DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 60 Tahun 2021

Nomor: 60
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini terdiri dari 9 Pasal dan 5 Lampiran

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk 1nelaksanakan ketentuan Bab II huruf 0.5.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bantuan Keuangan Bersifat Umum atau Khusus yang d1anggarkan pada Anggaran Pend,; patan dan Belanja Kabupaten: b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pemberian bantuan keuangan kepada Desa/Gampong dapat berdaya guna, berhasil guna, meningkatkan partisipasi masyarakat serta dapat mendorong tenvujudnya pemerataan pembangunan. perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran 8,sh-11da Bantuan Keuangan Khusus kepada Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021:

1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten -\ceh Ja) a, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17. Tambahan Negara Republik [ndonesian Nomor 4179);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Pepubli1._ Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan L.cmb~,1ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 1ndoncsin Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lernbaran Negrrra Republik Indonesia Nomor 4400):
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20 04 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2 006 tentang Pemerintah A.c-eh (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2006 Nornor 62, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negar :.. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta mbEtha n. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587) £~f:b :c;gsu r,ana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang- U ndang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Aras Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikas1. Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
13.Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pen} usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15.Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lernbaran Daerah. Kabupaten Aceh Barat Da_\a Tahun 2014 Nomor .-::;, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTU.-1.N KEUANGAN KHUSUS KEPADA GAMPONG ALUE SUNGAT PINANG KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGG:\RAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan ini ) ang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupateo dan Dewan Perwakflan Rakyat Kabupaten (DPRKJ menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasn~ a dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana d1maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Kabupaten adalah Kabupcten Aceh Barat Daya.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur pen) elenggara Pemerintahan Kabupaten.
4.Bupati adalah Bupati Aceh Barat Da.> a.
5.Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten ,ang selanjutnya disingkat dengan BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceb Barat Daya.
7.Camat adalah Camat dalam 'A 1layah .h.abupaten A.ceh Barat Daya.
8.Dinas Pemberda~ aan Masyarakat. Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yaI1g selanJutnya disingkat DPMP4 adalah Dmas Pemberdayaan Masyarakat. Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9.Keuchik adalah Keuchik dalam \.Vila)ah Kabupaten Aceh Barat Da) a.
10.Anggaran Pendapatan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan diserujui bersama oleh Pemerintab Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 2

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pernbangunan beberapa gampong diantaran) a Gampong Alue Sungru Pmang Kecamatan Jeumpa, Pemerintah Kabupaten menetapkan dan menyalurkan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021

Pasal 3

(1)Jumlah alokas1 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Kbusus sebagaimana dimaksud da1am Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000 00 (dua ratuSJUta rupiah).
(2)Jumlah alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersum ber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
(3)Peruntukan alokasi belanja sebagaimana climaksud pada ayat
(1)digunakan untuk Pengadaan Tanah dan Pembangunan Ruko BUMG dan udak diperbolehkan untuk kegiatan lain dan/atau lokasi lain.
(4)Penyaluran Belanja Bancuan Keuangan sebagaiinana dimaksud pada ayat (lJ ditransfer dari rekening Kas Umum Kabupaten ke rekening Kas Gampong Alue Sungai Pinang. Pasal -l-
(1)PenyalurRn Belanja Bantuan Keuangan Kbusus ditransfer ke rekening Kas Gampong setelah mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh Keuchik dengan rnelampirkan kelengkapan dokumen. sebagai berih7.lt:
1. a.Peraturan Keuch1k tentang APBG;
2. b.Surat Permohonan Transfer;
3. c.Kv.itansi Tanda Terima: d . Surat Pemyataan Tanggung Ja,vab Mutlak:
4. e.Foto Copy rekening koran Kas Gampong;
5. f.Rencana Anggaran Biaya (RAB):
6. g.Rekomendasi dari Camat; dan
7. h.Surat Pengantar dari Kepala DPMP-l-.
(2)Format Surat Permohonan Transfer dari Keuchik -sebagai:rmm~t dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d, buruf g dan huruf h tercantum masing-masing dalam Lampiran [, Larnpiran IT, Lampiran TIT, Lampiran IV dan Lampiran V.
(3)Bendahara Gampong penerima. wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala BPKK apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah diterirna dalarn Kas Gampong dari Kas Umum Kabupaten, dengan fonnat sebagaiinana tercantum dalam Lampiran VT.

Pasal 5

(1)Bantuan Keuangan Bers1fat Khusus kepadn Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dituangkan dalam APBG 2021 dan/atau APBG Perubahan 2021 masing- masing Gampong.
(2)Apabila APBG 2021 telah disahkan. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) clituangkan dalam Perubahan Penjabaran APBG.

Pasal 6

( 1} Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Kepala BPKK. dengan tembusan kepada Inspeh.1:ur.

(2)Keuchik penerima dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggunruawab penuh terbada_p pelaksanaan fisik dan keuangan.

Pasal 7

(1)Apabila BelanJa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak tersalurkan sampai dengan akhir tabun anggaran 2021, maka dana yang belum tersaJw· tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutn~ a.
(2)Sisa Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus yang tidak habis dig1.1nakan pada tahun berjalan dianggarkan kembali pada tahun herikutn~a untuk kegiatan yang sama. Pasa18 Tata cara penganggaran. pelaksanaan, penatausahaan dan perranggungja,,-aban belanja yang dibiayai dengan sumber dana banruan keuangan bersifat khusus sebagahn2tna dimaksud dalam Pasal 2. harus mempedomani ketentuan perundang- undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ·ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya1 memerintahkan pengundangan Peraturan Bupan ini dengan penempatannya daiam Senta Daerah Kabupaten Ac-eh Barat Daya. Diundangkan di Blangpid1e Ditetapka11 di Blangpidie pada tanggal 17 0e~-6e,-- 2021 M /2 ,Jwr;1,,.-c,Z,t., ~~ 14•1:-~ H {t,uPATI ACJrn BAf<AT Dllih\,ci I ~ -----AKMAL IBRAHIM _,, pada tanggal ..:z.c, , ))e;_,;f'"_,;;f;z./i,.,:,f 2021 M l ,{, ,~(i:;i/>',;~.,_..f.,,,.-_;f_, , ,fti.--',,c~(: l 443 H l Plt. SEKRETARIS DAERAH f t KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ;1- SALM-1\N LFARISI BERITA DAER.AH KABUPATEN ACEH BAR~T DAYA TAHUN 2021 NOMOR 6o Nomor Lampiran Lampiran T : Peraturan Bupatl Aceh Barat Daya r-.Iomor 60 Tahun 2021 Tanggal /7 ',&~ 2021 M ,~ <.i.M#:'4~;.,f~::~,,t,.I~ 1· 1-13 H FORMAT CONTOH KOPGAMPONG SURi\T PERMOHONAN TRA~SFER ..... ....... .. ..... , ....... .. ....2021 Yang Terhormat, Perihal : Permohonan Transfer Bapak Bupatl Aceh Barat Daya cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Da~a di- Blangpidie Dengan hormat, Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBK Tahun Anggaran 2021. dan sesua1 dengan maksud Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ..... Tahun 2021 tanggal ..... 2021 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Banruan Keuangan Khusus Kepada Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 202 l. dengan ini kami mengajukan permohonan transfer .. ... sebesar Rp ................... (dengan huruf). Sebagai bahan pertimbangan, benkut kam1 lampirkan dokumen transfer sebagai beriku t :

1.Peraturan Keuchik tentang APBG 2021; 2 . Kv\itansi Tanda Terima:
3.Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak.
4.Foto Copy rekening koran Kas Gampong. .-::.. Rencana _.1\nggaran 81a,a (RAB}:
6.Rekomendasi dari Camat:
7.Surat Pengantar dari Kepala DPMP.+ Demikian disampaikan terima kasih. KEUCHIK ....... . (Namaj AKMAL IBRAHIM Nomor No. Rek Tahun :2021 Lampiran 1I FORMAT CONTOH As 1 i Kedua Ketiga Keen:tpat TANDA PENERIMAAN SUDAH TERIM.-\ DARJ : Bendahara Pengeluaran P,::j.;1bat Pengelola Keuangan Kabupaten : (dengan huruf)~JANG BANYAKNYA Yi\lTU : Pembayaran lunas belanJa bantuan keuangan khusus Tahap kepada Gampong .... dalam. rangka (sesuai lampiran I) sesuai dengan Peratu.ran Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun .... tanggal .... dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PP.KKAceh Barat Daya. 1'erbilang: Rp ....................... . Barang 2 / Pekerjaan yang dimaksud telah Diterima / cliselenggarakan dengan sempu ma Pada tanggal 2021 Diketahui: Pejabat Pengguna Anggaran SALMAN ALFARISLS'I Pembina Tk.I /NIP.19711023 200112 l 001 Blangpidie, Yang Menerima, Nama Pekerjaan Aiamat yang terang : Keuchik. ...... . . Lunas dibayar Bendahara Pengeluaran PPKK, Pangkat/NIP..... . Lampiran lII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 60 'T'.:"Lhun ::!1f•J Tanggal !7 "-..lYe(e~ 2021 M l.E , _1ul'1~ .1,,--..J,i,€ -1-ll} I-1 '-.,./ FORMAT CONTOH KOPGAMPONG SURAT PERNYATl\AN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan dibav. ah ini : Nama Jabatan Alamat Dengan ini 1ncn.yatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sebagai penerima dana belanja bantuan keuangan khusus Tahun .'\.nggaran 2021 akan bertangungjawab Mutlak terhadap Pen&:,aunaan dana tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ber1aku. Apabila dikemudian hari d1ketahui terjadi penyimpangan dalam Pengunaan Dana Bantuan Keuangan ini sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia menganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan) ang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagarmana mestinn~a. ······••<0••··· .............. 2021 Yang Membuat Pemyataan Keuchik ........ , (Nam.a} fruPAT! A~YA,Cf) ----AKMAL IBRAHIM Nomor Lam.piran Lampiran lV · Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor £ 0 Tahun 2021 TanggaJ 17 ..,o,xe~ 2021 M /3 , jU#1.t/~Aw.-re 1.:-14:, H '--' FORMAT CONTOH KOPCAMAT ·················· ... , .... ....... ... 2021 Perihal : Rekomendas1 Kepada Yth, cq. Bapak Bupati Aceh Barat Daya
1.KepaJa Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya
2.Dinas Dinas Masyarakat, Penduduk Dan Perempuan d1- Blanqpiiiie Pemberdayaan Pengendalian Pemberdayaan
1.Menindaklanjuti surat dari Keuchik .... .. .... Nomor ........... tanggal .......... perihal ......... .
2.Memperhatikan angka 1 cliatas setelah melakukan evaluasi terhadap bahan yang dlsampaikan dan memberikan rekomendasi untuk pencairan belanJa bantuan keuangan khusus Tahun Anggaran 2021 kepada Gampong ......... untuk penggunaan (sesuai dengan Lampiran J)
3.Demikian kami sampaikan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CAMAT ... .... . (Nama) PUPATr ~DAYA6i ---AKMAL IBRAHIM Lamoiran \ . Peraturan Eup:iti. Aceh Bo..raJ Daya. Nomor ,6 0 Tahun 2021 Tanggal /7 VJ*~ 202 J. rvr /3 -,~ut/lJ~ A.,1~/! 4'1._-:l H {J' t'/W'~·'· I J •. FORMAT CONTOH KOP DINAS PEMBERDAYAA.N MASYAR.\KAT. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PE~EMPUAN ~'-l'omor Lampiran ··················· · ., ... ........... ?02 1 Perihal : Pengantar Kepada Yth. Bapak Bupati Aceh Barat Daya cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Da_,a di- Blanqpidie
1.Bah"a sehubungan dengan telah leng.kapnya dokumen P~nyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus. sebagai berikut:

a.Peraturan Keuchik ten tang APBG;
b.Surat Perm.ohonan Transfer;
c.Kwitansi Tanda Tenma:
d.Surat Pernyataan Tanggung Ja\\ab Mutlak;
e.Foto Col)\ rekening koran Kas Gampong;
f.Rencana Anggaran Bia.ya (RAB);
g.Rekomendasi dari Camat; dan
1. 2.Bersama ini kami sarnpaikan dokumen pencairan bantuan keuangan khusus kepada Gampong Pf'nggunaan (sesuai dengan Lampiran I) . belanja untuk 3 Derrukian kam1 sampaikan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. l~EPALA PEMBERDAYAAN MASYARAK.L\.T 1 PENGENDALlAN PENDUDUK D~NPEMBERDAYAANPEREMPUAN (Nama) fBUPATI A~AYA,d") AKMAL IBRAHIM

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…