bu paten. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melnlui peraturan perundang-undangantertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Benda.hara a.tau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Kabupaten.Pengampu adalah orang a.tau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk rnewakili seseorang karena sifat pribadinya \ dianggap tidak cakap a.tau tidak di dalam segala hal cakap untukbertindak dalam hukum. 16. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan a.tau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/ a.tau barang dari Pihak Yang Merugikan. 17. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah wejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Kabt~paten. 19. Tim Penyelesaian Kerugian K<ibupaten yang selanjutnya disingkat TPKK adalah tim yang bertugc~S memproses penyelesaian Kerugian Ka.bu paten. 20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Kabupaten yang selanjutnya disebut Majelis '1dalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oieh bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat :r:.enyelesaian Kerugian Kabupaten. '.) '1' (' 21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa Kerugian Kabupaten menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Kabupaten dimaksud. 22. Surat Keputusan PembebanHn Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SJ~P2KS adalah surat yang dibuat oleh bupati/Kepala SKPKK dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. 23. Surat Keputusan Pembeba.nan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota yang mempunyaikekuatan hukum tetap t:~ntang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atauPejabat Lain. 24. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas. BlAB II KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN KABUPATEN Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Kabupaten P<isal 2 Bupati sebagai PPKK berwenaog untuk menyelesaikan Kerugian Kabupaten yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRK, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai NegeriBukan Bendahara di lingkungan pemerintah kabupaten.

BAB I

KETENTUAN ·UMUM Pasal

Pasal 3

(1)PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang :a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Kabupaten;
1. b.membentuk dan menetapkan TPKK; ~ c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKK; \_ d. memberitahukan indikasi Kerugian Kabupaten kepada BadanPemeriksa Keuangan; e. membentuk dan menetapkan Majelis; f. menetapkan SKP2KS; g. menetapkan SKP2K; dan
2. h.melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Kabupaten.
(2)Tugas dan wewenang PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKK selaku bendahara umum kabupaten kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf e, huruf K dan huruf h.
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKK sebagai bendahara umum daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (2),tidak berlaku apabila Kerugian Kabupaten dilakukan oleh KepalaSKPKK. <) i!I.·1:Ii.·1 II!11 ' '.i·. . 'IL' ~f ' 1rjI~:11IIrli·l'I · 1:I . I·1I ·,· \ ' ' (~ 4
(1)PPKK membentuk TPKK untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Kabupaten.
(2)TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Kabupaten;
1. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Kabupaten; c. menghitungjumlah Kerugian Kabupaten; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kercgian Kabupaten; dan e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
(3)TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPK yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKK, pejabat pada SKPKK sebagai anggota, dan r.:~ pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan. \...( Pasal 5
(1)TPKK membentuk sekretariat TPKK untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewehang sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2). ·
(2)Sekretariat TPKK sebagain~ana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh unit SKPK yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan. Bagian K~tiga Majelis Pasal 6
(1)PPKK membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Kabupaten. \
(2)Penyelesaian Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :a. bukan disebabkan perbu.:itan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
1. b.pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprnstasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
(3)Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahu n.
(4)Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekda, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan ~esuai dengan keahliannya. P<tsal 7
(1)Majelis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

ayat

(1), ',!':iii:1·1iJ ,1H·11.1,,1'III··1!1' I,11 . 'I!.·I11:1111!iI : 1.. 'l ·I'iii!11! ''-..,,_ ..' \ mempunyai tugas memerik3a dan memberikan pertimbangan kepada PPKK yang dilaksanakan melalui sidang.
(2)Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaima.na dimaksud dalam

Pasal 6

ayat

(2)huruf a, mempunyai tugas dan wewen ang :a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan / Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ a tau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Kabupaten; b. meminta keterangan/penda.pat dari narasumber yang memilikikeahlian terten tu; c. memeriksa bukti yang disa.mpaikan; d. melalui PPKK dapat meminta TPKK untuk melakukan pemeriksaan ulang; e. menyetujui a tau tidak mer .yetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKK; f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik kabupaten; g. melaporkan hasil sidang k1~pada PPKK; dan
1. h.melaksanakan hal lain y1ng diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Kabupaten. l-·,
(3)Majelis dalam sidang untuk. penyelesaian Kerugian Ka bu paten ''\! sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

ayat

(2)huruf b, \ mempunyai tugas dan wewen1ng: a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
1. b.memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Kabupaten kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah; c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
2. d.melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Kabupaten.
(4)Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

ayat

(2)huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKK; b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnyaSKTJM; c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris; d. memeriksa bukti; e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Kabupaten; f. meminta keterangan/pend:apat dari narasumber yang memilikikeahlian tertentu; g. melalui PPKK dapat meminta TPKK untuk melakukan pemeriksaan ulang;
1. h.memberikan pertimbangar< pembebasan penggantian Kerugian Kabupaten; i. memberikan pertimbanga1 penghapusan atas uang, surat berharga, dan/ atau baranp: milik kabupaten; j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan k. melaksanakan hal lain ynng diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Kabupaten. ,I!ii11I i1::1·1 ! ;Ii, 1. ;1!,,11il 1 1·;·.·:II·:•I . 'II"· ..:'J:: . ~ I -!·11'11:I:'I•••,,! ' •' I : ·,(·

Pasal 8

(1)Untuk membantu tugas Maj,elis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)dibentuk sekrihariat Majelis.
(2)Sekretariat Majelis sebagaipiana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan oleh unit kerja tfo.da SKPKK. BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN KABUPATEN Bagian Kesatu Informasi Kerugian Kabupaten Pasal 9
(1)Informasi terjadinya Kerugian Kabupaten bersumber dari:a. Hasil pengawasan yang diLtksanakan oleh atasan langsung; b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; A c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; )~ d. laporan tertulis yang bersangkutan; '"-) e. informasi tertulis dari mas}arakat secara bertanggung jawab; f. perhitungan ex officio; dan/ atau g. pelapor secara tertulis.
(2)PPKK wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya KerugianKabupaten dengan didahului verifikasi informasi. 10 Verifikasi setiap informasi Lerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

BAB III

INFORMASI

Pasal 9

ayat

(2)untuk memastikan indikasi Kerugian Kabupaten.

Pasal 11

(1)Verifikasi atas setiap info rmasi Kerugian Kabu paten yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPK dilaksanakan oleh Kepala S KPK.
(2)Dalam hal informasi Kerugic.n Kabupaten melibatkan pimpinan dan anggota DPRK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Kabupaten dilaksanakan oleb Sekda.
(3)Dalam hal informasi Kerugian Kabupaten melibatkan kepala SKPK/kepala SKPKK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Kabupaten dilaksanakan oleh Sekda.
(4)Dalam hal informasi Kerugfan Kabupaten melibatkan Sekda, verifikasi atas informasi Kerugian Kabu paten dilaksanakan oleh Bupati. ·
(5)Dalam hal informasi Kerugian Kabupaten melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstrutctural yang dibiayai APBK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Kabu paten dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga no:μstruktural. ::\ ' 11,111iii111iit . I''j::.~ ~JH,[:jil'I 'J'' ' "-, __ 12
(1)Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11

dilc.porkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya KerugianKabupaten.

(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan. BAB IV PENYELESAIAN KBRUGIAN KABUPATEN Bagiah Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian K·~rugia.n Kabupaten Pasal 13 ( 1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Kabupaten sesuai denganlaporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1), PPKK membentuk TPKK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
(2)TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Kabup:iten paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…