DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS PEMBENTUKAN; 3. PRODUK HUKUM DESA; 4. MATERI MUATAN; 5. PERATURAN DESA; 6. EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA; 7. PERATURAN BERSAMA PERBEKEL; 8. PERATURAN PERBEKEL; 9. KEPUTUSAN PERBEKEL; 10. PEMBIAYAAN; 11. PARTISIPASI MASYARAKAT; 12. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai tata cara penyusunan peraturan di Desa yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat untuk Pemerintah Desa dalam membentuk peraturan di Desa;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG Dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung. 3
2.Bupati adalah Bupati Badung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Produk Hukum Desa adalah Produk Hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Perbekel, Peraturan Perbekel dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Perbekel.
10.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11.Peraturan Bersama Perbekel adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Perbekel dan bersifat mengatur.
12.Peraturan Perbekel adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Perbekel dan bersifat mengatur.
13.Keputusan Perbekel adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15.Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 4
17.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Produk Hukum Desa harus mencerminkan asas, meliputi :

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;
e.kenusantaraan;
f.bhineka tunggal ika;
g.keadilan;
h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III

PRODUK HUKUM DESA

Pasal 4

Produk Hukum Desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 5

Pasal 5

Produk Hukum Desa bersifat :

a.pengaturan; dan
b.penetapan.

Pasal 6

(1)Jenis Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
1. a.Peraturan Desa;
2. b.Peraturan Bersama Perbekel; dan
3. c.Peraturan Perbekel.
(2)Jenis Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu Keputusan Perbekel.

BAB IV

MATERI MUATAN

Pasal 7

Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus sesuai dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

(1)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Peraturan Bersama Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berisi materi kerjasama antar Desa.
(3)Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Perbekel dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4)Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Perbekel, Peraturan Perbekel dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan. 6

BAB V

PERATURAN DESA

Pasal 9

Tahapan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.penetapan;
e.pengundangan; dan
f.penyebarluasan.

Pasal 10

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…