DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Barat Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Prinsip-Prinsip Pinjaman; BAB IV Sumber Pinjaman; BAB V Jenis Pinjaman; BAB VI Kewenangan dan Persyaratan Pinjaman; BAB VII Pelaksanaan Pinjaman; BAB VIII Monitoring dan Evaluasi; BAB IX Pelaporan Pinjaman; BAB X Ketentuan Lain-Lain; BAB XI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1.Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelerggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3.Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4.Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dthen Meulaboh.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya/ disebut RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh 7
6.Badan... I
6.Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah kesatuan keija perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah untuk di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. berupa penyedian barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesian dan produktivitas.
7.Pola pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya singkat PPK-Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerangkan pratik- , pratik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalain rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengeloaan lceuangan daerah pada umumnya.
8.Pinjaman/utang Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh menerima sejumlah uang dari pihak' lain sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9.Pinjamanjangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu 1 ( satu) tahun anggaran. '
10.Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
11.Anjak piutang (factoring) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah pinjaman pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang Rumah Sakit Umum daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh kepada pihak lain.
12.Peijanjian pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Meulaboh sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
13.Rencana bisnis dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kineija, dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.
14.Rencana keija dan anggaran Rumah sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiataan perangkat daerah serta rencana pembiyaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
15.Dokumen pelaksana Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah dokumen yang memuat pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sebagi dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh kepada pihak lain sebagai wujud kewjenangan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang telah menetapkan PPK-RSUD secara penuh guna meningkatk kualitas pelayanan masyarakat.

Pasal 2

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

(1)Prinsip-prinsip pinjaman;
(2)Kebijakan pinjaman;
(3)Sumber pinjaman;
(4)Jenis pinjaman;
(5)Kewenangan dan persyaratan pinjaman;
(6)Pelaksanaan pinjaman;
(7)Monitoring dan evaluasi;
(8)Pelaporan pinjaman;
(9)Ketentuan Iain-Iain; dan
(10)Ketentuan penutup.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN

Pasal 4

(1)RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/ modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
(2)Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
1. a.Pinjamanjangka pendek;
2. b.Pinjamanjangka panjang.
(3)Pemanfaatari pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
(4)Pemanfaatan pinjaman yang terasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan hanyak untuk pengeluaran investasi/modal.
(5)Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman. EAB IV SUMBER PINJAMAN

Pasal 5

(1)Pinjaman RSUD dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. d.Lembaga keuangan bank;
5. e.Lembaga keuangan bukan bank;
6. f.Masyarakat;
7. g.Pihak luar negeri.
(2)Pinjaman RSUD dapat bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
(3)Pinjaman RSUD dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badari Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank,dan Masyarakat,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum/ Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh. ) /
(4)Pinjaman...
(4)Pinjaman RSUD yang bersumber dari pihak luar negeri sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Pusat.

BAB V

v , JEN1S PINJAMAN

Pasal 6

(1)Pinjamanjangka pendek dapat berupa:
1. a.Nilai piutang RSUD;
2. b.Pinjaman SCF (Supply Chain Finance); dan
3. c.Bentuk pinjaman danajangka pendek lainnya.
(2)Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan RSUD tahun berkenaan. *

Pasal 7

(1)Pinjamanjangka panjang dapat berupa:
1. a.Hipotik; • b. Obligasi; dan
2. c.BeAtuk pinjamanjangka panjang lainnya. j
(2)Pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya terkait. perjanjian pinjaman, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.
(3)Penganggaran pembayaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) untuk pinjaman yang teijadi setelah APBK ditetapkan dianggarkan pada perubahan RBA pada tahun anggaran berkenaan dan dilaporkan dalam laporan keuangan RSUD tahun anggaran berkenaan serta dianggarkan kembali dalam RBA/DPA RSUD untuk tahun anggaran berikutnya.
(4)Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan RSUD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

i KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 8

(1)Kewenangan Persetujuan atas Pinjamanjangka pendek diberikan oleh:
1. a.Pemimpin RSUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN (rupiah mumi) dan hibah terikat.
2. b.Pemimpin RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari realisasi pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat.
3. c.Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan /, peijanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan// studi kelayakan. 7- Pasal 9 ... 1

Pasal 9

(1)Dalam melakukan Pinjaman jangka panjang, RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan RSUD tahun sebelumnya;
2. b.Apabila RSUD akan mengajukan kembali pinjaman sebelumnya belum lunas, makajumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi kas pendapatan pelayanan RSUD tahun sebelumnya;
3. c.Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peijanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari pendapatan RSUD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih danulu dilakukan studi kelayakan.
(3)Pinjaman jangka panjang kepada RSUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, serta dapat melibatkan pihak lain diluar pemberi pinjaman untuk melaksanakan due diligencedan/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjamanjangka panjang tersebut.

BAB VII

PELAKSANAN PINJAMAN

Pasal 10

(1)Direktur menyampaikan rencana pengajuan pinjaman kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam notulen rapat/berita acara.
(2)Direktur menyampaikan pengajuan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
(3)Direktur memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi RSUD.
(4)Direktur menyampaikan usulan pengajuan pinjaman yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas.
(5)RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan pelayanan RSUD.
(6)Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 11

(1} Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam peijanjian pinjaman.

(2)Peijanjian pinjaman sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi pinjaman.
(3)Peijanjian pinjaman sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling .sedikit memuat:
1. a.Identitas para pihak; ,
2. b.Peruntukan pinjaman; /
3. c.nilai pinjaman; /
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.tata cara pembayaran;
6. f.jangka... t
7. f.jangka waktu pembayaran;
8. g.penyelesaian sengketa; dan
9. h.keadaan kahar (force majeure).
(4)Dalam hal pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pexjanjian pinjaman ditandatangani oleh Bupati atau pejabat berwenangyang ditunjuk oleh Bupati dengan pemberi pinjaman.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…