Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal, serta bertanggung jawab langsung terhadap kemajuan daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang terintegrasi. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta program-program pembangunan di berbagai sektor. Prioritas pembangunan strategis yang ditetapkan, seperti transformasi ekonomi dan peningkatan infrastruktur, bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan visi nasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan dan kemajuan daerah, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan di berbagai sektor. Semua ini diselaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi, menjamin tata kelola yang komprehensif.
Berdasarkan Musrenbang RKPD 2026, Abdya menetapkan lima prioritas strategis: transformasi ekonomi, peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM, reformasi tata kelola, serta pertahanan sosial dan ekologi. Intervensi ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang partisipatif dan terintegrasi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berperan krusial dalam mendukung isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah, seperti ketahanan pangan dan pembangunan SDM. Prioritas daerah ini secara langsung mendukung agenda nasional untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerintahan yang bersih. Upaya penanggulangan bencana di tingkat lokal juga merupakan bagian integral dari strategi ketahanan bencana nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui Musrenbang desa dan kecamatan, menyampaikan usulan yang kemudian disinkronkan dalam Musrenbang RKPD kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah pilar penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal, dengan mandat yang jelas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan implementasi program-program strategis ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, demi pembangunan yang berkelanjutan dan selaras dengan visi nasional.
DokumenLihat semua
- Qanun
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2019
Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Objek,Golongan dan Kriteria Retribusi, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Pemungutan dan Pembayaran Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Keringanan,Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Keberatran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pemeriksaan, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Peninjauan Tarif Retribusi, Pembinaan,pengawasan dan Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini terdiri dari 56 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Kewenangan Penyelesaian Kerugian Kabupaten, BAB III tentang Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Kabupaten, BAB IV tentang Penyelesaian Kerugian Kabupaten, BAB V tentang Penentuan Nilai Kerugian Kabupaten, BAB VI tentang Penagihan dan Penyetoran, BAB VII tentang Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, BAB VIII tentang Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, BAB IX tentang Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah, BAB X tentang Ketentuan Peralihan, BAB XI tentang Ketentuan Penutup
- Qanun
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Kewenangan, Sasaran Pemberian Pertimbangan, Bentuk Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pemberian Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintahan Aceh dan Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Sosialisasi Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pengawasan Pelaksanaan Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketentuan Lain-Lain, Penutup.
- Qanun
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019.
- Qanun
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan Pasal 1 dan Pasal 2
- Qanun
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur ini 55 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyelenggaraan, BAB III Tata Kelola, BAB IV Sumber Daya Manusia, BAB V Insentif dan Disinsentif, BAB VI Koordinasi, BAB VII Kerjasama, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX Peran Serta Masyarakat, BAB X Sengketa Informasi, BAB XI Pembiayaan, BAB XII Ketentuan Peralihan, BAB XIII Ketentuan Penutup
- Qanun
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2016
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengaturan dan Pengurusan Hutan, Status dan Fungsi Hutan, Arahan Fungsi Hutan Dalam Tata Ruang, Pengelolaan Hutan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
- Qanun
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2017
Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pembayaran, Pelaksanaan Pemungutan, Masa Retribusi, dan Saat Retribusi Terutang, Penagihan, Pemanfaatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pengmbalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Permohonan Angsuran atau Penundaan dan Permohonan Keberatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pemeriksaan, Penyidikan.