Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah institusi vital yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Keberadaan lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan implementasi kebijakan nasional dan daerah, serta menjadi garda terdepan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi warga. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan dan perizinan, serta program pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Intervensi strategis, seperti yang terlihat dalam "SK Proyek Strategis Tahun 2025", menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang transparan, kredibel, akuntabel, dan terintegrasi sesuai visi daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga ini esensial sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan implementasi kebijakan nasional dan daerah, serta menjadi garda terdepan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi warga.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan dan perizinan, serta program pembangunan. Berbagai layanan publik, termasuk administrasi kependudukan dan perizinan IMB online, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
Program strategis untuk tahun 2025, seperti yang tercantum dalam "SK Proyek Strategis Tahun 2025" dan "dokumen rlpka 2025", berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Intervensi ini sejalan dengan visi daerah untuk mewujudkan Aceh Barat yang Islami, transparan, kredibel, akuntabel, dan terintegrasi.
Sebagai bagian integral dari NKRI, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pusat serta menjaga stabilitas daerah. Peran dalam penanganan inflasi dan pengelolaan sumber daya lokal seperti pelabuhan menjadi kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti pendaftaran KTP Elektronik, perizinan bangunan, pembayaran pajak daerah, hingga penyampaian pengaduan. Akses informasi publik dan partisipasi dalam pembangunan daerah juga menjadi bagian dari interaksi ini.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan lembaga vital yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan visi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan komitmen terhadap transparansi, pemerintah daerah berupaya mewujudkan Aceh Barat yang maju dan sejahtera melalui program strategis dan layanan publik yang responsif.
DokumenLihat semua
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2018
Dalam Qanun ini mengatur 94 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penyelenggaraan Pelestarian; BAB III Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten; BAB IV Hak dan Kewajiban Masyarakat; BAB V Pendaftaran Perkumpulan/ Organisasi Kebudayaan; BAB VI Data dan Informasi; BAB VII Dewan Kesenian Aceh Barat; BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan; BAB IX Pembiayaan; BAB X Penyidikan; BAB XI Ketentuan Pidana; BAB XII Ketentuan Penutup.
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2022
Qanun ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemilihan Keuchik, BAB III Pemilihan Keuchik Antar Waktu Melalui Musyawarah Gampong, BAB IV Ketentuan Lain-lain, BAB V Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Peralihan, BAB VII Ketentuan Penutup
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip Penyelenggaraan, BAB III Strategi pemeliharaan Malaria, BAB IV Target, Sasaran dan Indikator, BAB V Kebijakan, BAB VI Surveilans Migrasi, BAB VII Kader Malaria, BAB VIII Tanggung Jawab dan Rumah Sakit, BAB IX Peran Dan Tanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Daerah, BAB X Peran Pemerintahan Gampong, BAB XI Tim Koordinasi, BAB XII Koordinasi Lintas Sektor, BAB XIII Peredaran Obat Malaria, BAB XIV Monitoring dan Evaluasi, BAB XV Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Penutup.
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2018
Dalam Qanun ini mengatur beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum yang diubah yaitu struktur dan tarif retribusi jasa usaha.
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2018
Dalam Qanun ini mengatur beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum yang diubah yaitu besaran tarif retribusi jasa umum.
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2021
Qanun ini mengatur 96 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pendirian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, BAB III Kebijakan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, BAB IV Modal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, BAB V Organ Dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, BAB VI Pegawai, BAB VII Informasi Pelaksanaan Seleksi, BAB VIII Pendanaan, BAB IX Ketentuan Peralihan, BAB X Ketentuan Umum
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020
Dalam Qanun ini mengatur 71 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; BAB III Perubahan Bentuk Hukum; BAB IV Kebijakan Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree; BAB V Nama dan Tempat Kedudukan; BAB VI Bidang Usaha; BAB VII Anggaran Dasar Perseroda Pakat Beusaree; BAB VIII Modal Perseroda Pakat Beusaree; BAB VII Saham Perseroda Pakat Beusaree; BAB IX Organ dan Pegawai Perseroda Pakat Beusaree; BAB X Pegawai; BAB XI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; BAB XII Rencana Kerja dan Laporan Tahunan; BAB XIII Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; BAB XIV Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan; BAB XV Pembubaran dan Likuidasi; BAB XV Ketentuan Peralihan; BAB XVI Ketentuan Penutup.
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2015
Ketentuan Umum, Asas,Tujuan dan Fungsi, Ruang Lingkup, Perencanaan Perkebunan, Penggunaan Tanah, Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan, Penyelenggaraan Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan, Kerja Sama Kemitraan, Pembinaan Program Kemitraan, Lingkup Pembinaan Kemitraan, Koordinasi Kemitraan, Perbenihan, Perlindungan Tanaman, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Usaha Perkebunan, Pembinaan dan Pengawasan, Perilindungan Usaha Perkebunan, Kelembagaan dan Jaringan Usaha Perkebunan, Sengketa Usaha Perkebunan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.