DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP 3. MAKSUD DAN TUJUAN 4. SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK 5. SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI 6. SISTEM ONLINE SPTPD 7. SISTEM ONLINE INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK 8. SISTEM ONLINE PERIZINAN TERINTEGRASI DENGAN PAJAK 9. PENGAWASAN 10. SANKSI ADMINISTRATIF 11. KETENTUAN PENYIDIKAN 12. KETENTUAN PIDANA 13. KETENTUAN PERALIHAN 14. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan peningkatan pelayanan publik maka perlu ditingkatkan melalui Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dari e-government;
c.bahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melaksanakan Sistem Online pajak daerah sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Online Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 27);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 15) ;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 16);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 18);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 19);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) ;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3) ;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di Bidang Perizinan.
6.Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang perpajakan Daerah.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12.Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebute-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Dinas.
13.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16.Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17.Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
18.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
19.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orangyang mampu memahaminya.
20.Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Online Pajak adalah :

a.Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak, dilakukan antara Dinas dengan Bank Persepsi yang ditunjuk meliputi pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak secara elektronik dari Wajib Pajakke rekening Kas Daerah;
b.Sistem Online pelaporan transaksi, dilakukan antara Dinas dengan Wajib Pajak meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak;
c.Sistem Online SPTPD, dilakukan antara Dinas dengan Wajib Pajak meliputi pelaporan SPTPD yang dilakukan melalui fasilitas e-SPTPD;
d.Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak, dilakukan antara Dinas dengan Wajib Pajak meliputi informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak baik itu yang disampaikan oleh Dinas kepada Wajib Pajak maupun sebaliknya dari Wajib Pajak kepada Dinas;
e.Sistem Online perizinan terintegrasi dengan Pajak, dilakukan antara Dinas dengan BPPT dan Sat Pol PP meliputi pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan Sistem Online Pajak dalam rangka pengembangan e-government di Daerah.
(2)Tujuan Sistem Online Pajak adalah :
1. a.transparansi pembayaran dan penyetoran Pajak ke Kas Daerah;
2. b.transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
3. c.transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
4. d.percepatan penyampaian data dan informasi Pajak; dan
5. e.terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan Peraturan Daerah dengan Pajak.

BAB IV

SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 4

(1)Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.
(2)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
(3)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat :
1. a.subjek kerja sama;
2. b.objek kerja sama;
3. c.ruang lingkup kerja sama;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.jangka waktu kerja sama;
6. f.keadaan memaksa;
7. g.penyelesaian perselisihan; dan
8. h.pengakhiran kerja sama.
(4)Kerjasama Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Online.
(2)Jenis Pajak dengan Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pajak Hotel;
2. b.Pajak Restoran;
3. c.Pajak Hiburan;
4. d.Pajak Reklame;
5. e.Pajak Penerangan Jalan;
6. f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. g.Pajak Parkir;
8. h.Pajak Air Tanah;
9. i.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
10. j.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 6

(1)Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank persepsi ke rekening Kas Daerah.
(3)Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui :
1. a.Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
2. b.Internet Banking;
3. c.Mobile Banking;
4. d.Cash Management Service (CMS); dan/atau
5. e.fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 7

(1)Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
(2)Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 8

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 9

(1)Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem Online akan dilakukan Rekonsiliasi antara Dinas dan Bank Persepsi.
(2)Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009