Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, memastikan pelayanan publik yang efektif serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Lembaga ini memiliki signifikansi krusial sebagai garda terdepan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan Perda, penyediaan layanan dasar seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, serta implementasi program pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Contoh programnya adalah Workshop Multistakeholder Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup 2025.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia, mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan pelayanan publik yang efektif, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Aceh Selatan.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Secara regulasi, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lokal untuk mengatur berbagai sektor, sementara dalam aspek pelayanan, Pemkab menyediakan layanan dasar seperti administrasi kependudukan dan kesehatan.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan meliputi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanganan inflasi daerah melalui Gerakan Tanam Cabai, serta peningkatan disiplin dan percepatan program kerja di lingkungan ASN. Selain itu, Pemkab juga fokus pada pembangunan infrastruktur dan keamanan, serta kesiapsiagaan dalam pelayanan publik dan penanganan bencana.
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berkontribusi dalam isu nasional melalui peran aktif dalam pengendalian inflasi daerah yang dikoordinasikan Kemendagri, serta mendukung ketahanan nasional dengan menyambut pembangunan Batalyon Teritorial. Kontribusi pada pembangunan berkelanjutan juga diwujudkan melalui program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk berbagai keperluan esensial, seperti administrasi kependudukan, pengurusan perizinan, dan layanan kesehatan di puskesmas. Selain itu, masyarakat juga berurusan dengan Pemkab terkait kebijakan pendidikan, penanganan bencana, serta penyampaian pengaduan dan aspirasi.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memainkan peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan mandat otonomi, Pemkab Aceh Selatan secara aktif mengelola sumber daya, merespons kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi pada isu-isu strategis nasional demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakatnya.
DokumenLihat semua
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2019
Dalam Qanun Ini terdiri 13 Pasal yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018.
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2020
Dalam Qanun ini mengatur 114 Pasal yang terdiri BAB 1 Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Asas dan RuangLingkup, BAB IV Kebijakan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan, BAB V Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, BAB VI Pengelolaan Arsip, BAB VII Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, BAB VIII Layanan Jasa Kearsipan, BAB IX Pembentukan Simpul Jaringan, BAB X Sumber Daya Kerarsipan, BAB XI Kerjasama, BAB XII Koordinasi, BAB XIII Peran Serta Masyarakat, BAB XIV Penghargaan, BAB XV Pendanaan, BAB XVI Ketentuan Pidana, BAB XVII Sanksi Administrasi, BAB XVIII Sanksi Administrasi, XIX Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati ini mengatur 127 Pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IX
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini berisikan 16 BAB dan 165 Pasal yang terdiri dari BAB 1 tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Ruang Lingkup, BAB IV tentang Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, BAB V tentang Perencanaan Kebutuhan BMD, BAB VI tentang Pengadaan, BAB VII tentang Penggunaan, BAB VIII tentang Pemanfaatan, BAB IX tentang Pengamanan dan Pemeliharaan, BAB X tentang Penilaian, BAB XI tentang Pemindahtanganan, BAB XII tentang Pemusnahan, BAB XIII tentang Penghapusan, BAB XIV tentang Penatausahaan, BAB XV tentang Pengawasan dan Pengendalian, BAB XVI tentang Pengelolaan BMD Oleh Badan Layanan Umum Daerah, BAB XVII tentang BMD Berupa Rumah Tangg, BAB XVIII tentang Ganti Rugi dan Sanksi, BAB XIX tentang Ketentuan Lain-Lain, BAB XXI tentang Ketentuan Peralihan, dan BAB XXII tentang Ketentuan Penutup
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini berisikan 8 Pasal
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini berisikan 15 BAB dan 226 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB III tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, BAB IVtentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, BAB V tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, BAB VI tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan, BAB VII tentang Laporan Realisasi Semester Pertaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, BAB VIII tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, BAB IX tentang Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, BAB X tentang Kekayaan dan Utang Daerah, BAB XI tentang Badan Layanan Umum Daerah, BAB XII tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, BAB XIII tentang Informasi Keuangan Daerah, BAB XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan, dan BAB XV tentang Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 13 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 18A, Pasal 18B; Pasal 18C; Pasal II.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Aceh Selatan, yang mencakup kriteria penerima pembebasan, tata cara dan syarat pengajuan permohonan, prosedur verifikasi dan penetapan, serta ketentuan pelaksanaan dan pengawasan agar pemberian pembebasan tepat sasaran.