DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketantuan Umum, Asas, Prinsip dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran dan Kebijakan, Hak Anak, Kelembagaan, Indikator KLA, Tahapan KLA, Tanggung Jawab,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
7.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan. 3
3.Bupati adalah Bupati Asahan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan.
6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan Dinas PPKBPPPA adalah perangkat daerah Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang mobilisasi penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7.Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan.
8.Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Asahan.
9.Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Asahan.
10.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12.Orang Tua adalah Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13.Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek- aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
14.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anakdan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
15.Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah sistem pembangunan kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
16.Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
17.Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
18.Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
19.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
20.Rencana Aksi Kecamatan, Desa Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa Layak Anak.
21.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. 4
22.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
23.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak Anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip Kebijakan KLA:

a.non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis Anak;
b.kepentingan terbaik Anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi Anak sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga dan Orang Tua;
d.penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak; dan
e.tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan, informasi dan supremasi hukum.

Pasal 4

Tujuan Kebijakan KLA adalah:

a.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
b.mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa /Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak Anak; dan
c.mengimplementasikan kebijakan perlindungan Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB III

RUANG LINGKUP, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak Anak; 5
b.kelembagaan;
c.indikator KLA;
d.tahapan KLA;
e.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
f.kewajiban Orang Tua;
g.kewajiban Keluarga;
h.tanggung jawab masyarakat;
i.tanggung jawab dunia usaha;
j.sekolah Ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah Anak dan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
k.penilaian dan Pelaporan KLA; dan
l.pendanaan KLA.

Pasal 6

(1)Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
(2)Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lembaga eksekutif;
2. b.lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. c.lembaga yudikatif;
4. d.organisasi non pemerintah;
5. e.dunia usaha; dan
6. f.masyarakat.
(3)Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan Anak.

Pasal 7

(1)Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian urusan Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IV

HAK ANAK

Pasal 8

(1)Hak Anak meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hak Anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir,berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan 6
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi:
1. a.bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
2. b.Anak yang terpisah dari Orang Tua;
3. c.reunifikasi;
4. d.pemindahan Anak secara ilegal;
5. e.dukungan kesejahteraan;
6. f.Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.pengangkatan/adopsi Anak;
8. h.tinjauan penempatan secara berkala; dan
9. i.kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.standar hidup.
(5)Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.tujuan dari pendidikan; dan
3. c.kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
(6)Perlindungan kepada Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.Anak dalam situasi darurat;
2. b.Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.Anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

(1)Setiap Anak dalam pengasuhan Orang Tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. a.diskriminasi;
2. b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. c.penelantaran;
4. d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. e.ketidakadilan; dan
6. f.perlakuan salah lainnya.
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati. 7
(2)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
(3)Gugus Tugas KLA diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai koordinator.
(4)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat, Desa, perempuan dan perlindungan Anak.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021