ayat
(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 4 Ta.hun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiangdi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun2002 Nomor 17, Tambahan Le1nbaran Negara Nomor 41 79); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tal~.un 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 TaJ1un 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 11,,I I . J!1:1 \('I "• I ' '' 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633),; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tfthun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang-Undang Nomor 23 1~ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repμblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neg'1"a Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beb~rapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 20~5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 1~hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repμblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarra Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran NegE~ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri .J c~ l,ii:11:1111(i ':.i i·iIi.I1.Ii11IiIiiii!I .
I-'II .:1Ii ·~11 I11 :11 I ·~ t " ' Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 196).
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangnn Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentaEg Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap PegawaiNegeri Bukan Bendahara ci.tau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
21.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun ~~005 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 72);
22.Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten AcehBarat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
23.Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 128).
Dengan Persetujuan .Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dan BUPATI ACEH BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARf\T DAYA TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN. BAB I KETENTUAN ·UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 2. Pemerintah Kabupaten adala::i Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
l ·~ '' ., { ' 4. Dewan Perwakilan Rakyat R~bupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan PerwaJ~ilan Rakyat Kabupaten Aceh Ba.rat Daya. .·
5.Sekretaris Daerah Kabupatep yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kal~upaten Aceh Ba.rat Daya.
6. Satuan Kerja Pengelola Keufl_ngan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah Kepfila Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Benda.hara Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Ba.rat Daya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kahupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/ p engguna barang. 9. Kerugian Kabupaten adalah kekurangan uang, surat berharga dan ha.rang yang nyata den pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 10.11. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang ~~ dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat .·. lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. : . Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil '-· Negara termasuk Calon Pegavvai Negeri Sipil yang bekerja/ diserahi tugas selain tugas bendahara. 12.13.14.15. Pejabat Lain adalah Pimpin 3.n dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Ka bu paten. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melnlui peraturan perundang-undangantertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Benda.hara a.tau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Kabupaten.Pengampu adalah orang a.tau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk rnewakili seseorang karena sifat pribadinya \ dianggap tidak cakap a.tau tidak di dalam segala hal cakap untukbertindak dalam hukum. 16. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan a.tau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/ a.tau barang dari Pihak Yang Merugikan. 17. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah wejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Kabt~paten. 19. Tim Penyelesaian Kerugian K<ibupaten yang selanjutnya disingkat TPKK adalah tim yang bertugc~S memproses penyelesaian Kerugian Ka.bu paten. 20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Kabupaten yang selanjutnya disebut Majelis '1dalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oieh bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat :r:.enyelesaian Kerugian Kabupaten. '.) '1' (' 21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa Kerugian Kabupaten menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Kabupaten dimaksud. 22. Surat Keputusan PembebanHn Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SJ~P2KS adalah surat yang dibuat oleh bupati/Kepala SKPKK dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. 23. Surat Keputusan Pembeba.nan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota yang mempunyaikekuatan hukum tetap t:~ntang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atauPejabat Lain. 24. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas. BlAB II KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN KABUPATEN Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Kabupaten P<isal 2 Bupati sebagai PPKK berwenaog untuk menyelesaikan Kerugian Kabupaten yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRK, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai NegeriBukan Bendahara di lingkungan pemerintah kabupaten.