DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA 3. PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU 4. PRINSIP – PRINSIP PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU 5. KETENTUAN PERIZINAN 6. RETRIBUSI 7.PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 8. SANKSI ADMINISTRATIF 9. KETENTUAN PENYIDIKAN 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Badung hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, dipandang perlu untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung;
c.bahwa keberadaan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata serta merupakan kawasan khusus pariwisata di Indonesia memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian guna mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PEP/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Badung. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6.Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
8.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
9.Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12.Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatan perangkat telekomunikasi.
13.Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa Penyelenggara Telekomunikasi.
14.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
15.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat telekomunikasi yang berbasis radio 5 selular yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data.
16.Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
17.Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan menara telekomunikasi yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi yang dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi menara telekomunikasi sebagai persyaratan untuk dapat dimanfaatkan.
18.Izin Penempatan BTS adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan untuk penempatan BTS diluar menara telekomunikasi.
19.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Badung atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
21.Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
22.Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Badung.

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

(1)Bupati menetapkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah.
(2)Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di wilayah Daerah wajib mengacu pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap.
(3)Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
1. a.menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata utama di Bali;
2. b.mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan kepemerintahan;
3. c.menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
4. d.menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
5. e.standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
6. f.kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
7. g.menjaga estetika dan keindahan wilayah;
8. h.meminimalisir gejolak sosial;
9. i.meningkatkan citra wilayah;
10. j.keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detail Tata Ruang wilayah Daerah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
11. k.memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
12. l.mengantisipasi Menara Telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
13. m.memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
14. n.menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);
15. o.acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik gsm (global system for mobile comunications) maupun cdma (code division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
16. p.mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
17. q.mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;
18. r.menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah. 7
(4)Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah sebagaimana tertera di dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah.
(5)Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir masa berlakunya, Pemerintah Daerah harus melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Pasal 3

(1)Penetapan Zona Menara Telekomunikasi Terpadu disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, serta kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang berlaku di wilayah Daerah.
(2)Zona Menara Telekomunikasi Terpadu yang ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan review penetapan Zona pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu apabila:
1. a.pelaksanaan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu telah berjalan paling lama 1 (satu) tahun; dan
2. b.terdapat usulan review dari Penyelenggara Telekomunikasi.
(2)Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyesuaian lokasi zona menara baru dan/atau penambahan zona menara baru pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
(3)Bupati menetapkan hasil review Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan 8 program Menara Telekomunikasi di Daerah dibentuk TP3MT.
(2)Bupati menetapkan pembentukan TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
(3)Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum yaitu :
1. a.melaksanakan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan menara telekomunikasi;
2. b.melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi;
3. c.memberikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan;
4. d.bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya .

Pasal 6

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu dan/atau kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.

Pasal 7

(1)Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dilaksanakan oleh Penyedia Menara .
(2)Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perseorangan;
2. b.Koperasi;
3. c.Badan Umum Milik Daerah;
4. d.Badan Umum Milik Negara; atau
5. e.Badan Usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
(3)Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 9
(4)Kerjasama dengan Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang–undangan.

Pasal 8

(1)Pemasangan antena pemancar Telekomunikasi diutamakan pada Menara Telekomunikasi Terpadu.
(2)Pemasangan tiang dan/atau antena pemancar Telekomunikasi dapat dilakukan di atas bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan kontruksi bangunan harus mampu mendukung beban antena dengan melakukan dan melampirkan perhitungan kekuatan konstruksi gedung.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemasangan tiang dan/atau antena pemancar Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pembangunan Menara Telekomunikasi harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara Telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilakukan dengan :
1. a.langsung dari tanah (green field); atau
2. b.ditempatkan di atas bangunan (roof top)
(3)Kontruksi dan desain bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan lokasi Menara Telekomunikasi.

Pasal 10

(1)Menara Telekomunikasi Terpadu harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pentanahan ( grounding );
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya; 10
4. d.lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
5. e.marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan
6. f.pagar pengaman.
(3)Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.nama pemilik menara;
2. b.lokasi dan koordinat menara;
3. c.tinggi menara;
4. d.tahun pembuatan / pemasangan menara;
5. e.penyedia jasa konstruksi; dan
6. f.beban maksimal Menara.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 18 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008