DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung perkuatan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Badung sebagai pemegang saham, memandang perlu memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan sebagai upaya mendorong pemenuhan Capital Adequacy Rattio (CAR) yang dipersyaratkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 6 Seri D Nomor 3 ); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17) diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal Daerah pada BPD sebesar Rp 500.617.000.000,00 (lima ratus milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah).

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah pada BPD dalam bentuk investasi permanen sebesar RP. 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) sehingga jumlah Penyertaan Modal Daerah pada BPD menjadi Rp. 850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah) selama 5 (lima) tahun dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
(3)Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Besarnya Penyertaan Modal Daerah untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada BPD sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.100.617.000.000,00 (satu triliun seratus milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah). 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2015 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: ( 2/ 2015 ) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI I. UMUM Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha/Kegiatan usaha, disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Penyertaan Modal Daerah pada BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Rincian Penyertaan Modal Daerah pada BPD dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut: NO. URAIAN JUMLAH I. 1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 (23 NOPEMBER 2010) Keputusan Bupati Badung Nomor 1890/01/HK/2011 (15 Agustus 2011) Rp 100.617.000.000,00 Rp 6.000.000.000,00 7 2. 3. 4. 5. II 1. 2. Keputusan Bupati Badung Nomor 449/01/HK/2012 (30 Januari 2012) Keputusan Bupati Badung Nomor 1802/01/HK/2012 (24 April 2012) Keputusan Bupati Badung Nomor 3575/01/HK/2012 (4 Desember 2012) Keputusan Bupati Badung Nomor 1330/01/HK/2013 (30 April 2013) JUMLAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2013 (20 NOPEMBER 2013) Keputusan Bupati Badung Nomor 2723/01/HK/2013 (21 Nopember 2013) Keputusan Bupati Badung Nomor 1760/01/HK/2014 (14 Agustus 2014) JUMLAH Rp 10.000.000.000,00 Rp 20.000.000.000,00 Rp 100.000.000.000,00 Rp 14.000.000.000,00 Rp 250.617.000.000,00 Rp 250.617.000.000,00 Rp 100.000.000.000,00 Rp 150.000.000.000,00 Rp 500.617.000.000,00 Angka 2 Jumlah Rp.850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah) merupakan hasil penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah ini, yang semula sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Angka 3 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…