DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota;
c.bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan . . .
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah.
(2)Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.

2.Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 65 dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Kepala daerah mempunyai tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. b.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. c.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. d.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. e.mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
6. f.dihapus.
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
1. a.mengajukan rancangan Perda;
2. b.menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. c.menetapkan . . .
4. c.menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
5. d.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
6. e.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
(5)Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
(6)Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

3.Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1)Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
1. a.membantu kepala daerah dalam:
  1. 1.memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  2. 2.mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
  3. 3.memantau . . .
  4. 3.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
  5. 4.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
2. b.memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
3. c.melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. d.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
(4)Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

4.Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1)Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya wakil gubernur sebagai gubernur.
(2)Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota.

5.Ketentuan . . .
5.Ketentuan Pasal 101 ayat (1), di antara huruf d dan huruf e, disisipkan huruf d1, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1)DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
2. b.membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
3. c.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
4. d.dihapus. d1.memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
5. e.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
6. f.memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
7. g.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
8. h.meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
9. i.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerahprovinsi; dan
10. j.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

6.Ketentuan Pasal 154 ayat (1), di antara huruf d dan huruf e, disisipkan huruf d1, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

. . .

Pasal 154

(1)DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
2. b.membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
3. c.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
4. d.dihapus. d1. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
5. e.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
6. f.memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
7. g.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
8. h.meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
9. i.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
10. j.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 58 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 63

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 65

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan urusan pemerintahan umum dilakukan oleh kepala daerah setelah dibahas dalam Forkopimda. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . . Ayat (5) Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah” dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan serta kebijakan strategis lainnya. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah” dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya. Ayat (7) Cukup jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 63

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 88

Pasal 101

Pasal 154

Pasal 154

Pasal 63

Pasal 65

Peraturan turunan (1.819)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 18 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 10 Tahun 2016