DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini terdiri dari 19 Pasal serta memiliki 1 Lampiran tentang Ringkasan APBD

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Q Menetapkan QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2021. Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. 3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. 4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. 5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya. ,.,.....,...,....,,,,,....,.....,,..,...,.,_...,..:--~-:--;-,--~-;-~~~~-,-~,--~:---:-c--~~~,,---,---.-~ ·· ;- _c. '/"(:•·' " .. :: ' 1·' ' I . '•i'r • !.. : ~· -- ----· _:..e___ ·'--· 00 . 6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pasal 2 APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pasal 3 Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp948.776.055.425,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan miZyartujuh ratus tujuhpuluh enamjuta ZimapuZuh lima ribu empat ratus dua puluh Zima rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; c. Lain-Lain Pendapatan Daeral-, Yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 106.434.687 .211,00 (Seratus enam milyar empat ratus tiga puZuh empat juta enam ratus deZapan puZuh tujuh ribu dua ratus sebeZas rupiah), yang terdiri atas:
(2)(3)(4)(5) a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pajak Daerah seb8gaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp7.190.000.000,00 (Tujuh milyar seratus sembilan puluh juta rupiah).Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp2.272.588.000,00 (Dua milyar dua ratus tujuh puZuh dua juta lima ratus delapan puZuh deZapan ribu rupiah). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rpl.600.000.000,00 (Satu milyarenam ratusjuta rupiah). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.372.099.211,00(Sembilanpuluh Zima milyar tiga ratus tujuhpuZuh duajuta sembilan puluh sembiZan ribu dua ratus sebeZas rupiah). Pasal 5 ~
(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp822.607.168.214,00 (Delapan ratus dua puZuh dua milyar enam ratus tujuhjuta seratus enam puluh deZapanll) ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas: I I.i.! .·. r.··i.'! .. ! . : .·:.: -',"1"'" ·,~ ·:;·· ··•• I ., . ,. ·. .. : CJ ~ :.:-. ·.. ·;o:i-1' . .'- •... a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.608.357.406,00 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan juta tigaratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.998.810.808,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapanratus sepuluh ribu delapan ratus delapan rupiah). ( 1)(2)(3)(4) Pasal 6 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl9.734.200.000,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratusribu rupiah}, yang terdiri atas: a. Pendapatan Hibah; b. Dana Darurat; dan c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp3.250.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus t lima puluh juta rupiah).Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp ... (terbilang). Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdirencanakan sebesar Rpl6.484.200.000,00 (Enam belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Pasal 7 Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rpl.036.931.604.914,00 (Satu triliun tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat ribusembilan ratus empat belas rupiah}, yang terdiri atas: a. Belanja Operasional; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp62 l.460.204.28 l ,OO (Enam ratus dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus empat ribu §'\ dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; ,\ -,-; .-·. ·( -; '• ! ' :II' j··~. ' '· ;:b.:.:,L.:..:.._~..o..:_:....,:.~.;..__..:..:.__ ···---- --- . C) . @ . . c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp349.57 l. 953. 703,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu ju ta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp220.332.878.101,00 (Dua ratus dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua ju.ta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus satu rupiah).
(4)(5)(6)(7)( 1)(2)(3) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp ... (terbilang). Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp ... (terbilang). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp44.370.368.317,00 (Empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh ju ta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruff direncanakan sebesar Rp7 .185.004.160,00 (Tujuh milyar seratus delapan puluh lima ju ta empat ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufb direncanakan sebesar Rp202.388.597.408,00 (Dua ratus dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan ju.ta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung; d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; g. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD . Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp8.929. l 75.656,00 (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan ju.ta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.296.837.476,00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh enam ju.ta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). ~

(4)Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.51l.160.l74,00 (Lima puluh satu milyar lima ratus sebelas ju.ta seratus enam puluh ribu 6) seratus tujuh puluh empat rupiah). ~:"i!.;'t/.,:'\·•:,c,>·/.~:) ··;.-· ~----------:----~ "i. . . ... __ ,,. -<• .•. ":.· iI ,.~- ~ .' 0 .
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.971.889.102,00(Seratus lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu ju.ta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp659.535.000,00 (Enam ratus lima puluh sembilan ju.ta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp ... (terbilang).
(8)Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluhjuta rupiah). Pasal 10 Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp48.759.699.993,00 (Empat puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan ju ta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang ( terdiri atas Belanja Tidak Terduga. V Pasal 11
(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 164.323.103.232,00 (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tigajuta seratus tiga ribu duaratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Bagi Hasil; dan b. Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rpl.063.286.132,00 (Satu milyar enam puluh tiga ju.ta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb direncanakan sebesar Rp163.259.817.100,00 (Seratus enam puluh tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan ju.ta delapan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah). Pasal 12 Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp88.155.549.489,00 (Delapanpuluh delapan milyar seratus lima puluh lima ju.ta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan6) puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. Penerimaan Pembiayaan; dan b. Pengeluaran Pembiayaan. ~t::;~&;; ' ' ' ' . ·. ' ' i I! . '.- © . . tQ)'-'~

Pasal 13

(1)Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp94.155.549.489,00 (Sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah}, yang terdiri atas:
(2)(3)(4)(5)(6)(7)( 1) a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; d. Penerimaan Pinjaman Daerah; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRp94.155.549.489,00 (Sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratusdelapan puluh sembilan rupiah).Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb direncanakan sebesar Rp ... (terbilang). Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimanadimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp ... ( terbilang). Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d direncanakan sebesar Rp ... (terbilang). Penerimaan Kemb~li Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp ... ( terbilang). Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruff direncanakan sebesar Rp ... (terbilang).

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah), yang terdiri atas: a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penyertaan Modal Daerah; c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp ... (terbilang). f

(2)(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar if) !'.~.';p);'(, .. ,i:l;;; gi '.: ' . ·~ - - ---- . I ·. !iI'r ~ Q r~t~J]J§~~~~~.00:;!: ..·.. rupiah).
(4)Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp ... ( terbilang) .
(5)Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp ... (terbilang).
(6)Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp ... (terbilang).

Pasal 15

(1)Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesarRp(88.155.549.489,00) (Delapan puluh delapan milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratusdelapan puluh sembilan rupiah).
(2)Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp88.155.549.489,00 (Delapan puluh delapan milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratusdelapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerahini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ataukejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakatyang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah6) Daerah dan/atau masyarakat. ·.·· •' ~ . ' ''· ~, f I! I'I . ! ···'-'·--·..:..,_ ,_ •• ___:o,~ @ . ~ ()

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX 10. Lampiran X

11.Lampiran XI12. Lampiran XII13. Lampiran XIII14. Lampiran XIV Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;Daftar Piutang Daerah;Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan ~ Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang tf\ Direncanakan;
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; danDaftar Pinjaman Daerah. i:'·IrI : ' i:::y~::!;~·:·:i/:.~·-:~1 ::~>':· ~.-:1.~·;;:;:;-. L ·._ . •• C' -"-'• ;_,..·- ---L• ~-•-'-·--·-' (".":',\_j&\'l0>' Pasal 18 Bupati Aceh Barat Daya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK. Pasal 19 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Aceh Barat Daya dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya. Diundangkan di Blangpidiepada tangga1,3o ~wf,ef 2020 M Ditetapkan di Blangpidie pada tanggal, 21' t>e<;~... 2020 M -\ ~,\Wl\:t: 1442 H f UP ATI ACEH BARATD A, I ~ AKMAL IBRAHIM tS- =r Aw~ 1442 H ~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATENt ~ ACEH.BARATDAYA, ~' LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 6 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINS! ACEH (6/ 105/2020) ''"'' . i! .'.'!'',.' ,1._fl.;~_1::r~:·,1_~r,,_''~''·'~:.. ,~. ;·~ ., .-."· r· ·,,: ;· ..... ·.:_:~~:·:~; :·.... . ::~<:=;·,>;_1;. . , .... .~· .. ,, Ko de Lampiran I Qanun Kabupaten Aceh Barat DayaNamer 6 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember 2020 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENU RUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 4.14.1.014.1.024.1.034.1.044.2 (] ")4.2.01 l'G\w 4.2.024.34.3.014.3.0355.15.1.015.1.025.1.055.1.065.25.2.015.2.025.2.035.2.045.2.055.2.065.35.3.015.45.4.015.4.02 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 106.434.687.211 Pajak Daerah 7.190.000.000 Retribusi Daerah 2.272.588.000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.600.000.000 Lain-lain PAD yang Sah 95.372.099.211 PENDAPATAN TRANSFER 822.607.168.214 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 798.608.357.406 Pendapatan Transfer Antar Daerah 23.998.810.808 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 19. 734.200.000 Pendapatan Hibah 3.250.000.000 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 16.484.200.000 Jumlah Pendapatan 948.776.055.425 BELANJA BELANJA OPERAS! 621.460.204.281 Belanja Pegawai 349.571.953.703 Belanja Barang dan Jasa 220.332.878.101 Belanja Hibah 44.370.368.317 Belanja Bantuan Sosial 7.185.004.160 BELANJA MODAL 202.388.597 .408 Belanja Modal Tanah 8.929.175.656 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.296.837.476 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51.511.160.174 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 105.971.889.102 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 659.535.000 Belanja Modal Asel Lainnya 20.000.000 BELANJA TIDAK TERDUGA 48.759.699.993 Belanja Tidak Terduga 48.759.699.993 BELANJA TRANSFER 164.323.103.232 Belanja Bagi Hasil 1.063.286.132 Belanja Bantuan Keuangan 163.259.817.100 Jumlah Belanja 1.036.931.604.914 Total Surplus/(Defisit) (88.155.549.489) 1 ii I . Jf,~~~f:?1~f!~~r·~M~ 1 !~\';~,~f~·;:';~·: ·.·, • k --~· ·.,,: " Ko de 66.16.1.016.26.2.02 C''~·· .. /6.3 .i[;\v 0 Lampiran I : Qanun Kabupaten Aceh Barat D~ya Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal : 29 Desember 2020 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENU RUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Uraian Jumlah PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 94.155.549.489 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 94.155.549.489 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 94.155:549.489 PENGELUARAN PEMBIAVAAN 6.000.000.000 Penyertaan Modal Daerah 6.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.000.000.000 Pembiayaan Netto 88.155.549.489 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 1· '"''":;::-\ ------- AKMAL IBRAHIM 2 i'1·.I 1 :~:'·!~~ ... :.!'~· ··:;:-·:::.·::· .. :.'.~·-~ ··-.".; ···>.:.\ ·;:·..-r.>:.~·n.'.·;::' ~'.. ..• ... . '·

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…