DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS 3. PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN RELOKASI JARINGAN UTILITAS 4. JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN 5. PEMANFAATAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU 6. IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS 7. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 8. PENGADUAN MASYARAKAT 9. SANKSI ADMINISTRATIF 10. KETENTUAN PENYIDIKAN 11. KETENTUAN PIDANA 12. KETENTUAN PERALIHAN 13. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan pariwisata memerlukan infrastruktur jaringan utilitas yang terintegrasi guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan wisatawan dengan mempertimbangkan fungsionalitas dan estetika infrastruktur secara optimal;
c.bahwa dalam rangka kepastian hukum, memberikan jaminan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu adanya regulasi mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas di Kabupaten Badung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 2
4.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/ PRT/M/ 2014 tentang Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 );
16.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 );
17.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
6.Instansi adalah instansi penyelenggara Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
7.Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, 4 minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
8.Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas.
9.Penempatan adalah batasan geometris antara unsur- unsur dasar penyusun jaringan utilitas di atas tanah, di bawah tanah dan di laut.
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
12.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
13.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
14.Kawasan Perkotaan adalah Sebagian wilayah Kabupaten Badung yang mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan.
15.Izin Penempatan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas berdasarkan asas:

a.berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
b.mengutamakan kepentingan umum;
c.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
d.keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
e.estetika. 5

Pasal 3

(1)Maksud pengaturan Jaringan Utilitas untuk menjamin:
1. a.penempatan Jaringan Utilitas sesuai peruntukannya; dan
2. b.penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu dan tertib.
(2)Tujuan pengaturan Jaringan Utilitas adalah untuk mewujudkan:
1. a.keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas;
2. b.pengamanan fungsi Jalan;
3. c.keamanan konstruksi Jalan; dan
4. d.kenyamanan, kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan.

BAB II

PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah berdasarkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(4)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Bupati menugaskan Kepala Dinas guna menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 5

(1)Setiap Instansi yang menempatkan jaringan utilitasnya di Daerah wajib menyampaikan program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas kepada Bupati melalui Dinas.
(2)Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember.
(3)Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menetapkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu. 6

Pasal 6

(1)Dinas melakukan pembahasan bersama terhadap program tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan Instansi dan perangkat daerah terkait guna menetapkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
2. b.lokasi penempatan Jaringan Utilitas.
(3)Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh Dinas pada setiap pelaksanaan dalam tahun berjalan.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 7

(1)Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1 : 5.000 dan rincian data Jaringan Utilitas.
(2)Setiap program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dengan memperhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di:
1. a.bawah tanah; dan/atau
2. b.atas tanah.
(2)Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Tunnel) dan/atau penempatan di bawah Rumija.
(3)Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penempatan pada Rumija, Rumaja, jembatan, dan Jalan lintas bawah (under pass).
(4)Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Pasal 9

(1)Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja di atas tanah dan di bawah tanah.
(2)Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah, dengan ketentuan:
1. a.ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; dan
2. b.tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan.
(3)Penempatan Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanah, dengan ketentuan:
1. a.ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan, trotoar dan/atau sesuai dengan rencana teknis Jaringan Utilitas Terpadu; dan
2. b.tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penempatan Jaringan Utilitas di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)wajib ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu maka Instansi yang akan menempatkan utilitasnya wajib membuat sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…