DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penyertaan Modal; III. Penganggaran; IV. Realisasi; V. Penatausanahaan dan Pelaporan; VI. Hasil Usaha; VII. Ketentuan Lain-lain; VIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penguatan permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur maka Pemerintah Daerah Kabupaten Alor selaku salah satu pemegang saham perlu menyertakan modal untuk memenuhi modal inti minimum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; Mengingat: … Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
3.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4.Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
8.Daerah adalah Kabupaten Alor.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
10.Bupati adalah Bupati Alor.
11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional; dan
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
(2)Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di bidang perbankan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rp.27.021.059.301,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan
2. b.Rencana Penambahan Modal.
(3)Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2020 sebesar Rp.12.021.059.301,00 (dua belas miliar dua puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah)
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan sebelum penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT hingga tahun 1999 sebesar Rp.91.911.942,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
2. b.Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan setelah penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT hingga tahun 2020 sebesar Rp.11.929.147.359,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) meliputi:
  1. 1.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2002 sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
  2. 2.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp.3.090.858.058,00 (tiga miliar sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah);
  3. 3.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
  4. 4.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  5. 5.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  6. 6.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp.2.717.889.301,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah);
  7. 7.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  8. 8.Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari konversi dana cadangan umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan diakui sebagai Penyertaan … Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada PT BPD NTT Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

(1)Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2)Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap meliputi:
1. a.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
4. d.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PT BPD NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.
(2)Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 8

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

REALISASI

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Pasal 11…..

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015