DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAM BERALKOHOL 3. PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 4. PERIZINAN 5. LARANGAN 6. PENGAWASAN 7. SANKSI ADMINISTRASI 8. KETENTUAN PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PIDANA 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dilaksanakan guna memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, sikap mental, ketentraman dan ketertiban masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan, Pengedaran dan Penjualan, serta Perizinan Minuman Beralkohol, perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
7.Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Badung Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5.Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas/Badan.
7.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8.Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
9.Usaha restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di bagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum. 4
10.Bar/Pub/Klub Malam adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan ini menyediakan minuman keras minuman lainnya untuk umum ditempat usaha.
11.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
12.Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
13.Penjual langsung minuman beralkohol yang diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
14.Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman berlakohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi- tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/ atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
15.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP - MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol.
17.Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol yang selanjutya disingkat SP SIUP – MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/ informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP – MB.
18.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol A.
19.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL- A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A. 5

BAB II

PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAM BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut :

a.minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima persen);
b.minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c.minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

BAB III

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

(1)Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual pada:
1. a.Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berada di kawasan/lokasi/objek pariwisata.
(3)Jenis minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat yang dapat dijual di kawasan/lokasi/objek pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya minuman beralkohol golongan A.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat tertentu lainnya di kawasan / lokasi / objek pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21(dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. 6
(2)Penjualan minuman beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama yang dikoordinir oleh Desa Adat.
(3)Koperasi, Badan Usaha Daerah, atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dari Bupati.
(4)Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki identitas dan terdaftar di koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama yang bersangkutan.
(5)Koperasi, Badan Usaha Daerah, atau Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab penuh terhadap penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Koperasi, Badan Usaha Daerah, atau Kelompok Usaha Bersama dalam menjual Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan hotel, bar, restoran dan/atau memperoleh minuman beralkohol dari toko pengecer yang memiliki SKP-A atau SIUP-MB.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Toko Pengecer yang dapat menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
1. a.supermarket;
2. b.hypermarket; dan
3. c.toko pengecer khusus menjual minuman beralkohol.
(3)Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di kawasan/lokasi/objek pariwisata.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat tertentu di kawasan/lokasi/objek pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Pasal 6

(1)Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
(2)Pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol secara eceran kepada konsumen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pengecer pada supermarket dan hypermarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b harus menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(4)Pengecer wajib memasang tanda larangan meminum langsung Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
(5)Supermarket, hypermarket dan toko pengecer khusus menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan petugas/pramuniaga khusus melayani penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C di wilayah Daerah.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perizinan.

Pasal 8

(1)Setiap Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di wilayah Daerah wajib memiliki SIUP-MB.
(2)SIUP-MB yang dimiliki oleh Penjual Langsung atau Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A. 8
(3)Penjual Langsung atau Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A di wilayah Daerah harus memiliki SKPL-A atau SKP-A sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
2. b.mengembalikan asli SIUP-MB kepada Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perizinan.
(3)SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan Pengecer berlaku untuk setiap 1 (satu) grai atau outlet.

Pasal 10

Penjual Langsung atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013