Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 18A, Pasal 18B; Pasal 18C; Pasal II.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021: b. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092): Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 2. 1 1 10. Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570), 2
Dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (S), Dana Gampong ditentukan penggunaannya (earmarket) di setiap Gampong, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melebihi dari 846 (delapan persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan diluar kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong. Bagi Gampong yang telah salur Dana Gampong tahap I, dukungan pendanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit sebesar 8» (delapan persen) sebagaimana dimaksud Pasal 18A ayat (1) menggunakan anggaran Dana Gampong tahap I yang disalurkan di luar kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong. Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Gampong tahap I di luar kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Gampong tahap II. Bagi gampong yang tidak terdapat warga yang positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dana Gampong yang dialokasikan paling sedikit sebesar 8”6 (delapan persen) tetap digunakan 5 ' untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat pencegahan, seperti : edukasi, sosialisasi, penyemprotan disinfektan, dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 18A ayat (4) huruf a.
Keuchik melalui Bupati melaporkan penggunaan Dana Gampong utuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan. Ditetapkan di Tapaktuan pada tanggal 15 Juni2021 M 4 Dzulga'idah 1442 H BUPATI ELATAN, Diundangkan di Tapaktuan pada tanggal 15 Juni 2021 M 4 Dzulga'idah 1442 H Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN Pn / SAID AZHAR BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ...9 N 6 y
Membuka PDF…